Pinto Jayanegara

JAMBI — Fikri Riza, salah satu kuasa hukum pelapor kasus dugaan SPPD fiktif DPRD Provinsi Jambi, menyambut baik langkah Ditreskrimsus Polda Jambi yang telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Ia menyebut ini sebagai langkah progresif dalam penegakan hukum dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di tubuh legislatif daerah.

Namun, Fikri berharap tim Tipikor Polda Jambi jangan hanya berhenti mengusut kasus di tahun anggaran 2024 saja.

Eks Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara menghadiri pemeriksaan dirinya di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi pada Kamis 10 April 2025.

Ini adalah pemeriksaan perdana Pinto, usai status ini dinaikkan dari penyeludikan ke penyidikan. Wadirreskrimsus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia mengatakan pemeriksaan Pinto, berkaitan dalam dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perjalanan dinas, kegiatan pengadaan kebutuhan rumah tangga rumah dinas, dan kegiatan reses.

MKGR Provinsi Jambi mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Sosok muda dan berpengalaman ini dinilai tepat untuk memimpin Golkar menghadapi tantangan zaman.

PEMUATAN hak jawab ini merupakan pelaksanaan rekomendasi Dewan Pers sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab bahwa media teradu wajib memuat hak jawab pengadu selambat-lambatnya pada edisi setelah hak jawab diterima. Sesuai dengan pedoman pemuatan hak jawab, surat ini diposting tanpa mengubah isinya.

Berikut hak jawab Pinto Jayanegara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi :

Pinto Jayanegara berharap semoga di periode mendatang DPRD Provinsi Jambi juga diberi kesempatan Stuba ke negara lain.

Menariknya anggota DPR Aceh beda dengan Anggota DPRD Provinsi jambi, perbedaan nya ialah anggota DPRA dalam setiap 5 tahun sekali melaksanakan kunjungan kerja ke Luar negeri mulai dari Maroko, Australia dan Rusia bahkan hal ini dilakukan untuk memperkenalkan daerah aceh ke negara maju, begitu juga sebaliknya perekonomian yang baju di negara mereka akan di implementasi kan ke Aceh.