KPK

DPRD Sudah Ingatkan soal Potensi KKN Seleksi Kepsek Kota Jambi, Beranikah KPK Mengusutnya?

Jambi - Proses seleksi Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul santernya isu tak sedap mengenai dugaan pergerakan kelompok tertentu,--yang ramai disebut sebagai 'Genk P' dan 'Genk A'.

Mereka disinyalir melakukan manuver di luar prosedur resmi. Kabar yang beredar di lapangan menyebutkan adanya dugaan permintaan sejumlah uang kepada para calon Kepsek dengan iming-iming jabatan.

Fenomena ini memantik perhatian serius dari pengamat kebijakan publik, Dr. Dedek Kusnadi.

GAWAT! Kontraktor Proyek APBN Pasar Sungai Penuh Terbelit Kasus Suap di KPK

Sungai Penuh - Rencana Pemerintah menyulap wajah ekonomi daerah lewat Revitalisasi Pasar Rakyat Beringin Jaya di Kota Sungai Penuh di akhir 2025 terancam menjadi mimpi buruk. Bukan karena kendala teknis, melainkan karena sosok pemenang tender proyek strategis tersebut.

Adalah PT Cimendang Sakti Kontrakindo (PT CSK), kontraktor asal Bekasi yang resmi memegang kendali proyek pasar modern tersebut. Namun, kemenangan PT CSK kini memicu alarm bahaya.

Muncul Inisial H, D dan AY! Dugaan 'Atur Proyek' APBD Kerinci 2025 Dilaporkan ke KPK

Massa yang tergabung dalam LSM Cakrawala Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis kemarin. Mereka mendesak agar lembaga antirasuah segera menyelediki ihwal dugaan praktik fee proyek dalam pengelolaan APBD Kerinci Tahun 2025.

Dalam orasinya, para demonstran menyebut adanya dugaan "misi terselubung" yang diduga dijalankan melalui orang kepercayaan pejabat penting Kerinci berinisial H.

Inspektorat: Analisis SPI Jambi Jangan Sepotong-sepotong! Ingat, 2023 Kita Lampaui Nasional

Analisis framing yang menyoroti anjloknya Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Jambi tahun 2024 yang mencapai 65.36 dan masuk kategori "Rentan" mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi Jambi. Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Herianto, angkat bicara dan meminta publik untuk tak melihat data secara sepotong-sepotong.

Agus Herianto menekankan bahwa analisis yang hanya berfokus pada data 2024 adalah tak adil dan mengabaikan pencapaian yang telah diraih sebelumnya di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris.

‘Disentil' KPK di Lemhannas, 51% Koruptor di RI Ternyata Pejabat Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar data statistik yang mengkhawatirkan. Setengah lebih, atau 51 persen, dari total kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah ternyata didominasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

Data ini diungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat 'menguliti' para kepala daerah dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

KPK 'Plototi' 3 Proyek APBD di Tanjab Timur, Pastikan Tak Ada Mark Up dan Spek 'Disunat'!

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung ke Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, Jambi. Kedatangan tim supervisi ini untuk 'memplototi' sejumlah proyek strategis yang didanai dari APBD.

Lembaga antirasuah ini ingin memastikan tidak ada permainan 'main mata' alias tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut.

Tim KPK meninjau langsung tiga lokasi proyek fisik yang menjadi sorotan, yaitu:

Cegah Korupsi, KPK Turun Gunung Cek 3 Proyek 'Raksasa' di Tanjab Barat!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung meninjau tiga proyek besar di Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibelanjakan sesuai aturan dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Peninjauan lapangan oleh lembaga antirasuah itu digelar pada Rabu (12/11/2025). Tiga mega proyek yang menjadi fokus perhatian KPK adalah:

Menanti Nasib Bobby Nasution, KPK Tunggu Laporan JPU dari Tipikor Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal status Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. KPK menegaskan masih menunggu hasil persidangan di Pengadilan Tipikor Medan sebelum melangkah lebih jauh, termasuk memeriksa Bobby.

Nasib Bobby Nasution kini disebut-sebut bergantung pada putusan lima terdakwa yang sedang diadili dalam kasus tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya harus menunggu proses hukum di Medan tuntas dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Kala Al Haris 'Dikepung' Isu Tendensius dan Teror Opini Negatif, Siapa aktor Intelektualnya dan Ada Agenda Apa?

Dr Dedek Kusnadi MSi

(Akademisi UIN STS Jambi)

Ruang publik Jambi belakangan ini riuh. Sangat riuh. Dalam demokrasi, keriuhan adalah hal biasa. Riuh adalah pertanda bahwa publik mengawasi. Namun, keriuhan yang kita saksikan hari-hari ini tampaknya telah bergeser dari esensi pengawasan menjadi sesuatu yang lain. Sebuah festival penghakiman yang...maaf...agak tendensius.