Jambi - Program Optimasi Lahan (OPLAH) dan cetak sawah Tahun Anggaran 2024–2025 di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang menggunakan uang negara dalam jumlah besar ini diduga menyisakan segudang persoalan.
Informasi yang dihimpun, program strategis ketahanan pangan nasional ini menelan dana fantastis. Pada tahun 2024 saja, alokasi anggaran untuk proyek di Kabupaten Batang Hari dipecah menjadi dua, yakni senilai Rp 13 miliar dan Rp 7 miliar. Totalnya mencapai Rp 20 miliar.
Dengan kucuran dana jumbo tersebut, pelaksanaan proyek ini melibatkan sejumlah nama pejabat lintas instansi. Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi, Ir. Rumusdar, diketahui memegang kendali penuh pengelolaan anggaran dengan menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sementara untuk urusan kontraktual dan eksekusi lapangan, posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipegang oleh Budi Nurahman yang berasal dari unsur Dinas PUPR.
Keterlibatan unsur PUPR tak berhenti di situ.
Pelaksanaan teknis program ini dikawal oleh sebuah tim teknis yang diketuai oleh Yasser Arafat (unsur PUPR). Tim ini bertugas memastikan seluruh pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi.
Bahkan, pada tahapan awal, program ini juga menggandeng pihak akademisi. Penyusunan kajian teknis dan desain awal atau Survey Investigation Design (SID) program optimasi lahan dan cetak sawah ini melibatkan akademisi dari Universitas Jambi (UNJA).
Namun, niat hati menggenjot produksi pangan, proyek di Provinsi Jambi ini malah memunculkan aroma tak sedap. Pelaksanaan program yang menyerap dana puluhan miliar ini diterpa isu miring.
Beredar kabar kuat mengenai adanya indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi awal. Selain itu, muncul juga persoalan administrasi kegiatan yang dinilai amburadul.
Puncaknya, program ini disorot terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Melihat potensi kerugian keuangan negara yang tak main-main, aparat penegak hukum (APH), termasuk KPK RI kini didesak untuk segera turun tangan.
Publik menanti langkah tegas aparat untuk mengusut tuntas siapa saja pihak yang bermain di balik proyek cetak sawah dan optimasi lahan rawa di Jambi ini.
Kadis TPHP Provinsi Jambi Rumusdar dan jajaran belum merespon konfirmasi tim Jambi Link.(*)
