JAMBI – Suasana di ruang kerja Ketua DPRD Kota Jambi, Kamis (23/7/2026), tampak sedikit berbeda dari biasanya. Sejumlah petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi datang membawa formulir pendataan, kartu identitas, serta surat tugas resmi untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026.
Tanpa ragu, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E. menerima kedatangan para petugas dan mengikuti seluruh proses pendataan sebagaimana mestinya. Mulai dari menjawab pertanyaan hingga memberikan keterangan yang dibutuhkan, Kemas menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung program strategis nasional tersebut. Langkah serupa juga telah dilakukan oleh sejumlah pejabat di Jambi, termasuk Wali Kota Jambi dan pimpinan daerah lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026.
Keikutsertaan Ketua DPRD Kota Jambi dalam proses pendataan itu sekaligus menjadi pesan kepada masyarakat bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan program strategis pemerintah yang harus didukung bersama.
Orang Nomor Satu DPRD kota Jambi menegaskan, masyarakat tidak perlu merasa takut atau menolak kehadiran petugas BPS selama petugas tersebut dapat menunjukkan identitas dan surat tugas resmi.
“Ini adalah program pemerintah yang patut kita dukung dan kita sukseskan bersama. Apabila ada petugas yang datang, tentu masyarakat harus memastikan mereka dilengkapi identitas yang jelas dan surat tugas resmi dari BPS,” ujar Kemas Faried.
Menurutnya, kedatangan petugas BPS bukan berkaitan dengan tindakan hukum, penarikan pajak, maupun kepentingan lain di luar pelaksanaan sensus. Para petugas menjalankan amanah negara untuk menghimpun data yang akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Mereka akan meminta penjelasan terkait sejumlah hal penting. Ini tidak berkaitan dengan tindakan lain, melainkan bagian dari program pemerintah yang wajib kita dukung,” katanya.
Ketua DPRD Kota Jambi menjelaskan, Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap sepuluh tahun untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, baik di tingkat Kota Jambi, Provinsi Jambi, maupun secara nasional.
“Pendataan Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Jambi, untuk tidak menolak kehadiran petugas BPS,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemas Faried tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi turut mengikuti proses pendataan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus yang turun langsung ke lapangan.
Ia meminta masyarakat memberikan informasi secara jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya. Akurasi jawaban masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang akan dihasilkan BPS.
“Yang perlu diperhatikan adalah kevalidan identitas petugas. Mereka pasti dilengkapi dengan surat tugas. Silakan diterima dengan baik, tentu dengan memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya,” ucap Kemas.
Kemas menilai pembangunan yang berkualitas harus diawali dengan data yang valid. Pemerintah tidak dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran apabila tidak memiliki gambaran faktual mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Data tersebut dibutuhkan dalam berbagai kebijakan, mulai dari penguatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pemerataan investasi, pengentasan kemiskinan, hingga penyusunan program dan anggaran pemerintah daerah.
Bagi DPRD Kota Jambi, data statistik juga menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap program pembangunan.
“Kita sering berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Semua itu harus dimulai dari data yang benar,” ungkapnya.
Kemas menekankan bahwa informasi yang disampaikan masyarakat kepada petugas BPS tidak berhenti sebagai kumpulan angka, tetapi akan menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan pembangunan selama satu dekade mendatang.
“Data yang kita sampaikan hari ini bukan hanya menjadi angka statistik. Data tersebut akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat,” tuturnya.
Kemas Faried turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan jajaran BPS Kota Jambi yang bekerja mendatangi masyarakat untuk menghimpun data ekonomi secara langsung.
Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar, mendapat dukungan penuh masyarakat, serta menghasilkan data yang valid dan akurat.
“Semakin akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk masa depan pembangunan Kota Jambi yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkas Ketua DPRD Kota Jambi tersebut.(*)
