MUARATEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo menghadapi tantangan besar di penghujung tahun anggaran 2024 dengan defisit anggaran mencapai Rp 23 miliar. Defisit ini menyebabkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menunda pembayaran kegiatan yang berjalan hingga tahun 2025.
Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, Romi Candra, mengonfirmasi situasi tersebut. "Sebanyak 10 OPD di lingkup Pemkab Tebo untuk tahun anggaran 2024 dinyatakan tunda bayar kegiatannya hingga tahun 2025," ujar Romi pada Sabtu (28/12/2024).
Beberapa OPD yang terdampak, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektorat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dari total Rp 23 miliar, Dinas PUPR mencatat angka tunda bayar tertinggi sebesar Rp 21 miliar.
Defisit anggaran ini disebabkan oleh penerimaan yang tidak sepenuhnya diterima oleh Pemkab Tebo, termasuk:
- Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp 13 miliar.
- Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) sebesar Rp 9 miliar.
- Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 15 miliar.
Akibatnya, tagihan pembayaran untuk berbagai kegiatan terpaksa ditunda, khususnya yang terkait dengan proyek rekanan baik melalui tender maupun penunjukan langsung (PL).
"Semua kena, tapi hanya tagihan yang masuk di bulan Desember ini saja yang ditunda pembayarannya. Mereka yang belum mengajukan tagihan pencairan sebelum Desember tidak terkena dampak," jelas Romi.
Romi juga menyoroti bahwa proyek yang seharusnya selesai pada Agustus dan berpeluang cair lebih awal justru terkena dampak karena penagihan pencairannya ditunda hingga Desember. "Kalaupun proyek itu berakhir di bulan Agustus, seharusnya bisa diambil, tetapi karena terus ditunda hingga Desember, akhirnya terkena tunda bayar,"tambahnya.
Pemkab Tebo akan menjadwalkan kembali pembayaran tersebut pada tahun 2025. Namun, kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada rekanan dan keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Tebo. Pemerintah diharapkan dapat mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengatasi kendala serupa di masa mendatang.
Dengan adanya tunda bayar ini, Pemkab Tebo menghadapi tantangan dalam menjaga kepercayaan rekanan dan memastikan proyek pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.(*)
Add new comment