Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan hasil uji coba instrumen Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) 2023. Dalam paparan tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang meraih kategori baik dengan nilai 72,03.
"Konsep ITKPD yang telah dipaparkan dinilai sudah cukup, tidak hanya mengakomodir masukan dari berbagai pihak, tetapi juga tidak ada hasil uji coba yang nilainya sangat kurang. Meski nilai tertinggi masih berkategori baik, semoga ke depan akan meningkat menjadi sangat baik," ujar Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, di Ruang Command Center dan Coworking Space BSKDN pada Selasa, 23 Juli 2024.
Yusharto menjelaskan bahwa hasil uji coba tersebut memberikan gambaran kepada daerah mengenai kualitas tata kelola pemerintahan mereka. "Melalui hasil uji coba tersebut, kita dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang sudah menunjukkan kinerja baik serta daerah-daerah yang masih memerlukan peningkatan," jelasnya.
Provinsi Kalimantan Timur menempati posisi kedua dengan nilai cukup baik sebesar 68,57, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan nilai 67,93. Sementara itu, beberapa daerah lainnya masuk dalam kategori kurang. Provinsi Papua Barat memperoleh nilai 49,07, Provinsi Nusa Tenggara Timur 52,37, dan Provinsi Papua 53,97. Pengukuran ITKPD pada tahun 2023 ini dilakukan dengan basis data tahun 2022.
Yusharto juga mengungkapkan bahwa banyak daerah belum optimal dalam mengelola potensi yang dimiliki, seperti potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. "Meskipun kapasitas pemerintahan daerah sudah cukup baik, ini tidak cukup untuk mewujudkan capaian pembangunan yang baik. Dibutuhkan sistem pendukung yang kuat dan kolaborasi dengan berbagai pihak," tambahnya.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah semata. Kita membutuhkan dukungan sistem yang kuat, termasuk kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, serta masyarakat," pungkas Yusharto.
Hasil uji coba ITKPD tahun 2023 diklasifikasikan berdasarkan lima kategori penilaian: sangat baik (85-100), baik (70-85), cukup (55-70), kurang (40-55), dan sangat kurang (0-40).
Hasil ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya ITKPD, diharapkan setiap daerah dapat lebih fokus dalam memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang dan mengoptimalkan potensi yang ada.
Kedepannya, BSKDN berharap bahwa semua daerah dapat mencapai kategori sangat baik, tidak hanya untuk memenuhi standar nasional tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan berkolaborasi demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih tinggi.
Dengan demikian, diharapkan hasil pengukuran ITKPD tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia.(*)
Add new comment