KPK

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa tak segan-segan melontarkan kritik pedas kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia. Dalam arahannya, Purbaya mendesak Pemda untuk segera membelanjakan dana yang ada, tidak menumpuknya di bank, demi menggerakkan ekonomi daerah. Ia juga menyoroti masalah pengendalian inflasi yang krusial hingga 'borok' tata kelola dan korupsi di tingkat daerah.

Keinginan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 'pulang' atau kembali bekerja di lembaga antirasuah mendapat respons dari pimpinan. Namun, KPK belum memberi lampu hijau dan memilih menunggu hasil sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Para mantan pegawai ini adalah mereka yang didepak beberapa tahun lalu karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Babak baru kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 atau yang dikenal dengan "suap ketok palu" kembali memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Sidang dengan terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, terus bergulir dengan dihadirkannya saksi-saksi kunci yang kian memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 menyoroti proyek jalan di Kerinci yang dikerjakan CV Azka Jaya Mandiri. Proyek pembangunan Jalan Batu Patah – Lubuk Sahab senilai Rp 6,9 miliar di Kecamatan Bukit Kerman, Kerinci, itu menjadi temuan resmi BPK RI tahun 2025.

CV Mulia Ardhana, perusahaan yang mencatumkan alamatnya di Jl. Pakubuwono No. 80 RT 19, Kelurahan Tanjung Pinang, Jambi, ini telah ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pemerintah di Merangin. CV ini akan mengerjakan proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Simpang Margoyoso – Batas Tebo.

Di balik kabar baik itu, muncul catatan hitam dalam rekam jejaknya. Salah satu proyek yang dikerjakan perusahaan ini pada tahun 2024 ternyata menjadi temuan BPK RI dalam audit keuangan tahun 2025.

Proyek Peningkatan Jalan Simpang Pasar Sengeti – Desa Gerunggung – Desa Suak Putat (Batas Batanghari) yang dikerjakan CV Mitra Prima Utama (MPU) kini masuk dalam sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hasil audit tahun 2025 mengungkap pekerjaan yang semula diklaim selesai 100% itu ternyata menyimpan masalah. Audit BPK RI menunjukkan proyek itu terdapat kekurangan volume pekerjaan.

CV Try Jaya Pratama sukses mengunci kemenangan tender proyek rehabilitasi dan renovasi madrasah senilai Rp 14 miliar di Provinsi Jambi. Proyek itu bersumber dari APBN Kementerian PUPR tahun 2025. Menggunakan skema Tender Cepat, perusahaan ini unggul sebagai penawar terendah. Bahkan telah diberi tanda bintang satu sebagai pemenang potensial. Di balik capaian ini, jejak perusahaan konstruksi asal Aceh Besar itu terselip sejumlah catatan yang patut jadi perhatian publik. Berikut hasil penelusuran tim Jambi Link.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelontorkan anggaran jumbo untuk sektor pendidikan ke Provinsi Jambi. Kali ini, proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jambi 1 memasuki tahap krusial.

Tender bernilai Rp 14,1 miliar itu kini berada di fase upload dokumen penawaran.

Paket pekerjaan ini menyasar lima madrasah yang tersebar di tiga wilayah administratif:

PT Runggu Prima Jaya baru-baru ini membetot perhatian publik usai memenangkan tender mega proyek pembangunan tanggul penutup, fasilitas bendung, dan jaringan irigasi D.I. Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, Jambi, senilai Rp 57 miliar.

Perusahaan berbasis di Jakarta Timur ini keluar sebagai pemenang dengan penawaran terendah Rp 45,59 miliar. Mereka mengalahkan 109 peserta lain. Proyek yang dibiayai APBN 2025 lewat BWSS VI Jambi itu sebelumnya sempat gagal lelang pada tahap awal dan harus ditender ulang.

Jaksa tak tinggal diam. Vonis seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim kepada Helen Dian Krisnawati, pengendali jaringan narkoba di Jambi, dianggap terlalu ringan. Padahal, jaksa sebelumnya menuntut pidana mati.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Asintel Kejati) Jambi, Nophy Tennophero Suoth, SH., MH menegaskan pihaknya telah memutuskan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

“Terhadap putusan PN Jambi, kami akan menempuh upaya hukum dan saat ini sedang dalam proses pengajuan banding,” tegas Nophy kepada Jambi Link, Sabtu (2/8/2025).