Jambi - Sosok mantan Gubernur Jambi yang kini duduk di Komisi VIII DPR RI, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M. (HBA), mencuri perhatian saat menyambangi Polresta Jambi. Hadir sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, tokoh kharismatik Jambi ini membawa pesan tegas bagi aparat kepolisian dan koleganya di parlemen.
Dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) di Aula Polresta Jambi, HBA menegaskan bahwa tidak ada warga negara yang kebal hukum, termasuk para wakil rakyat. Ia secara khusus menyoroti penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus DPR dan perilaku berkendara anggota dewan di jalan raya.
HBA meminta jajaran Polresta Jambi untuk tidak ragu memberikan teguran jika menemukan anggota DPR RI yang melanggar aturan, terutama soal parkir sembarangan.
"Andai kata anggota DPR di dapil Jambi pakai kendaraan, kendaraannya diparkir di tempat-tempat yang salah, mungkin di tempat-tempat yang tidak wajar atau di tempat parkir yang salah, bapak (Polisi Jambi) bisa tegur dan kirim ke kami (MKD)," ujar HBA dengan nada tegas.
Ia juga menjamin bahwa MKD akan memproses setiap laporan yang masuk dari pihak kepolisian terkait pelanggaran etika maupun disiplin anggota dewan di lapangan.
"Kami akan panggil anggota DPR yang bersangkutan," imbuhnya.
Kehadiran HBA dalam rombongan MKD ini seolah menjadi momentum 'pulang kampung' untuk menjalankan fungsi pengawasan etika. Sebagai tokoh yang pernah memimpin Provinsi Jambi periode 2010-2015, HBA tampak akrab berkomunikasi dengan jajaran Polresta Jambi yang dipimpin Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar.
Kunjungan ini juga diikuti oleh Wakil Ketua MKD I Wayan (PDIP) dan Muhammad Iqbal Romzi (PKS). Namun, kehadiran HBA sebagai putra daerah memberikan warna tersendiri dalam forum yang diikuti oleh sekitar 100 personel kepolisian tersebut.
Selain soal disiplin anggota dewan, HBA bersama rombongan MKD juga memberikan dukungan moril bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan publik. Baginya, sinergi antara DPR dan Polri di daerah sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
"Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian," tegas I Wayan.(Jambi 28 TV)
