KPK

Massa yang tergabung dalam LSM Cakrawala Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis kemarin. Mereka mendesak agar lembaga antirasuah segera menyelediki ihwal dugaan praktik fee proyek dalam pengelolaan APBD Kerinci Tahun 2025.

Dalam orasinya, para demonstran menyebut adanya dugaan "misi terselubung" yang diduga dijalankan melalui orang kepercayaan pejabat penting Kerinci berinisial H.

Oleh:

Dr. Fahmi Rasid

Analisis framing yang menyoroti anjloknya Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Jambi tahun 2024 yang mencapai 65.36 dan masuk kategori "Rentan" mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi Jambi. Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Herianto, angkat bicara dan meminta publik untuk tak melihat data secara sepotong-sepotong.

Agus Herianto menekankan bahwa analisis yang hanya berfokus pada data 2024 adalah tak adil dan mengabaikan pencapaian yang telah diraih sebelumnya di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar data statistik yang mengkhawatirkan. Setengah lebih, atau 51 persen, dari total kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah ternyata didominasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

Data ini diungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat 'menguliti' para kepala daerah dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung ke Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, Jambi. Kedatangan tim supervisi ini untuk 'memplototi' sejumlah proyek strategis yang didanai dari APBD.

Lembaga antirasuah ini ingin memastikan tidak ada permainan 'main mata' alias tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut.

Tim KPK meninjau langsung tiga lokasi proyek fisik yang menjadi sorotan, yaitu:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung meninjau tiga proyek besar di Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibelanjakan sesuai aturan dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Peninjauan lapangan oleh lembaga antirasuah itu digelar pada Rabu (12/11/2025). Tiga mega proyek yang menjadi fokus perhatian KPK adalah:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal status Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. KPK menegaskan masih menunggu hasil persidangan di Pengadilan Tipikor Medan sebelum melangkah lebih jauh, termasuk memeriksa Bobby.

Nasib Bobby Nasution kini disebut-sebut bergantung pada putusan lima terdakwa yang sedang diadili dalam kasus tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya harus menunggu proses hukum di Medan tuntas dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Dr Dedek Kusnadi MSi

(Akademisi UIN STS Jambi)

Ruang publik Jambi belakangan ini riuh. Sangat riuh. Dalam demokrasi, keriuhan adalah hal biasa. Riuh adalah pertanda bahwa publik mengawasi. Namun, keriuhan yang kita saksikan hari-hari ini tampaknya telah bergeser dari esensi pengawasan menjadi sesuatu yang lain. Sebuah festival penghakiman yang...maaf...agak tendensius.

Fakta baru terungkap dalam sidang kasus suap 'ketok palu' RAPBD Provinsi Jambi 2017. Terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, blak-blakan mengakui telah menerima uang haram itu dan kini merasa kapok.

Dalam persidangan, Sulianti membeberkan bahwa ia menerima uang dari anggota dewan lain, Nurhayati, sebanyak dua kali pada awal tahun 2017.

"Saat itu saya diminta datang ke rumah Nurhayati untuk mengambil 'kue' dari Kusnindar," ujar Sulianti dalam keterangannya di persidangan.

Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) pagi.
Kedatangannya ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim KPK di Provinsi Riau.

Berdasarkan informasi dari video, Abdul Wahid tiba di Jakarta sekitar pukul 00.25 WIB. Ia tampak mengenakan kaos putih dan masker, serta mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan tim KPK saat tiba di bandara.

Abdul Wahid diterbangkan langsung dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) 2 Pekanbaru menggunakan maskapai City Link.