Badan Gizi Nasional

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui Bidang Intelijen resmi turun gunung untuk mengawal ketat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini diambil guna mencegah potensi penyimpangan atau korupsi, sekaligus memastikan gizi sampai tepat sasaran.

Komitmen pengawalan ini ditegaskan langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intelijen), Reda Manthovani, dalam acara sinergitas pengawasan dan evaluasi program di Jakarta, Rabu (1/4/2026). Evaluasi tersebut menyoroti pemenuhan gizi di wilayah Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus peningkat kualitas SDM. Namun, di balik potensi besarnya, pemenuhan standar keamanan pangan nasional masih menjadi tantangan yang harus dikejar.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Dapur Bergizi Indonesia (Gapembi), H. Alven Stony, angkat bicara menepis isu liar soal adanya ribuan dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alven menegaskan, tudingan itu tak berdasar dan muncul akibat kesalahpahaman publik terhadap mekanisme sistem di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, lokasi-lokasi yang dituding fiktif sebenarnya adalah calon mitra yang telah mendaftar dan sedang dalam tahap persiapan.