Jambi – Para kontraktor konstruksi di Jambi mulai perlu memasang mata.
Ada paket besar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi tahun anggaran 2026.
Nilainya nyaris Rp12 miliar.
Nama paketnya Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik (Pembangunan Bangunan Gedung Kantor) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi - Tahun Anggaran 2026.
Kode RUP-nya 62058960.
Total pagunya Rp11.941.000.000.
Paket ini berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, satuan kerja IM05 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi.
Jenis pengadaannya Pekerjaan Konstruksi.
Metode pemilihannya Tender.
Produk Dalam Negeri tercatat Ya.
Usaha Kecil/Koperasi juga tercatat Ya.
Namun sampai saat ini, berdasarkan data, paket fisik tersebut disebut belum ditenderkan.
Yang sudah bergerak lebih dulu adalah paket konsultan perencanaan.
Di sinilah proyek ini mulai menarik.
Perencana sudah disiapkan.
Fisik belum bergerak.
Padahal jadwal dalam RUP mencantumkan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan bahkan pemanfaatan barang/jasa sejak Januari 2026.
Data Pokok Paket Fisik
| No | Uraian | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Kode RUP | 62058960 |
| 2 | Nama Paket | Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi TA 2026 |
| 3 | KLPD | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan |
| 4 | Satuan Kerja | IM05 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi |
| 5 | Tahun Anggaran | 2026 |
| 6 | Total Pagu | Rp11.941.000.000 |
| 7 | Metode Pemilihan | Tender |
| 8 | Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| 9 | Produk Dalam Negeri | Ya |
| 10 | Usaha Kecil/Koperasi | Ya |
Volume dan Hitungan Pagu
| Uraian | Detail | Nilai |
|---|---|---|
| Volume pekerjaan | 800 m² | - |
| Harga satuan | Rp14.926.250/m² | - |
| Total hitungan | 800 x Rp14.926.250 | Rp11.941.000.000 |
Hitungannya pas.
Volume 800 meter persegi dikalikan harga satuan Rp14.926.250 per meter persegi menghasilkan total Rp11.941.000.000.
Angka ini menjadi dasar pagu paket.
Namun justru karena hitungannya terang, publik perlu tahu lebih jauh: gedung seperti apa yang akan dibangun dengan harga satuan hampir Rp14,93 juta per meter persegi?
Apakah gedung layanan?
Apakah gedung administrasi?
Berapa lantai?
Apa saja ruangnya?
Bagaimana standar keamanan, parkir, akses publik, ruang pelayanan, sistem kelistrikan, jaringan, dan proteksi kebakarannya?
Karena Rp11,94 miliar bukan angka kecil.
Uraian dan Spesifikasi Pekerjaan
| No | Uraian | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Uraian pekerjaan | Biaya Konstruksi Fisik Pembangunan Bangunan Gedung Kantor |
| 2 | Volume | 800 m² |
| 3 | Harga satuan | Rp14.926.250/m² |
| 4 | Spesifikasi | Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi TA 2026 |
| 5 | Lokasi Satker | Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi |
Nama paket menyebut pembangunan bangunan gedung kantor.
Artinya, ini bukan sekadar rehabilitasi ringan.
Ini pekerjaan fisik gedung.
Karena itu, dokumen perencanaan akan sangat menentukan.
Salah desain, fisik bisa bermasalah.
Salah volume, tender bisa rawan.
Salah spesifikasi, mutu gedung bisa turun.
Ada bagian paling menarik dari data RUP ini, jadwal.
| Tahapan | Mulai | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Januari 2026 | Desember 2026 |
| Pelaksanaan Kontrak | Januari 2026 | Januari 2026 |
| Pemilihan Penyedia | Januari 2026 | Januari 2026 |
Di atas kertas, pemilihan penyedia dijadwalkan Januari 2026 sampai Januari 2026.
Pelaksanaan kontrak juga tercatat Januari 2026 sampai Januari 2026.
Sementara pemanfaatan barang/jasa dimulai Januari 2026 dan berakhir Desember 2026.
Ini memunculkan pertanyaan.
Bagaimana mungkin pekerjaan fisik gedung 800 meter persegi dengan pagu Rp11,94 miliar dijadwalkan kontraknya hanya dalam bulan Januari?
Apakah ini sekadar input jadwal awal yang belum diperbarui?
Apakah jadwal RUP belum disesuaikan setelah paket perencanaan berjalan?
Apakah tender fisik memang sempat direncanakan Januari, tetapi tertunda?
Atau ada persoalan teknis lain yang membuat paket fisik belum dilelang?
Jawaban resmi penting agar kontraktor tidak menebak-nebak.
Data RUP juga memuat aspek pembangunan.
| Aspek | Status | Catatan |
|---|---|---|
| Aspek Ekonomi | Tidak | Tidak dicentang dalam data |
| Aspek Sosial | Tidak | Tidak dicentang dalam data |
| Aspek Lingkungan | Tidak | Tidak dicentang dalam data |
| Pra DIPA/DPA | Tidak | Bukan Pra DIPA/DPA |
Bagian ini juga menarik.
Paketnya pembangunan gedung kantor pemerintah.
Nilainya hampir Rp12 miliar.
Namun aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan seluruhnya tercatat Tidak.
Secara sistem, ini mungkin hanya penanda administratif.
Tetapi dari sisi publik, proyek gedung pemerintah tetap punya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Ada pekerja konstruksi.
Ada material.
Ada aktivitas kendaraan proyek.
Ada potensi gangguan lalu lintas.
Ada drainase.
Ada limbah konstruksi.
Ada kebutuhan akses publik.
Ada perubahan tata ruang kantor layanan.
Karena itu, meski dalam data tertulis “Tidak”, pelaksanaan fisiknya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan.
Paket fisik ini tidak berdiri sendiri.
Sebelumnya, paket konsultan perencanaan konstruksi untuk gedung yang sama sudah ditenderkan.
Paket perencanaan itu bernilai pagu Rp849.000.000 dan dimenangkan CV Elniwsa Konsultan dengan harga negosiasi Rp827.133.150.
Artinya, sebelum fisik Rp11,94 miliar berjalan, dokumen desain dan perencanaan sudah lebih dulu disiapkan.
Itu memang tahapan normal.
Namun pertanyaannya: jika konsultan sudah dipilih, kapan tender fisik dibuka?
Kontraktor tentu menunggu.
Publik juga menunggu.
Apalagi paket fisik ini sudah tercatat dalam RUP dengan metode Tender.
Tahapan Proyek yang Terbaca
| Tahap | Status | Nilai |
|---|---|---|
| Konsultan Perencanaan | Sudah ditenderkan | Rp827.133.150 |
| Konstruksi Fisik Gedung | Belum ditenderkan | Rp11.941.000.000 |
| Pemanfaatan | Tercatat Jan–Des 2026 | - |
Dari tabel ini terlihat, proyek baru bergerak pada tahap perencanaan.
Tahap paling besar, yakni konstruksi fisik, masih menunggu.
Inilah titik yang perlu diawasi.
Karena begitu tender fisik dibuka, kompetisi akan dimulai.
Kontraktor kecil atau koperasi yang memenuhi syarat akan berebut paket hampir Rp12 miliar.
Seorang warga Kota Jambi, Rusdi, menilai proyek gedung kantor pemerintah harus dibuka sejak awal.
“Kalau nilainya hampir Rp12 miliar, masyarakat perlu tahu desainnya seperti apa. Jangan tiba-tiba tender fisik jalan, lalu publik baru tahu setelah bangunan berdiri,” ujarnya.
Warga lainnya, Iqbal Dahsyat, menyoroti harga satuan bangunan.
“Rp14,9 juta per meter itu bukan kecil. Mungkin wajar untuk gedung tertentu, tapi harus dijelaskan spesifikasinya. Gedungnya fasilitas apa saja, berapa lantai, dan mutunya bagaimana,” katanya.
Seorang pelaku jasa konstruksi lokal, Ican, berharap tender fisik dibuka transparan.
“Kalau memang paket ini untuk usaha kecil atau koperasi, kontraktor lokal tentu tertarik. Tapi syaratnya harus jelas, jangan sampai tendernya muncul mendadak dan waktu penawaran terlalu mepet,” ujarnya.(*)
