Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Guru Besar Ekonomi Internasional
Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi
Tenaga Ahli Gubernur Jambi
Enam tahun. Selama itulah Indonesia tidak pernah sekalipun mencatat defisit neraca perdagangan. Setiap bulan, angka yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) selalu menunjukkan surplus.
Karena berlangsung begitu lama, surplus perdagangan perlahan berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Perhatian publik pun secara perlahan beralih ke isu lain.
Rutinitas itu akhirnya terhenti pada Mei 2026. BPS mencatat neraca perdagangan mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar, mengakhiri 72 bulan berturut-turut surplus sejak Mei 2020.
Sepintas, perubahan tersebut tampak sebagai fluktuasi bulanan yang lazim dalam perdagangan internasional. Namun, di balik satu angka itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah salah satu penyangga utama ketahanan ekonomi Indonesia mulai kehilangan kekuatannya?
Pertanyaan tersebut layak diajukan karena surplus perdagangan selama enam tahun terakhir bukan sekadar catatan statistik. Surplus telah menjadi bantalan yang memperkuat sektor eksternal ketika dunia menghadapi berbagai guncangan.
Pandemi COVID-19, perang Rusia–Ukraina, gangguan rantai pasok global, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik tidak menghalangi Indonesia untuk terus mencatat surplus perdagangan.
Tambahan devisa dari sektor eksternal membantu memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memberikan ruang yang lebih longgar bagi pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter.
Berakhirnya surplus tersebut karena itu layak dibaca sebagai sinyal yang memerlukan perhatian, bukan sekadar perubahan angka bulanan.
Perspektif sejarah memperlihatkan bahwa posisi neraca perdagangan Indonesia selalu bergerak mengikuti perubahan struktur ekonomi dan dinamika global.
Setelah krisis Asia 1998, surplus muncul terutama karena impor turun tajam akibat kontraksi ekonomi domestik.
Memasuki dekade 2000-an, lonjakan permintaan Tiongkok terhadap batu bara, minyak sawit, karet, dan berbagai komoditas primer mendorong ekspor Indonesia meningkat pesat.
Periode commodity boom menjadikan surplus perdagangan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Situasi berbalik pada 2012–2014 ketika harga komoditas melemah, sementara impor migas terus meningkat. Defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan kembali muncul sebagai pengingat bahwa fondasi sektor eksternal masih rentan terhadap perubahan global.
Latar belakang tersebut menjelaskan bahwa defisit Mei 2026 tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan naiknya impor atau turunnya ekspor.
Data BPS menunjukkan perdagangan nonmigas masih berada dalam posisi surplus. Tekanan terbesar justru berasal dari meningkatnya impor migas akibat kenaikan harga energi dunia.
Fakta tersebut mengungkap persoalan yang lebih mendasar. Ketahanan perdagangan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap impor energi dan tingginya dominasi komoditas primer dalam struktur ekspor nasional.
Persoalan inilah yang sesungguhnya perlu mendapat perhatian. Defisit perdagangan Mei 2026 bukan sekadar berakhirnya rangkaian surplus selama enam tahun.
Peristiwa tersebut menjadi momentum untuk menilai kembali seberapa kokoh fondasi ekonomi Indonesia ketika dunia memasuki babak baru yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, dan perubahan struktur ekonomi global.
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah defisit kali ini hanya menjadi catatan statistik bulanan atau justru penanda dimulainya fase baru dalam perjalanan ekonomi Indonesia.
Perubahan tersebut sesungguhnya mengarahkan perhatian pada persoalan yang lebih mendasar.
Defisit perdagangan Mei 2026 memang dipicu oleh meningkatnya impor migas, tetapi penyebab itu hanya menjelaskan gejala, bukan akar persoalannya.
Kenaikan impor energi hanyalah pemicu yang memperlihatkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.
Selama harga komoditas dunia tinggi, surplus perdagangan tampak kokoh. Ketika harga energi meningkat atau permintaan global melemah, kerentanan tersebut segera muncul ke permukaan.
Realitas tersebut menunjukkan bahwa surplus perdagangan selama enam tahun terakhir tidak sepenuhnya lahir dari transformasi struktur ekonomi.
Sebagian besar surplus masih ditopang oleh ekspor komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, nikel, dan berbagai hasil tambang maupun perkebunan lainnya.
Komoditas tersebut memberikan devisa yang besar ketika harga dunia meningkat. Namun, keunggulan semacam itu bersifat siklikal karena sangat bergantung pada dinamika pasar internasional. Ketika siklus berubah, kekuatan tersebut ikut melemah.
Perbedaan antara keunggulan yang bersifat siklikal dan struktural menjadi sangat penting. Keunggulan siklikal lahir karena kondisi pasar yang sedang menguntungkan.
Sebaliknya, keunggulan struktural dibangun melalui produktivitas, inovasi, efisiensi, penguasaan teknologi, serta kualitas sumber daya manusia.
Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas untuk mempertahankan ekspornya.
Daya saing dibangun melalui kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang tetap dibutuhkan meskipun kondisi ekonomi dunia berubah.
Perubahan lanskap ekonomi global semakin mempertegas kebutuhan tersebut.
Persaingan internasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi oleh kemampuan menguasai teknologi, membangun rantai nilai, dan menghasilkan inovasi.
Kebijakan industri di berbagai negara, transisi menuju energi bersih, digitalisasi ekonomi, hingga meningkatnya proteksionisme telah mengubah arah perdagangan dunia.
Dalam lingkungan seperti itu, ketergantungan pada ekspor bahan mentah semakin sulit dijadikan fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Arah kebijakan ekonomi nasional karena itu perlu bergeser dari sekadar mengejar surplus perdagangan menuju penguatan daya saing yang lebih mendasar.
Hilirisasi tetap merupakan langkah strategis, tetapi tidak boleh berhenti pada pengolahan bahan baku menjadi produk setengah jadi.
Tahap berikutnya harus diarahkan pada pembangunan industri manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, penguatan riset dan inovasi, peningkatan kualitas pendidikan, serta percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.
Transformasi tersebut akan menghasilkan ekspor yang lebih tahan terhadap gejolak harga komoditas maupun energi dunia.
Implikasi perubahan tersebut juga sangat relevan bagi daerah-daerah penghasil komoditas, termasuk Jambi.
Ketergantungan terhadap sawit, karet, batu bara, dan komoditas primer lainnya menyebabkan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh perubahan harga internasional.
Fluktuasi yang terjadi di pasar global pada akhirnya memengaruhi investasi, penerimaan daerah, pendapatan petani, hingga daya beli masyarakat.
Globalisasi tidak lagi berhenti di pelabuhan ekspor, tetapi telah merambat ke aktivitas ekonomi daerah dan kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, defisit neraca perdagangan Mei 2026 tidak layak dipandang sebagai awal kemunduran ekonomi Indonesia.
Peristiwa tersebut justru merupakan pengingat bahwa ketahanan ekonomi tidak pernah dibangun oleh tingginya harga komoditas, melainkan oleh kekuatan struktur ekonomi yang mampu bertahan dalam berbagai perubahan.
Surplus perdagangan tetap merupakan pencapaian yang penting, tetapi surplus hanyalah hasil, bukan tujuan akhir.
Tujuan yang sesungguhnya adalah membangun ekonomi yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan tidak mudah terguncang oleh perubahan dunia.
Apabila momentum ini mampu dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional, defisit Mei 2026 akan dikenang bukan sebagai akhir dari sebuah keberhasilan, melainkan sebagai titik balik menuju fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kokoh.(*)
