Jambi - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, HBA, kembali turun ke daerah pemilihannya (Dapil) Jambi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam reses Masa Sidang III Tahun 2025–2026 ini, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga pengawalan program pendidikan menjadi sorotan utama.
Hal ini mengemuka dalam forum diskusi yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (25/2/2026).
Forum ini dihadiri oleh jajaran mitra kerja Komisi VIII di daerah, termasuk perwakilan Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi, Kepala Sentra Alyatama Jambi Hendra Permana, serta tenaga ahli DPR RI.
HBA menegaskan bahwa reses ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan ruang untuk mencari solusi atas problem sosial yang nyata di masyarakat untuk diperjuangkan ke pusat.
Secara khusus, legislator yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan perempuan ini menyoroti tren peningkatan kasus KDRT dan kekerasan seksual terhadap anak.
"Yang paling menonjol memang terhadap anak dan KDRT, itu menjadi perhatian khusus kita," tegas HBA.
Ia menggarisbawahi paradoks yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, kasus kekerasan di masyarakat semakin rumit dan viral hingga disorot internasional, namun di sisi lain, dukungan anggaran dari kementerian terkait dirasa sangat terbatas. HBA menilai tingginya kasus ini tak lepas dari tekanan ekonomi keluarga yang kian menghimpit.
Fakta miris ini dikuatkan oleh Tenaga Ahli Utama DPR RI, Ir. H. Syahrasaddin, M.Si, yang bertindak sebagai moderator. Ia membeberkan bahwa hanya dalam dua bulan pertama di tahun 2026, sudah tercatat belasan kasus kekerasan seksual dan KDRT di Jambi, di mana pemicu utamanya adalah masalah ekonomi. Hal ini menegaskan mendesaknya penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai tameng pencegahan kekerasan berbasis keluarga.
Selain isu kekerasan, forum diskusi ini juga membahas penguatan program pendidikan. Kepala Sentra Alyatama Jambi, Hendra Permana, secara khusus menyinggung program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan terobosan dan gagasan besar langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi terbesar dan paling strategis bagi kebangkitan suatu bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, Prabowo merancang instrumen khusus untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia hingga tahun 2029, dengan masing-masing sekolah ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid.
Gagasan besar ini tidak hanya berfokus pada akademik. Siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat (dijaring dari keluarga dengan pendapatan terendah) akan mendapat fasilitas pendidikan dan asrama. Lebih dari itu, keluarga mereka di rumah turut mendapat intervensi sosial berupa renovasi rumah tidak layak huni dan kucuran bantuan sosial agar bisa benar-benar lulus dari jerat kemiskinan.
Untuk mengawal visi besar Presiden tersebut di tingkat daerah, Hendra memaparkan bahwa sejumlah lokasi di Jambi telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026. Di antaranya berada di Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Merangin, serta di lahan milik Pemprov kawasan Sungai Gelam.
"Saat ini seluruh usulan masih menunggu arahan pusat. Kami berharap dukungan legislatif, khususnya dari HBA, untuk mempercepat proses penyediaan lahan dan penganggarannya," ungkap Hendra.
Sekretaris Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi, Abdurrasjid, turut mengapresiasi perhatian penuh Komisi VIII DPR RI. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial sangat membutuhkan dukungan kebijakan dari pusat agar pelayanan warga rentan makin optimal.
Di sisi lain, Sentra Alyatama Jambi juga memastikan berbagai program jaring pengaman sosial terus berjalan. Mulai dari bantuan kaki palsu, layanan anak berkebutuhan khusus, dukungan lansia tidak mampu, penguatan PKH, hingga pelatihan keterampilan disabilitas.
Dalam waktu dekat, tepatnya pertengahan tahun ini, juga direncanakan program operasi katarak gratis bagi warga di Tanjung Jabung Barat dan Sungai Penuh-Kerinci.
Kehadiran HBA di tengah masyarakat Jambi ini diharapkan mampu menjadi jembatan emas yang menghubungkan kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional, demi terwujudnya perlindungan sosial yang inklusif di Provinsi Jambi.(Jambi 28 TV)
