JAMBI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi menggelar rapat kesimpulan pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Jambi Tahun Anggaran 2026, Sabtu (22/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat A Sekretariat DPRD Kota Jambi tersebut turut dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jambi.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., bersama unsur pimpinan dan anggota Banggar DPRD Kota Jambi.
Dalam pelaksanaannya, rapat turut didampingi Plt. Sekretaris DPRD Kota Jambi Feny Nivertity, S.E., serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Jambi.
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perubahan arah kebijakan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026, dengan mencermati berbagai kebutuhan pembangunan serta kondisi fiskal daerah. Pembahasan perubahan KUA dan PPAS tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap pembahasan anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu bagaimana APBD ini benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, Banggar bersama TAPD harus memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara cermat, efektif, transparan dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Kemas.
Menurut Ketua DPRD Kota Jambi, perubahan anggaran merupakan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Program yang menjadi prioritas dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat harus mendapatkan perhatian yang proporsional.
Ketua DPRD Kota Jambi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan.
“Kita harus realistis melihat kemampuan fiskal daerah. Jangan sampai program yang direncanakan tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai. Sebaliknya, anggaran yang tersedia harus diarahkan kepada program yang memang prioritas, mendesak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Jambi,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah sektor pelayanan dasar dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan banjir, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat hingga program sosial, menurut Kemas, harus dipastikan tetap mendapatkan perhatian sesuai kemampuan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Kemas meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan perubahan KUA dan PPAS mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepentingan masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dianggarkan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya besar secara angka, tetapi harus jelas manfaatnya. Ukuran keberhasilan anggaran adalah ketika masyarakat merasakan hasil pembangunan dan pelayanan pemerintah semakin baik,” katanya.
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas menambahkan, DPRD Kota Jambi melalui Banggar akan terus menjalankan fungsi penganggaran secara maksimal dengan tetap membangun komunikasi dan sinergi bersama TAPD. DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara sehat dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
“DPRD dan pemerintah daerah bukan berada pada posisi yang berhadap-hadapan. Kita memiliki tugas masing-masing, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu bagaimana membangun Kota Jambi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembahasan ini harus kita lakukan secara terbuka, konstruktif dan bertanggung jawab,” pungkas Kemas.
Rapat kesimpulan Banggar bersama TAPD tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan perubahan KUA dan PPAS Kota Jambi Tahun Anggaran 2026, sekaligus memastikan arah kebijakan anggaran tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kota Jambi.(*)
