Kerinci - Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3A-TGAI) di wilayah Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Kerinci, tengah menjadi perhatian publik. Realisasi fisik di dua lokasi, yakni Desa Semerah dan Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Tanah Cogok, menuai sorotan warga karena diduga dikerjakan tidak sesuai standar teknis.
Di Desa Semerah, transparansi publik menjadi pertanyaan utama. Proyek irigasi yang seharusnya dikelola secara swakelola oleh kelompok masyarakat (P3A) ini terpantau tak dilengkapi papan informasi proyek. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengakses informasi mengenai besaran anggaran maupun sumber dananya.
"Kami tidak tahu berapa anggarannya dan siapa penanggung jawab teknisnya, karena tidak ada papan plang di lokasi," ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Selain masalah keterbukaan informasi, warga juga mengkhawatirkan kualitas teknis bangunan. Pantauan di lokasi menunjukkan indikasi pengerjaan yang diduga kurang maksimal. Pasangan batu terlihat dibangun dengan galian pondasi yang minim, serta hanya dikerjakan pada satu sisi dinding irigasi.
Kondisi serupa juga terpantau di Desa Hiang Tinggi. Kualitas material yang digunakan untuk saluran irigasi tersebut menjadi perbincangan.
Batu yang terpasang diduga didominasi oleh jenis batu kapur dan batu gunung, yang secara teknis dinilai memiliki daya tahan lebih rendah dibandingkan batu kali untuk menahan tekanan air.
"Sangat disayangkan jika materialnya seperti itu. Dikhawatirkan bangunan tidak akan bertahan lama jika debit air sedang tinggi," keluh warga di lokasi.
Tak hanya material batu, komposisi adukan semen pun tak luput dari pengamatan warga. Campuran semen dinilai terlalu banyak mengandung pasir, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kekuatan struktur. Hal ini terlihat dari kondisi lantai dasar saluran yang tampak tipis dan di beberapa titik mulai terlihat retakan halus.
Masyarakat berharap program padat karya tunai yang didanai uang negara ini dapat berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni memberdayakan petani dan meningkatkan infrastruktur pertanian.
Publik mendesak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI selaku pemegang program untuk menurunkan tim pengawas guna melakukan pengecekan ulang (audit fisik) di lapangan.
Warga berharap jangan sampai mekanisme "swakelola" hanya berjalan di atas kertas, namun pelaksanaannya di lapangan tidak mencerminkan kualitas yang diharapkan. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai keluhan warga tersebut.(*)
sumber : https://kerinci.indonesiasatu.co.id/parah-proyek-p3a-tgai-hiang-tinggi-sitinjau-laut-dominan-batu-kapur-warga-nyaris-tak-ada-pengawasan
Add new comment