Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi menyadari, bahwa demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius yang berasal dari semakin kuatnya pengaruh elitisme dan manipulasi politik substansial.
Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi, Rio Yusri Maulana Ph.D menyebutkan kedua fenomena ini mengancam fondasi demokrasi yang seharusnya berpihak pada kedaulatan rakyat. Dengan situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, Civitas merasa perlu untuk menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
Elitisme dalam demokrasi menciptakan dekonsolidasi yang membahayakan keberlanjutan sistem politik yang sehat. Ketika proses pengambilan keputusan hanya melibatkan kalangan elit, ruang partisipasi masyarakat menjadi semakin terbatas.
"Kemudian, proses politik yang seharusnya inklusif berubah menjadi eksklusif dan tertutup, menciptakan kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat banyak. Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi mengkritik keras kondisi ini dan menegaskan bahwa demokrasi harus memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat," katanya.
"Kami mengecam segala bentuk manipulasi politik yang dilakukan oleh kelompok elit untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Manipulasi ini sering kali terjadi melalui revisi atau pembuatan kebijakan yang mengaburkan substansi demokrasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan kelompok elit dibandingkan kepentingan umum. Manipulasi semacam ini mencederai prinsip dasar demokrasi dan mengarah pada kebijakan yang bias, tidak adil, dan menafikan kebutuhan rakyat," lanjutnya.
Dijelaskan Rio, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi menekankan pentingnya mengembalikan kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa substansi demokrasi tetap terjaga dalam setiap proses politik.
"Demokrasi harus dilandasi oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan, bukan oleh kepentingan sempit dari segelintir elit. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dan aktif terlibat dalam menjaga integritas demokrasi serta melawan setiap upaya manipulasi yang berpotensi merusak substansi politik yang seharusnya mewakili kepentingan umum," tegasnya.
Pihaknya juga menyerukan perlunya reformasi politik yang berfokus pada pengurangan dominasi elit dan penghapusan praktik manipulasi politik substansial. Reformasi ini harus mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Hanya dengan langkah-langkah ini, demokrasi Indonesia dapat kembali menjadi sistem yang benar-benar representatif dan adil, di mana kepentingan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama.
"Pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan moral, dalam mendukung dan mengokohkan terwujudnya demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan berintegritas di Indonesia," pungkasnya. (*)
Add new comment