Korupsi Kepala Daerah

Wamendagri Bima Arya Geram: Baju Dinas Rp 5 M, Makan Minum Belasan Miliar, Kepala Daerah Masih Minta Dilayani!

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto blak-blakan membongkar realita pahit di balik tata kelola pemerintah daerah di Indonesia.

Ia menyoroti tajam banyaknya alokasi anggaran yang tidak masuk akal, lemahnya kemandirian fiskal daerah, hingga wacana serius pemerintah untuk mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berbagai persoalan itu diungkapkan secara gamblang oleh Bima Arya saat menjadi tamu dalam siniar di saluran YouTube Total Politik.

Bupati Pakai Uang Suap Bayar Utang Kampanye, KPK Desak Laporan Keuangan Parpol Diperketat

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia yang kerap memicu tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan KPK menyusul kasus Bupati Lampung Tengah nonaktif, Ardito Wijaya, yang diduga menggunakan uang suap untuk membayar utang biaya kampanye.

Tak tanggung-tanggung, dari total dugaan suap Rp 5,75 miliar yang diterima Ardito, sebanyak Rp 5,25 miliar di antaranya digunakan untuk melunasi utang politiknya saat kontestasi pemilu.