Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan ekonomi hijau. Penegasan itu disampaikan dalam acara Closing Meeting Fase Pra-Investasi Program BioCF-ISFL Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022-2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Senin (4/5/2026).
Sambutan Gubernur Jambi Al Haris dalam kegiatan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Dalam paparan itu, Jambi diposisikan sebagai salah satu daerah strategis dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya melalui skema kerja sama global dengan World Bank dalam program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL).
Program ini bukan sekadar agenda lingkungan. Bagi Jambi, BioCF-ISFL menjadi pintu masuk untuk menyatukan perlindungan hutan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah.
“Jambi siap menjadi contoh bahwa hutan dapat menjadi sumber kesejahteraan melalui pembayaran berbasis kinerja,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam paparan Gubernur Jambi.
Dalam sambutan yang dibacakan Wagub Abdullah Sani, Provinsi Jambi disebut memiliki potensi ekosistem lingkungan yang sangat besar. Jambi memiliki kawasan hutan seluas 2.124.352 hektare, kawasan gambut 617.562 hektare, serta kawasan hutan mangrove seluas 12.236 hektare.
Selain itu, Jambi juga memiliki empat taman nasional dengan tipe ekosistem lengkap. Daerah ini juga menyimpan kekayaan alam dan sejarah penting, mulai dari Candi Muaro Jambi sebagai warisan sejarah pusat pendidikan Buddhis dunia abad ke-14, Geopark Merangin yang masuk jejaring UNESCO Global Geopark, Gunung Kerinci sebagai gunung tertinggi di Sumatera, hingga Sungai Batanghari sebagai sungai terpanjang di Sumatera.
Jambi juga memiliki koridor hidupan liar gajah di Tebo, kawasan mangrove Pantai Cemara di Tanjung Jabung Timur, serta potensi energi bersih melalui PLTA Kerinci Merangin Hidro sebesar 350 megawatt.
Modal ekologis itulah yang, menurut Pemprov Jambi, harus dikelola secara serius. Bukan hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga untuk memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
Dalam kerangka program pembangunan rendah karbon, Provinsi Jambi menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17 juta ton CO2eq. Target itu berkaitan dengan potensi pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment (RBP) senilai USD 70 juta untuk capaian penurunan emisi hingga 10 juta ton CO2eq.
Jambi juga menempatkan diri sebagai kontributor penting dalam pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030sebesar 140 juta ton CO2e. Dalam paparan tersebut, Jambi disebut berkontribusi sekitar 10 persen melalui program dan aksi penurunan emisi gas rumah kaca, baik melalui skema APBD maupun penerusan hibah luar negeri.
Estimasi penurunan emisi Provinsi Jambi tahun 2021-2025 diproyeksikan mencapai 17.387.746 tCO2-e/tahun. Rinciannya, pada periode 2020/2021 estimasi penurunan emisi mencapai 3.391.707 tCO2-e/tahun, kemudian meningkat menjadi 3.434.628 tCO2-e/tahun pada 2021/2022.
Pada 2022/2023, estimasi penurunan emisi naik menjadi 3.477.549 tCO2-e/tahun. Selanjutnya, periode 2023/2024 sebesar 3.520.470 tCO2-e/tahun, dan 2024/2025 ditargetkan sebesar 3.563.391 tCO2-e/tahun.
Angka-angka ini menjadi dasar penting bagi Jambi untuk menunjukkan bahwa agenda ekonomi hijau tidak lagi berhenti di atas kertas. Ia sudah masuk ke tahap pengukuran, pelaporan, dan pembayaran berbasis kinerja.
Program BioCF-ISFL Provinsi Jambi tahun 2022-2025 merupakan dana hibah dari World Bank. Program ini saat ini berada dalam fase pra-investasi dengan metode on granting untuk menghasilkan target penurunan emisi yang telah ditetapkan.
Harapannya, manfaat dari program ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk kelestarian lingkungan. Lebih jauh, program ini diharapkan memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dan wilayah intervensi.
Dalam paparannya, Pemprov Jambi menyebut program ini mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi hijau dalam visi dan misi Jambi Mantap.
Sampai tahun 2025, total nilai reimbursement yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD Provinsi Jambi mencapai Rp75,732 miliar. Angka itu setara 92 persen dari total pagu on granting sebesar Rp82,386 miliar.
Capaian ini menjadi salah satu penanda bahwa Jambi telah bergerak cukup jauh dalam pelaksanaan fase pra-investasi BioCF-ISFL.
Program BioCF-ISFL di Jambi menyasar sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Area intervensi yang dipilih di antaranya Bungo Unit II dan Unit III, KPHP Merangin Unit IV, V, dan VI, KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV dan XVI, KPHL Unit XVII, serta KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII.
Total tutupan hutan alam pada area intervensi ini setara 52,16 persen dari total tutupan hutan alam di bawah KPH.
Selain BioCF-ISFL, Jambi juga memiliki program Green Climate Fund (GCF) dengan tema memperkuat program penurunan emisi gas rumah kaca dalam kerangka Green Growth Plan Provinsi Jambi. Program GCF ini memiliki pendanaan sebesar Rp35,712 miliar.
Area KPH yang dipilih untuk GCF meliputi KPHP Batanghari Unit XI dan XII, KPHP Kerinci Unit I, KPHP Muaro Jambi Unit XIII, KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV, KPHP Tebo Barat Unit IX, KPHP Tebo Timur Unit X, KPHP Limau Sarolangun Unit VII, serta UPTD Tahura.
Total tutupan hutan alam pada area GCF disebut mencapai 200.697 hektare, atau 47,84 persen dari total tutupan hutan alam di KPHP Provinsi Jambi.
Dalam sambutan Gubernur Jambi yang dibacakan Abdullah Sani, Pemprov Jambi juga menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon telah diperkuat melalui kerangka regulasi daerah.
Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan Provinsi Jambi. Regulasi ini menjadi bagian dari masterplan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau Jambi tahun 2019-2045.
Kebijakan tersebut juga disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045, hingga RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029.
Dengan kerangka itu, program penurunan emisi tidak berdiri sendiri. Ia diintegrasikan ke dalam arah pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang.
Meski sejumlah capaian sudah diraih, Pemprov Jambi juga mengakui masih ada tantangan yang harus diselesaikan. Dalam paparan tersebut, salah satu isu strategis yang mengemuka adalah tantangan regulasi dan validasi data.
Ada pula analisis capaian gap yang menggambarkan masih adanya kesenjangan teknis dan administratif yang perlu segera ditutup. Hal ini penting untuk mengamankan pembayaran kinerja agar target implementasi penuh dapat tercapai sesuai rencana.
Artinya, keberhasilan BioCF-ISFL tidak hanya bergantung pada luas hutan atau besarnya target emisi. Keberhasilan program ini juga ditentukan oleh kualitas data, akurasi pelaporan, konsistensi regulasi, serta koordinasi antar-stakeholder dari tingkat nasional, daerah, hingga tapak lokal.
Dalam forum itu, Pemprov Jambi menekankan pentingnya sinergi kolaboratif. Program BioCF-ISFL disebut sebagai jembatan untuk menghubungkan agenda global perubahan iklim dengan aksi nyata di tingkat lokal.
Jambi ingin memastikan bahwa masyarakat di sekitar hutan tidak hanya menjadi penonton. Mereka harus menjadi bagian dari solusi. Melalui perhutanan sosial, penguatan kelembagaan, perbaikan data tutupan hutan dan lahan, serta pelaporan aksi adaptasi dan mitigasi melalui Sistem Registri Nasional, masyarakat lokal diharapkan ikut menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan lestari.
Dengan begitu, hutan tidak lagi dipandang semata sebagai ruang konservasi yang jauh dari kehidupan ekonomi rakyat. Hutan justru bisa menjadi sumber kesejahteraan baru, sepanjang dikelola dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan pembayaran berbasis kinerja.
Acara closing meeting ini menjadi penanda penting bagi Jambi. Fase pra-investasi BioCF-ISFL telah menghasilkan sejumlah capaian. Namun pekerjaan besar masih menunggu: menjaga data tetap valid, menutup celah administratif, memperkuat koordinasi, dan memastikan manfaat program benar-benar turun sampai ke masyarakat.
Bagi Jambi, ekonomi hijau bukan lagi jargon seminar. Ia sedang diuji di lapangan, di hutan, di desa-desa, dan di meja perhitungan emisi. Di sanalah masa depan pembangunan daerah ini sedang dipertaruhkan.
