JAMBI — Tenaga Ahli Gubernur Jambi akan membawa persoalan sampah Kota Jambi ke dalam Diskusi Rabuan Roadshow, Rabu, 29 Juli 2026.
Forum yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, itu mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Publik Pengelolaan Sampah yang Inklusif, Digital, dan Berbasis Masyarakat.”
Pembahasannya tidak hanya berkutat pada penambahan truk atau pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir.
Forum akan membedah tata kelola dari hulu hingga hilir.
Mulai dari pemilahan di rumah, pelayanan pengangkutan, penggunaan teknologi digital, penguatan bank sampah, hingga pengembangan ekonomi sirkular.
Fasilitator Tenaga Ahli Gubernur Jambi Tahun 2026, Dr. Fahmi Rasyid, S.E., M.A.P., mengatakan forum tersebut dirancang untuk menghasilkan langkah yang dapat diterapkan, bukan sekadar menambah daftar rekomendasi.
“Diskusi Rabuan Roadshow ini tidak kami rancang sekadar menjadi forum seremonial. Kami ingin seluruh pemangku kepentingan duduk bersama, membedah persoalan yang ada, lalu menyusun rekomendasi yang dapat benar-benar dilaksanakan,” kata Fahmi.
Fahmi mengatakan model pengelolaan sampah tidak dapat terus bergantung pada pola lama: dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang.
Pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya.
Masyarakat didorong memilah sampah sejak dari rumah. Pemerintah, di sisi lain, harus memastikan jadwal pengangkutan, pengaduan warga, pemantauan armada, dan pendataan layanan berjalan lebih terintegrasi.
“Pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola kumpul, angkut, dan buang. Harus ada pemilahan dari sumber, penguatan bank sampah, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan ekonomi sirkular,” ujarnya.
Menurut kerangka acuan kegiatan, pertumbuhan penduduk, perkembangan permukiman, peningkatan aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi telah mendorong peningkatan timbulan sampah di Kota Jambi.
Kondisi tersebut membuat sampah tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai urusan kebersihan.
Sampah juga berkaitan dengan kesehatan, kualitas lingkungan, pelayanan publik, tata kota, dan pembangunan ekonomi.
Diskusi Rabuan Roadshow akan melibatkan unsur pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, media, dan masyarakat.
Undangan ditujukan kepada anggota Tenaga Ahli Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Kota Jambi, pimpinan DPRD Kota Jambi, perangkat Pemprov Jambi, serta jajaran Pemerintah Kota Jambi.
Seluruh camat di Kota Jambi juga masuk dalam daftar peserta.
Forum turut melibatkan BPS Kota Jambi, Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat Melayu, perguruan tinggi, organisasi pemuda, serta Forum RT Kota Jambi.
Fahmi mengatakan komposisi peserta dibuat luas karena penyelesaian masalah sampah tidak dapat diserahkan kepada satu dinas.
“Sampah adalah persoalan bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi masyarakat juga tidak boleh dibiarkan menyelesaikannya sendiri. Kolaborasi harus dibangun menjadi satu sistem,” katanya.
Dinas Lingkungan Hidup dapat menyiapkan pelayanan teknis.
Bappeda dapat memasukkan persoalan sampah ke dalam perencanaan.
Kecamatan dan kelurahan dapat menggerakkan warga.
Dunia usaha dapat mengurangi kemasan dan menyerap bahan daur ulang.
Kampus membantu riset.
Komunitas dan bank sampah bekerja di tingkat masyarakat.
Digitalisasi pelayanan persampahan menjadi salah satu pembahasan utama.
Teknologi diarahkan untuk mendukung sistem informasi sampah, pengaduan masyarakat, pemantauan armada pengangkut, pendataan wilayah pelayanan, serta pengambilan keputusan berdasarkan data.
Fahmi mengatakan teknologi tidak menggantikan petugas kebersihan maupun keterlibatan masyarakat.
Teknologi menjadi alat untuk membuat pelayanan lebih terukur dan mudah dievaluasi.
“Dengan sistem digital, pemerintah dapat mengetahui wilayah yang belum terlayani, jadwal pengangkutan yang terlambat, pengaduan yang belum ditangani, hingga titik penumpukan sampah. Data itu harus menjadi dasar untuk memperbaiki pelayanan,” ujarnya.
Pemanfaatan teknologi juga diharapkan mendorong transparansi.
Masyarakat dapat mengetahui kapan sampah diangkut.
Pemerintah dapat melihat armada yang beroperasi.
Pengaduan dapat dilacak penyelesaiannya.
Sementara data timbulan sampah dapat digunakan untuk menyusun kebijakan.
Aplikasi memang tidak dapat mengangkat kantong sampah.
Tetapi aplikasi dapat menunjukkan petugas mana yang belum datang.
Diskusi juga akan membahas penguatan peran masyarakat melalui bank sampah, pemilahan dari sumber, pengomposan, penggunaan kembali barang, dan kegiatan daur ulang.
Fahmi menilai bank sampah tidak boleh hanya aktif saat ada lomba kebersihan atau penilaian lingkungan.
Bank sampah harus mempunyai pengelola, nasabah, pencatatan, jaringan pembeli, dan manfaat ekonomi bagi warga.
“Kita ingin bank sampah bukan sekadar nama dalam laporan. Ia harus aktif, mempunyai pengelola, nasabah, pencatatan, jaringan pembeli, dan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan warga,” kata Fahmi.
Ia mengatakan penguatan bank sampah perlu diikuti dengan kepastian pasar dan pendampingan.
Sampah yang sudah dipilah akan kembali menjadi beban apabila tidak ada pihak yang membeli atau mengolahnya.
Karena itu, hubungan antara warga, pengelola bank sampah, pelaku daur ulang, dan dunia usaha harus dibangun sebagai satu rantai.
Ekonomi sirkular menjadi salah satu dari empat pokok pembahasan forum.
Konsep tersebut menempatkan sampah sebagai material yang masih dapat digunakan kembali, didaur ulang, diolah menjadi kompos, atau dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
“Ketika sampah masih bercampur, ia menjadi beban. Ketika dipilah dan dikelola dengan benar, sebagian dapat berubah menjadi bahan baku dan sumber pendapatan masyarakat,” ujar Fahmi.
Kerangka acuan kegiatan menyebut pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular diharapkan tidak hanya mengurangi timbulan, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan akan mencakup pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, serta pengembangan usaha berbasis pengelolaan sampah.
Sampah organik dapat diolah menjadi kompos.
Plastik dapat masuk ke rantai daur ulang.
Material tertentu bisa menjadi produk kerajinan.
Yang sebelumnya dibuang dapat memiliki harga—setelah dipilah dan dikelola.
Diskusi Rabuan Roadshow Kota Jambi akan membahas empat agenda besar.
Pertama, transformasi kebijakan dan tata kelola pelayanan publik pengelolaan sampah.
Pembahasan mencakup kelembagaan, efisiensi anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan.
Kedua, digitalisasi pelayanan persampahan untuk mendukung Kota Jambi sebagai smart city.
Ketiga, penguatan peran masyarakat dan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
Keempat, inovasi, ekonomi sirkular, serta penyusunan rekomendasi pengelolaan sampah berkelanjutan.
Fahmi berharap forum menghasilkan pembagian peran yang jelas.
“Target kami adalah rekomendasi yang operasional. Harus jelas siapa melakukan apa, sistem apa yang perlu diperbaiki, teknologi seperti apa yang dibutuhkan, dan bagaimana masyarakat dilibatkan sejak dari rumah,” katanya.
Berdasarkan susunan acara, registrasi peserta dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB.
Acara dilanjutkan dengan pembukaan, sambutan Ketua Tenaga Ahli Gubernur Jambi, dan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Wali Kota Jambi.
Pemaparan narasumber Tenaga Ahli Gubernur dijadwalkan mulai pukul 09.20 WIB.
Diskusi dan tanya jawab berlangsung hingga pukul 11.30 WIB. Forum kemudian menyusun rekomendasi dan kesimpulan sebelum ditutup sekitar pukul 12.00 WIB.
Namun, terdapat perbedaan waktu dalam dokumen.
Surat undangan mencantumkan kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB. Sementara susunan acara mencantumkan registrasi pukul 08.00 WIB dan pembukaan pukul 08.30 WIB.
Panitia perlu memastikan kembali waktu kehadiran peserta agar tidak terjadi salah jadwal.
Hasil diskusi ditargetkan menjadi rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Rekomendasi itu diharapkan mencakup perbaikan kebijakan, tata kelola, pelayanan digital, penguatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi sirkular.
Kerangka acuan juga menargetkan terbentuknya kesamaan persepsi serta model pengelolaan sampah yang inklusif, digital, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Fahmi mengatakan ukuran keberhasilan forum bukan hanya banyaknya peserta atau panjangnya diskusi.
“Kami berharap setelah diskusi ada tindak lanjut yang terukur. Keberhasilannya bukan dilihat dari banyaknya orang yang hadir, tetapi dari perubahan pelayanan yang nanti dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Perubahan itu dapat dilihat dari kepastian jadwal pengangkutan.
Berkurangnya titik tumpukan sampah.
Membaiknya respons pengaduan.
Meningkatnya pemilahan dari rumah.
Aktifnya bank sampah.
Serta berkurangnya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
“Forum berlangsung satu hari, tetapi persoalan sampah hadir setiap hari. Karena itu, rekomendasinya harus hidup dalam kebijakan dan kerja nyata setelah diskusi selesai,” pungkas Fahmi.(*)
