Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto blak-blakan membongkar realita pahit di balik tata kelola pemerintah daerah di Indonesia.
Ia menyoroti tajam banyaknya alokasi anggaran yang tidak masuk akal, lemahnya kemandirian fiskal daerah, hingga wacana serius pemerintah untuk mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Berbagai persoalan itu diungkapkan secara gamblang oleh Bima Arya saat menjadi tamu dalam siniar di saluran YouTube Total Politik.
Menurut Bima Arya, sebagian besar daerah masih gagal mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien dan tepat sasaran.
Ia mencontohkan adanya alokasi anggaran bernilai fantastis untuk kebutuhan yang dinilai tak substansial.
"Karena banyak banget alokasi dari APBD itu yang enggak masuk akal. Misalnya baju kepala daerah bisa 5 miliar sendiri, makan minum bisa belasan miliar, seremonial, konsultan ini itu banyak," ungkap Bima Arya.
Selain pemborosan anggaran, mantan Wali Kota Bogor ini juga menekankan bahwa setelah hampir 30 tahun otonomi daerah bergulir, kemandirian finansial di tingkat pemerintah kabupaten/kota masih sangat memprihatinkan karena terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
"Kabupaten yang kuat (kapasitas fiskalnya) cuma 2 persen. Kalau kota itu mungkin 20 persen lah," tambahnya menyoroti data riil di lapangan.
Fakta miris lainnya yang menjadi sorotan adalah tingginya angka korupsi yang menjerat para pemimpin daerah. Hal ini dinilai sebagai imbas dari mahalnya ongkos politik Pilkada secara langsung.
"Sejak Pilkada langsung itu, hampir 500 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Kan pertanyaannya adalah ini kita mau gini-gini aja ya? Treatment kita mau sama aja?" tegas Bima menyoroti urgensi perlunya evaluasi sistem.
Untuk menjaga stabilitas politik di daerahnya, para kepala daerah sering kali terjebak dalam tuntutan untuk 'memberi makan' lawan politik atau membiayai berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Bima mengistilahkan praktik kompromi bernilai mahal ini sebagai budaya feeding the wolves (memberi makan serigala).
"Ada yang tadinya lurus tapi digoda-goda, kemudian dia mendapatkan cara untuk membangun stabilitas dengan cara-cara abu-abu tadi. Dia kan perlu logistik, perlu ngasih makan lawan politik segala macam, istilahnya itu feeding the wolves," jelasnya.
Merespons rentetan masalah kebocoran anggaran dan masifnya korupsi tersebut, pemerintah pusat kini tengah melakukan kajian mendalam untuk mengembalikan sistem Pilkada ke tangan DPRD, atau menerapkan Pilkada secara asimetris (sistem pemilihan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah).
"Arahnya ke sana (Pilkada lewat DPRD). Arahnya ke sana udah relatif agak solid nih idenya. Kita matangkan, kita exercise. Targetnya pemerintah efektif, koordinasi pusat sama daerah lebih efektif," tuturnya.
Kendati wacana itu semakin menguat, Bima mengingatkan bahwa opsi Pilkada melalui perwakilan DPRD ini mutlak harus diiringi dengan jaminan transparansi yang ketat untuk mencegah berpindahnya praktik politik uang (money politic) ke ruang parlemen daerah.
"Lebih irit dengan catatan kita bisa memastikan transparansi dalam partai politik dan pemilihan di DPRD-nya. Kalau enggak, cost-nya bisa unpredictable (tidak terprediksi) lagi," pungkas Bima Arya.(*)
Comments
moel
Jgan hanya geram, tp harus ada tindakan sanksi yg nyata