Pemkot Jambi Gelar Forum Satu Data untuk Tingkatkan Kualitas Statistik dan Pelayanan Publik

JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menyelenggarakan Forum Satu Data yang berlangsung di Aula PKK Kota Jambi pada 29-30 Oktober 2024. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kualitas data sebagai landasan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik yang dianggap krusial di tengah tuntutan publik akan transparansi dan akurasi informasi dari pemerintah daerah.

Dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Jambi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Obliyani, acara ini menggarisbawahi komitmen Pemkot Jambi dalam menyediakan data yang lebih akurat dan berkualitas untuk mendukung kebijakan yang efektif. Dalam sambutannya, Obliyani menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Jambi amat tergantung pada keandalan data yang menjadi pondasi dari perencanaan hingga evaluasi. “Ketersediaan data yang akurat sangat menentukan keberhasilan program dan kebijakan pemerintah, dan ini harus didukung oleh semua perangkat daerah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya dengan tegas.

Forum ini turut menghadirkan Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo, yang menyerahkan penghargaan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) kepada Pemkot Jambi. Capaian IPS sebesar 2,64 dengan predikat baik menjadi pengakuan atas usaha Pemkot dalam mengoptimalkan penyelenggaraan statistik sektoral. Dalam kesempatan ini, Agus juga menyampaikan bahwa Kota Jambi kini memimpin di tingkat provinsi dalam hal kualitas penyediaan data, tetapi tetap memiliki ruang untuk perbaikan menuju indeks yang lebih tinggi pada skala nasional. “Tahun depan, dengan kerjasama yang baik, kita targetkan mencapai angka maksimal IPS, yaitu 5,” tegas Agus, yang berharap Kota Jambi mampu melangkah lebih jauh dalam tata kelola data.

Namun, di balik sambutan hangat terhadap pencapaian ini, Forum Satu Data kali ini juga disorot sebagai bentuk respons langsung Pemkot Jambi atas kritik publik yang kerap mempertanyakan keakuratan data pemerintah, terutama dalam penanganan berbagai isu yang strategis. Forum ini dianggap sebagai ajang evaluasi menyeluruh sekaligus penegasan komitmen Pemkot untuk mengatasi masalah kesenjangan data yang sering muncul dalam laporan-laporan instansi daerah. "Sebagai penyelenggara pemerintahan yang ideal, kita harus mampu menghadirkan data yang relevan, terkini, dan memenuhi standar kualitas,” lanjut Obliyani, mengakui adanya tantangan dalam penyediaan data yang up-to-date namun menegaskan pentingnya konsistensi dalam standar.

Forum ini mengusung dua produk hukum utama yang menjadi landasan, yaitu Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Jambi. Melalui regulasi ini, Pemkot mendorong perangkat daerah untuk menyediakan data yang berkualitas dan memenuhi enam dimensi data, yaitu relevansi, akurasi, aktualitas, koherensi, aksesibilitas, dan interpretasi, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang telah dicanangkan lewat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Agus Sudibyo juga menyoroti pentingnya transformasi dalam metode statistik. Dengan metode yang lebih modern dan pengumpulan data berbasis teknologi, BPS berharap mampu menekan kendala yang selama ini muncul akibat keterbatasan sumber daya manusia dan lonjakan permintaan data dari berbagai pengguna. “Dengan data yang semakin terkoneksi dan responsif, kita dapat mengantisipasi kebutuhan zaman, yang menuntut kita untuk tidak hanya menyediakan data yang cukup, tapi juga terpercaya,” tegas Agus.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Jambi, Abu Bakar, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk merumuskan berbagai strategi dan rencana aksi penyelenggaraan statistik sektoral agar lebih mendukung kebijakan pembangunan berbasis data. Dia menggarisbawahi bahwa koordinasi antar-Walidata, Koordinator Data, serta produsen data di tiap instansi perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas dan integritas data yang nantinya akan diandalkan oleh publik dan pembuat kebijakan.

Pada forum ini, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi mendapat penghargaan atas kontribusi mereka dalam pengelolaan data terbaik di lingkup Pemkot. Forum dua hari ini juga diisi dengan pelatihan teknis pengisian formulir Rekomendasi dan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral, bertujuan memperkuat kompetensi para admin data untuk memastikan data di lingkup Pemkot Jambi lebih terintegrasi dan dapat diakses dengan baik.

Keseluruhan agenda Forum Satu Data menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot Jambi dalam memprioritaskan kualitas data demi menjawab kebutuhan publik. Dengan ini, diharapkan Pemkot Jambi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan data yang baik dan mampu mencapai level kematangan data dengan predikat memuaskan.(*)