Warga Desa Tanjung Harapan, Danau Kerinci, dibuat heran. Proyek jalan cor yang tengah dikerjakan tiba-tiba memasang papan informasi. Bukan saat pekerjaan dimulai, tapi setelah warga mulai protes.
Di balik jalur beton senilai Rp 177 juta itu, terkuak fakta mengejutkan. Proyek ini berasal dari pokir anggota DPRD Provinsi Jambi berinisial D.
Proyek bertajuk Peningkatan PSU Permukiman ini nilai HPS-nya Rp 177.313.000. Yang ditunjuk sebagai pemenang adalah CV Putri Berkat Ilahi, perusahaan yang beralamat di JL Hamparan Rawang, Desa Koto Dian, Kec Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
Proyek mulai dikerjakan pada Juli 2025. Tapi data LPJK menunjukkan SBU CV Putri Berkat Ilahi kedaluwarsa sejak 12 Juni 2025. Legalitas konstruksinya tidak aktif saat pekerjaan dimulai.
Tenaga kerja yang terdaftar di LPJK? Hanya dua orang. Yakni Daniel Mogi Manoppo (SI03) dan Petri Jaya (SI03). Pertanyaannya, bagaimana proyek bisa jalan dengan SBU sudah mati dan hanya dua tenaga kerja?
Saat dikonfirmasi, anggota DPRD inisial D membenarkan bahwa proyek itu merupakan pokok pikirannya.
“Teknisnya urusan dinas,” ujarnya via pesan singkat kepada JambiLink.
Artinya, proyek ini legal secara distribusi politik, tapi pengawasan teknisnya lepas kendali.
Ketua LSM Semut Merah, Aldi, menyebut proyek ini mengandung banyak hal janggal. LSM Semut Merah mendesak inspektorat Provinsi Jambi segera melakukan audit.
"Kita minta Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ikut turun memantau," uajrnya. Jaksa diminta untuk memeriksa proses evaluasi SBU, legalitas tenaga kerja, mekanisme pengadaan langsung dan pengusul pokir setelah penyaluran.
“Kami tidak anti proyek. Tapi prosedur harus jelas. Jangan sampai aspirasi rakyat jadi alat kelola gelap,” tegasnya.(rif)
Add new comment