Jambi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi mengungkapkan sejumlah temuan penting terkait pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. Proses ini diawasi oleh Bawaslu di seluruh wilayah Provinsi Jambi dan hasil temuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Little Talk, Teras Mendalo, Kawasan Citra Raya City, Kabupaten Muarojambi, pada Selasa (16/7/2024).
Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tritusian, menyatakan bahwa pengawasan ini menemukan banyak ketidaksesuaian prosedur oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu temuan yang signifikan adalah adanya pantarlih yang berafiliasi dengan partai politik, tim kampanye, dan tim pemenangan pemilu di beberapa daerah seperti Kota Jambi, Muarojambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, dan Merangin.
Selain itu, Bawaslu juga menemukan kasus di mana kepala keluarga belum dilakukan coklit tetapi sudah ditempel stiker, yang terjadi di Kota Jambi, Batanghari, Tanjungjabung Timur, dan Merangin. Temuan lainnya adalah penggunaan joki oleh pantarlih di Kabupaten Merangin, Kota Jambi, dan Kerinci, serta ketidaksesuaian dalam prosedur pelaksanaan coklit, termasuk tidak memakai atribut dan tidak mengisi kelengkapan data pemilih secara benar.
“Bukti-bukti sudah lengkap dan saksi-saksi sudah dimintai keterangan. Penyidik menetapkan 3 orang tersangka yaitu AP, IS, dan SY, yang merupakan pengurus dan anggota ordum,” ujar Kapolres Kerinci M Mujib.
Indra juga menyampaikan bahwa terdapat pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun tidak masuk dalam daftar pemilih oleh pantarlih di Kota Jambi, Tanjungjabung Timur, dan Tebo. Selain itu, ada pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang masih terdaftar, seperti di Kerinci dan Sungai Penuh. Data lain menunjukkan pemilih meninggal dunia sebanyak 6.966 orang, pemilih di bawah umur 135 orang, pemilih pindah domisili 1.108 orang, dan pemilih berstatus TNI/Polri sebanyak 107 orang yang masih masuk dalam daftar pemilih.
“Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jambi agar menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan coklit dan mengoptimalkan supervisi dan monitoring,” tegas Indra.
Indra juga menekankan pentingnya melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih yang dikategorikan TMS dan menghapus mereka dari daftar pemilih, serta mengakomodir pemilih MS yang belum terdaftar.
Bawaslu Jambi juga telah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk memberikan saran perbaikan pada jajaran KPU dan melaksanakan berbagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan coklit daftar pemilih. Mereka telah membentuk posko aduan masyarakat di 11 kabupaten/kota dan 144 kecamatan se-Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan strategi pengawasan.
“Koordinasi ini dilakukan dengan disdukcapil, lapas, perangkat desa/kelurahan, perusahaan, dan masyarakat adat,” ujar Indra, menutup konferensi pers.
Dengan temuan-temuan ini, Bawaslu Jambi berharap KPU Provinsi Jambi dapat melakukan perbaikan yang signifikan untuk memastikan daftar pemilih yang akurat dan terpercaya.(*)
