APBD Tanjab Timur 2026

Tanjab Timur – Sejumlah belanja di lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk daftar sorotan karena dinilai berpotensi boros dan tidak berdampak langsung bagi kepentingan publik.

Nilainya tidak kecil.

Dari daftar yang dihimpun, ada 52 paket belanja dengan total mencapai Rp2.668.505.800.

Daftar ini memuat berbagai paket dengan label risiko Absurd, High, Medium, dan Low.

Label paling keras muncul pada belanja yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD.

Tanjab Timur – Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah merealisasikan belanja pengadaan senilai Rp1.031.432.400 pada Mei tahun anggaran 2026.

Angka itu berasal dari 77 paket pengadaan.

Seluruh paket berada pada instansi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, satuan kerja Sekretariat Daerah - 4.01.2.10.0.00.25.0000, bersumber dari APBD, dan tercatat sebagai belanja tahun anggaran 2026.

Muara Sabak - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) terus mengebut penyerapan anggaran untuk mendongkrak kualitas pendidikan di tahun 2026. Hingga bulan Mei, miliaran rupiah telah sukses digelontorkan untuk ratusan paket pengadaan, mulai dari fasilitas belajar, jasa konsultan, hingga honorarium bagi ratusan tenaga pendidik.

Muara Sabak - Kualitas pendidikan di daerah tak akan bisa maju tanpa dukungan pendanaan yang kuat dan terarah. Memasuki pertengahan tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) melalui Dinas Pendidikan mulai tancap gas merealisasikan serapan APBD-nya.

Tanjab Timur - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) tancap gas merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Tercatat hingga 9 Mei 2026, sebanyak 45 paket pekerjaan senilai total Rp 10.172.902.100 (Rp 10,17 Miliar) tengah dan telah dieksekusi.

Tanjung Jabung Timur - Tren perekrutan tenaga honorer atau tenaga lepas menggunakan metode pengadaan barang/jasa elektronik (E-Purchasing/E-Katalog) tampaknya sudah menjadi "budaya" baru di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur).

Setelah sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUPR ketahuan menggaji ratusan petugas kebersihannya via E-Katalog, kini giliran Sekretariat Daerah (Setda) Tanjab Timur yang terciduk melakukan hal serupa.

Muara Sabak - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menaruh perhatian ganda pada sektor pendidikan di Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP), Dinas Pendidikan (Disdik) setempat tak hanya menggelontorkan puluhan juta untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) para guru, namun juga menyiapkan dana ratusan juta rupiah khusus untuk hadiah siswa berprestasi.

Jika diakumulasikan, total alokasi APBD untuk operasional Bimtek dan apresiasi perlombaan siswa ini menyedot anggaran lebih dari Rp 306,7 Juta.

Muara Sabak - Sektor kesehatan menjadi salah satu instansi dengan serapan anggaran paling gemuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada awal 2026. Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten ini tercatat merogoh kocek hingga Rp 2.486.255.156 (Rp 2,48 Miliar).

Menurut rincian data realisasi belanja daerah Tanjab Timur, anggaran miliaran rupiah ini difokuskan pada dua sektor krusial: pengadaan obat-obatan dan pembayaran honor tenaga kesehatan non-ASN.

Muara Sabak - Urusan kebersihan kota dan pengelolaan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rupanya membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat tercatat merealisasikan anggaran hingga Rp 2.359.989.841 (Rp 2,35 Miliar).

Berdasarkan penelusuran data realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), mayoritas dari dana dua miliar rupiah tersebut ternyata lari untuk membayar jasa perorangan, yakni honor bagi puluhan petugas kebersihan alias 'Pasukan Kuning' dan para supir armada sampah.

Tanjung Jabung Timur - Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur tampaknya benar-benar "tancap gas" dalam membelanjakan APBD di tahun 2026.

Belum reda polemik pengadaan kapal 10 GT yang dipertanyakan spesifikasinya, kini muncul deretan paket bantuan lain dengan nilai yang sangat fantastis.

Berdasarkan penelusuran pada dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026, Dinas Perikanan tak hanya mengalokasikan Rp 1,7 miliar untuk kapal tangkap 10 GT.