Jambi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi angkat bicara menepis spekulasi dan tudingan negatif terkait pengelolaan dana transfer dari pusat. Tudingan ini sebelumnya beredar melalui laporan sebuah LSM yang mengaitkan dana itu dengan "dana restitusi" untuk pembelian pupuk hingga perbaikan rumah veteran.
Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Arpani M.Si, membeberkan analisis tajam soal penyebab defisit APBD Provinsi Jambi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam paparannya di Diskusi Rabuan Series bertema “Menavigasi Tekanan Fiskal”, Arpani menyebut defisit merupakan gabungan antara kegagalan teknokratis dan tekanan politik.
Menurut Arpani, 60–70 persen pendapatan Jambi masih bergantung pada dana transfer pusat. Kinerja PAD dinilai stagnan, digitalisasi pemungutan belum optimal, dan banyak potensi pendapatan belum tergarap.
Pembatalan proyek jalan senilai Rp 13 miliar di Tebo memicu spekulasi tentang kepentingan politik tersembunyi. Apakah benar murni karena kegagalan verifikasi atau ada agenda lain?