Jambi - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi segera mengeksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Fokus utama aliran dana miliaran rupiah di awal tahun ini menyasar pada pengadaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, khususnya bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan di berbagai kabupaten.
Semua orang tahu. Dan mungkin ikut merasakan. Daya beli sedang tak baik-baik saja. Bukan hanya di Jambi, di seluruh Indonesia.
Harga-harga memang tak melonjak setinggi 2022. Tapi kantong warga tetap terasa sesak. Petani sawit misalnya, harga tandan buah segar jatuh, ongkos pupuk naik. Belanja harian terpaksa dipangkas. Pedagang kecil mengeluh sepi.
Pemerintah Provinsi Jambi bersiap menghadapi ancaman penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Kondisi ini dinilai akan menambah tekanan fiskal daerah, terutama untuk pembiayaan infrastruktur strategis.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jambi menggelar Diskusi Rabuan Series (D.R.S.) dengan tema “Menavigasi Tekanan Fiskal: Strategi Memperkuat Ketahanan Anggaran Provinsi Jambi”. Kegiatan dijadwalkan pada Rabu, 13 Agustus 2025, pukul 08.30 WIB di Ruang Aula Mayang Mangurai, Kantor Bappeda Provinsi Jambi.