KPK

Reputasi Bengawan Kamto, tokoh bisnis papan atas di Jambi, kini berada di ujung tanduk. Dari showroom Hino dan Yamaha, hotel bintang empat, hingga pabrik kelapa sawit, jejaring bisnisnya terentang luas. Tapi pada 22 Juli 2025, langkah bisnisnya tergelincir ke ranah hukum. Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkannya sebagai tersangka keempat dalam perkara dugaan korupsi fasilitas kredit Bank BNI senilai Rp 105 miliar.

Nama CV Graha Cipta Karya mungkin belum terlalu familiar di telinga publik. Tapi, di dunia pengadaan proyek pemerintah, terutama di Kabupaten Sarolangun, nama ini sedang hangat dibicarakan.

Perusahaan ini baru saja memenangkan tender proyek “Renovasi dan Penambahan Ruang Puskesmas Mersip” di Kecamatan Limun. Nilai proyeknya tak main-main, mencapai Rp 2 miliar.

Suasana tenang Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kerinci, mendadak tegang. Pagi tadi, Selasa 23 Juli 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, tim jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh datang membawa surat tugas. Mereka menggeledah dua lokasi sekaligus, kantor desa dan rumah pribadi Kepala Desa Muara Hemat, Jasman.

Tak sekadar inspeksi. Para penyidik menyita tumpukan dokumen, laptop, ponsel, hingga flashdisk. Semuanya diduga berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020–2021.

Satu lagi petinggi PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL) masuk bui.

Hari ini, Selasa 22 Juli 2025, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menetapkan BK, Presiden Komisaris PT PAL, sebagai tersangka keempat dalam kasus kredit fiktif senilai Rp 105 miliar dari Bank BNI. BK langsung digiring ke rumah tahanan setelah diperiksa intensif sejak pagi.

"Yang bersangkutan diduga turut serta dalam proses pengajuan kredit dengan dokumen yang dimanipulasi dan dana yang tidak digunakan sebagaimana mestinya," ujar Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wijaya, siang tadi.

Dulu, tiap kali hujan turun, jalan itu berubah jadi lintasan lumpur. Anak-anak sekolah terpeleset, truk sawit mogok, dan warga hanya bisa mengeluh. Tapi itu dulu.

Kini, dua ruas jalan utama di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah berubah wajah. Aspal berganti rigid beton. Debu berubah jadi suara tawa. Dan roda ekonomi pelan-pelan ikut bergerak.

Dua proyek turap beton senilai total Rp 23 miliar di Kabupaten Bungo dipercayakan ke dua kontraktor luar Jambi. Satu dari Bengkulu. Satu lagi dari Padang. Tapi, keduanya punya satu kesamaan, pernah dikritik karena mutu pekerjaan. Bahkan, satu proyek mereka itu… roboh sebelum selesai.

Itu fakta.

Turap di Dusun Sepunggur dikerjakan PT Dua Satu Konstruksi dari Bengkulu. Nilai kontraknya jumbo, Rp 16,93 miliar. Sementara turap di Dusun Batu Kerbau dipercayakan kepada CV Bangun Sarana Cipta dari Padang. Dengan nilai kontrak Rp 6,45 miliar.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 membongkar borok lama yang tak kunjung sembuh, perjalanan dinas fiktif. Kali ini menimpa Sekretariat DPRD Kabupaten Batanghari.

Realisasi belanja perjalanan dinas di DPRD Batanghari tahun lalu menyentuh angka Rp 45,25 miliar dari total pagu Rp 50,13 miliar. Dari jumlah itu, Rp 24,64 miliar terserap hanya untuk perjalanan dinas Sekretariat DPRD. BPK pun melakukan uji petik. Hasilnya, mengejutkan dan memalukan.

H. Aspan, mantan Penjabat Bupati Tebo, akhirnya datang juga ke Kejaksaan Negeri Tebo, Senin, 21 Juli 2025, pukul 10.00 WIB. Setelah dua kali mangkir, ia melangkah masuk mengenakan kemeja putih dan topi, tanpa banyak bicara. Wajahnya datar. Tapi publik membaca gimmcik, ini bukan pemeriksaan biasa. Ini bisa menjadi awal putaran baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur.

Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Paket II (APBD Perubahan 2024) di Kabupaten Bungo berakhir tanpa hasil, tapi dengan kerugian. Pekerjaan tak selesai, kontraktor tak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dan uang daerah senilai Rp 474 juta menguap tanpa kepastian.

Yang lebih mengagetkan, kontrak proyek ini tak pernah diputus secara resmi. Sehingga seluruh skema kompensasi seperti jaminan pelaksanaan dan denda keterlambatan tidak bisa dijalankan.

Jika ingin tahu bagaimana proyek yang dibangun untuk menahan longsor bisa roboh sebelum selesai, datanglah ke Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

Di sana berdiri sebuah turap penahan tebing bernilai R p6,45 miliar. Didirikan atas nama penanggulangan pasca bencana. Tapi belum 100% selesai, proyek ini sudah roboh.

Dan ini bukan proyek satu-satunya. Totalnya ada dua. Satu lagi di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, dengan pagu lebih besar, Rp16,93 miliar.