Intip Belanja APBD Tanjab Timur yang Disorot: Natura Pimpinan DPRD, Laundry Rumdis Bupati hingga Kebun Durian

WIB
IST

Tanjab Timur – Sejumlah belanja di lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk daftar sorotan karena dinilai berpotensi boros dan tidak berdampak langsung bagi kepentingan publik.

Nilainya tidak kecil.

Dari daftar yang dihimpun, ada 52 paket belanja dengan total mencapai Rp2.668.505.800.

Daftar ini memuat berbagai paket dengan label risiko Absurd, High, Medium, dan Low.

Label paling keras muncul pada belanja yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD.

Ada Belanja Natura dan Pakan-Natura-Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD senilai Rp192.000.000.

Ada juga kebutuhan rumah tangga Wakil Ketua I DPRD senilai Rp144.000.000.

Lalu kebutuhan rumah tangga Wakil Ketua II DPRD senilai Rp144.000.000.

Jika tiga paket natura pimpinan DPRD itu digabung, nilainya mencapai Rp480.000.000.

Belum termasuk alat kebersihan dan bahan pembersih untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II yang totalnya mencapai Rp120.000.000.

Belum juga termasuk pemeliharaan alat rumah tangga pimpinan DPRD senilai Rp19.000.000 dan langganan internet/TV berlangganan di Sekretariat DPRD senilai Rp91.200.000.

Jika seluruh belanja yang mengarah ke kebutuhan rumah tangga/fasilitas pimpinan DPRD itu dijumlahkan, nilainya tembus Rp710.200.000.

Angka ini yang memantik tanya.

Di saat banyak warga masih berharap jalan mulus, drainase berfungsi, pelayanan kesehatan membaik, sekolah dibenahi, dan ekonomi rakyat bergerak, APBD justru memuat paket-paket yang terasa sangat dekat dengan kenyamanan pejabat.

Rekap Daftar Sorotan

UraianJumlahNilai
Total daftar sorotan52 paketRp2.668.505.800
Terkait Pemkab Tanjab Timur51 paketRp2.626.505.800
Item Kementerian/Lembaga1 paketRp42.000.000
Label Absurd4 paketRp571.200.000
Label High29 paketRp741.955.800
Label Medium18 paketRp1.335.550.000
Label Low1 paketRp19.800.000

Nilai terbesar dalam daftar ini justru berlabel Medium, karena ada paket iklan/reklame/film/pemotretan di Dinas Kominfo senilai Rp587.600.000.

Namun dari sisi sensitivitas publik, label Absurd dan High menjadi paling mencolok.

Sebab paket-paket itu menyentuh belanja rumah tangga pejabat, fasilitas rumah dinas, TV berlangganan, karangan bunga, kebun durian, hingga belanja yang dinilai tidak selaras dengan fungsi utama OPD.

Dari sisi satuan kerja, Sekretariat DPRD Tanjab Timur menjadi yang paling banyak disorot.

Ada 11 paket dengan total Rp922.200.000.

Rekap OPD Terbesar

OPD/SatkerPaketNilai
Sekretariat DPRD11Rp922.200.000
Dinas Kominfo1Rp587.600.000
Dinas Kesehatan3Rp266.800.000
Sekretariat Daerah5Rp172.440.800
Dinas TPH1Rp134.150.000
Dinas Perkim2Rp108.000.000
Disnakertrans7Rp92.400.000
Kecamatan Muara Sabak Barat2Rp72.000.000
Disperindag2Rp71.200.000
Puskesmas Mendahara2Rp49.000.000

Sekretariat DPRD mendominasi karena beberapa paketnya dinilai sangat sensitif.

Bukan hanya iklan dan media.

Tetapi juga natura rumah tangga, alat kebersihan rumah tangga pimpinan, pemeliharaan alat rumah tangga pimpinan, dan TV berlangganan.

Ini bukan sekadar angka.

Ini soal rasa kepantasan.

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

PaketPenerimaNilai
Natura rumah tanggaKetua DPRDRp192.000.000
Natura rumah tanggaWakil Ketua IRp144.000.000
Natura rumah tanggaWakil Ketua IIRp144.000.000
Alat kebersihanKetua DPRDRp48.000.000
Alat kebersihanWakil Ketua IRp36.000.000
Alat kebersihanWakil Ketua IIRp36.000.000
Pemeliharaan alat rumah tanggaPimpinan DPRDRp19.000.000
Internet/TV berlanggananSekretariat DPRDRp91.200.000
Total-Rp710.200.000

Paket-paket ini dinilai sensitif karena judulnya langsung mengarah ke kebutuhan rumah tangga pimpinan lembaga legislatif.

Dalam pemerintahan, fasilitas jabatan memang bisa diatur.

Namun publik tetap berhak bertanya: sejauh mana fasilitas itu wajar? Apakah benar mendukung fungsi kedinasan? Apakah tidak melampaui rasa keadilan publik?

Apalagi belanja natura untuk kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD mencapai ratusan juta.

Ketua DPRD Rp192 juta.

Wakil Ketua I Rp144 juta.

Wakil Ketua II Rp144 juta.

Totalnya Rp480 juta.

Itu baru natura.

Belum alat kebersihan.

Belum pemeliharaan alat rumah tangga.

Belum internet/TV berlangganan.

Laundry Rumah Dinas Bupati Juga Muncul

Sorotan lain mengarah ke rumah dinas bupati.

Ada paket Pembuatan Ruang Laondry Rumah Dinas Bupati senilai Rp132.220.800.

Ada pula Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Ruang Laondry Rumah Dinas Bupati senilai Rp8.000.000.

Ada lagi Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Ruang Laondry Rumah Dinas Bupati senilai Rp5.500.000.

Selain itu, terdapat Jasa Perancangan Rehab Dapur Samping Rumah Dinas Bupati senilai Rp2.720.000.

Jika paket laundry dan dapur rumah dinas ini digabung, nilainya mencapai Rp148.440.800.

Paket Rumah Dinas Bupati

PaketOPDNilai
Pembuatan ruang laundrySetdaRp132.220.800
Pengawasan ruang laundrySetdaRp8.000.000
Perencanaan ruang laundrySetdaRp5.500.000
Perancangan rehab dapurSetdaRp2.720.000
Total-Rp148.440.800

Ruang laundry rumah dinas bisa saja dianggap fasilitas pendukung.

Namun dari sisi publik, belanja ini mudah memicu polemik.

Sebab manfaat langsungnya bagi warga tidak terlihat.

Yang terlihat justru fasilitas domestik pejabat yang dibiayai APBD.

Kebun Durian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Yang tak kalah mencolok adalah deretan belanja jasa tenaga kebersihan Kebun Durian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ada Zona 1, Zona 3, Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7, dan Zona 8.

Masing-masing senilai Rp13.200.000.

Totalnya Rp92.400.000.

Kebersihan Kebun Durian

ZonaOPDNilai
Zona 1DisnakertransRp13.200.000
Zona 3DisnakertransRp13.200.000
Zona 4DisnakertransRp13.200.000
Zona 5DisnakertransRp13.200.000
Zona 6DisnakertransRp13.200.000
Zona 7DisnakertransRp13.200.000
Zona 8DisnakertransRp13.200.000
Total-Rp92.400.000

Pertanyaannya sederhana mengapa urusan kebersihan kebun durian berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi?

Apakah kebun durian itu bagian dari program transmigrasi?

Apakah aset dinas?

Apakah ada output ekonomi bagi masyarakat?

Atau hanya belanja pemeliharaan aset yang tidak dijelaskan secara terbuka?

Tanpa penjelasan, paket ini mudah dipersepsikan janggal.

Daftar Paket Sorotan

NoPaket/OPDNilai/Label
1Paket Fullboard, Dinas KesehatanRp205.200.000 / High
2Natura rumah tangga Ketua DPRD, SetwanRp192.000.000 / Absurd
3Kode 63407406, Iklan/Reklame/Film/Pemotretan, KominfoRp587.600.000 / Medium
4Kode 63251902, Natura rumah tangga Wakil Ketua I DPRDRp144.000.000 / Absurd
5Kode 63252687, Natura rumah tangga Wakil Ketua II DPRDRp144.000.000 / Absurd
6Kode 66504883, Pembuatan ruang laundry rumah dinas bupatiRp132.220.800 / High
7Kode 63211180, Internet/TV berlangganan, Setwan DPRDRp91.200.000 / Absurd
8Kode 63210757, Taman RS Pratama Rantau Rasau, PerkimRp90.000.000 / Medium
9Kode 63254658, Alat kebersihan Ketua DPRDRp48.000.000 / High
10Kode 62798056, Peralatan studio audio, Dinas KesehatanRp36.750.000 / High
11Kode 63255367, Alat kebersihan Wakil Ketua I DPRDRp36.000.000 / High
12Kode 62843956, Internet/TV berlangganan, DishubRp26.400.000 / High
13Kode 63326404, Iklan media online, Setwan DPRDRp124.000.000 / Medium
14Kode 63527078, BBM dan pelumas, Dinas TPHRp134.150.000 / Medium
15Kode 62478762, Jamuan tamu, Dinsos PPPARp20.025.000 / High
16Kode 63219799, Pemeliharaan alat rumah tangga pimpinan DPRDRp19.000.000 / High
17Kode 66351462, Jasa tenaga laboratorium, PerkimRp18.000.000 / High
18Kode 63326321, Iklan advertorial/society, Setwan DPRDRp64.000.000 / Medium
19Kode 62981221, Papan merk Kantor Lurah Kampung SingkepRp50.000.000 / Medium
20Kode 62838491, Belanja modal mesin, Puskesmas MendaharaRp40.000.000 / Medium
21Kode 62247942, Souvenir HUT Kabupaten, DisperindagRp70.000.000 / Medium
22Kode 65107383, Kebersihan Kebun Durian Zona 3Rp13.200.000 / High
23Kode 65107502, Kebersihan Kebun Durian Zona 4Rp13.200.000 / High
24Kode 65107172, Kebersihan Kebun Durian Zona 1Rp13.200.000 / High
25Kode 65107578, Kebersihan Kebun Durian Zona 5Rp13.200.000 / High
26Kebersihan Kebun Durian Zona 6Rp13.200.000 / High
27Kode 65146946, Kebersihan Kebun Durian Zona 8Rp13.200.000 / High
28Kode 65146725, Kebersihan Kebun Durian Zona 7Rp13.200.000 / High
29Kode 65371238, Sewa alat kantor/tenda pantai, DPMPTSPRp12.800.000 / High
30Kode 63256193, Alat kebersihan Wakil Ketua II DPRDRp36.000.000 / High
31Kode 63326443, Iklan spot news, Setwan DPRDRp24.000.000 / Medium
32Kode 63386451, Sewa alat rumah tangga home use, SetdaRp24.000.000 / Medium
33Kode 63144263, Karangan bunga, PUPRRp10.800.000 / High
34Kode 66487628, Karangan bunga, Dinas PendidikanRp9.000.000 / High
35Kode 66475628, Pengawasan ruang laundry rumah dinas bupatiRp8.000.000 / High
36Kode 63309248, Papan ucapan bunga, InspektoratRp7.200.000 / High
37Kode 63061758, Alat rumah tangga home use, Muara Sabak BaratRp22.000.000 / Medium
38Kode 63133375, Internet rumah dinas, Satpol PP dan DamkarRp6.660.000 / High
39Kode 65238367, Langganan daya dan jasa, KSOP Muara SabakRp42.000.000 / Medium
40Kode 66502880, Perencanaan ruang laundry rumah dinas bupatiRp5.500.000 / High
41Kode 63304622, Personal computer, Dinas KesehatanRp24.850.000 / Medium
42Kode 63036334, Bahan-bahan lainnya, DukcapilRp4.200.000 / Medium
43Kode 63044487, Karangan bunga, DLHRp3.600.000 / High
44Kode 65338591, Operator komputer, Kecamatan BerbakRp19.800.000 / Low
45Kode 62692998, Racun rumput, BappedaRp3.000.000 / High
46Kode 65291326, Modal rumah tangga, Puskesmas MendaharaRp9.000.000 / Medium
47Kode 62936562, Bahan kimia, Puskesmas DendangRp21.230.000 / Medium
48Kode 66475764, Perancangan rehab dapur rumah dinas bupatiRp2.720.000 / Medium
49Kode 63439913, Papan ucapan/karangan bunga, Ketahanan PanganRp2.400.000 / High
50Internet/TV berlangganan, Dinas Koperasi UKMRp1.800.000 / High
51Kode 62849328, Karangan bunga, KesbangpolRp1.800.000 / Medium
52Kode 62660937, Internet/TV berlangganan, DisperindagRp1.200.000 / High

Fullboard Dinas Kesehatan Rp205 Juta

Salah satu paket yang ikut disorot adalah Paket Fullboard di Dinas Kesehatan senilai Rp205.200.000.

Catatannya tajam: pengadaan paket fullboard untuk pelaksanaan bimtek di luar kantor dinilai berpotensi menambah biaya akomodasi dan konsumsi.

Padahal, jika kegiatan bisa dilakukan di fasilitas kantor atau fasilitas pemerintah, biaya bisa ditekan.

Dalam konteks Dinas Kesehatan, belanja seperti ini mudah dipertanyakan.

Sebab publik lebih mudah menerima belanja obat, alat kesehatan, layanan puskesmas, ambulans, atau penguatan tenaga kesehatan dibanding kegiatan fullboard di luar kantor.

Iklan, Reklame, Film, dan Pemotretan

Paket belanja iklan dan pemotretan juga menonjol.

Ada paket di Dinas Kominfo senilai Rp587.600.000.

Ada paket Media Online di Sekretariat DPRD senilai Rp124.000.000.

Ada paket Advertorial/Society di Sekretariat DPRD senilai Rp64.000.000.

Ada paket Spot News di Sekretariat DPRD senilai Rp24.000.000.

Total belanja komunikasi, iklan, dan publikasi yang muncul dalam daftar ini mencapai Rp799.600.000.

Belanja Iklan dan Publikasi

PaketOPDNilai
Iklan/reklame/film/pemotretanKominfoRp587.600.000
Media onlineSetwan DPRDRp124.000.000
Advertorial/societySetwan DPRDRp64.000.000
Spot newsSetwan DPRDRp24.000.000
Total-Rp799.600.000

Belanja publikasi memang bisa dibutuhkan.

Pemerintah perlu menyampaikan informasi ke publik.

DPRD juga perlu mempublikasikan kegiatan.

Tetapi angka hampir Rp800 juta tetap harus dijelaskan: medianya siapa, outputnya apa, indikator keberhasilannya apa, dan apakah belanja itu benar-benar memberi informasi publik atau hanya menjadi belanja pencitraan.

Ada juga belanja yang bersifat seremonial.

PUPR mencatat belanja karangan bunga Rp10.800.000.

Dinas Pendidikan Rp9.000.000.

Inspektorat Rp7.200.000.

Dinas Lingkungan Hidup Rp3.600.000.

Dinas Ketahanan Pangan Rp2.400.000.

Kesbangpol Rp1.800.000.

Totalnya Rp34.800.000.

Belanja Seremonial

PaketOPDNilai
Karangan bungaPUPRRp10.800.000
Karangan bungaDinas PendidikanRp9.000.000
Papan ucapan bungaInspektoratRp7.200.000
Karangan bungaDLHRp3.600.000
Papan ucapan/karangan bungaKetahanan PanganRp2.400.000
Karangan bungaKesbangpolRp1.800.000
Total-Rp34.800.000

Nilainya memang tidak sebesar paket lain.

Tetapi belanja seperti ini mudah mengganggu rasa publik.

Sebab manfaat langsungnya lemah.

Apalagi jika dibiayai APBD.

TV Berlangganan dan Internet

Daftar ini juga memuat beberapa paket internet/TV berlangganan.

Ada di Sekretariat DPRD Rp91.200.000.

Dinas Perhubungan Rp26.400.000.

Satpol PP dan Damkar Rp6.660.000.

Dinas Koperasi UKM Rp1.800.000.

Disperindag Rp1.200.000.

Totalnya Rp127.260.000.

Internet/TV Berlangganan

OPDPaketNilai
Sekretariat DPRDInternet/TV berlanggananRp91.200.000
Dinas PerhubunganInternet/TV berlanggananRp26.400.000
Satpol PP dan DamkarInternet rumah dinasRp6.660.000
Dinas Koperasi UKMTV kabelRp1.800.000
DisperindagTV kabel/internetRp1.200.000
Total-Rp127.260.000

Internet untuk pelayanan publik bisa penting.

Namun komponen TV berlangganan, apalagi jika mengarah ke rumah dinas atau fasilitas non-layanan, menjadi mudah disorot.

Pertanyaannya: apakah itu kebutuhan kedinasan atau kenyamanan pejabat?

Seorang warga Tanjab Timur, Ari, mengaku heran melihat belanja rumah tangga pimpinan DPRD yang nilainya ratusan juta.

“Kalau untuk rakyat, sering bilang anggaran terbatas. Tapi untuk kebutuhan rumah tangga pejabat kok bisa ratusan juta. Ini yang bikin masyarakat kecewa,” ujarnya.

Warga lainnya, Samin, menyoroti pembuatan ruang laundry rumah dinas bupati.

“Ruang laundry itu manfaatnya ke siapa? Kalau pakai APBD, masyarakat wajar tanya. Jalan kampung masih banyak rusak, tapi rumah dinas dibuatkan ruang laundry,” katanya.

Sementara warga lain, S, mempertanyakan belanja kebun durian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Kebun durian itu program apa? Kalau memang untuk masyarakat, jelaskan. Kalau hanya bersih-bersih kebun, kenapa sampai banyak zona dan masuk dinas tenaga kerja?” ujarnya.(*)

BeritaSatu Network