Gubernur Al Haris Berang Dinkes Setop Layanan SKTM: "Harusnya Membantu, Bukan Menghalangi!"

Gubernur Jambi Al Haris akhirnya buka suara soal polemik layanan SKTM yang disetop oleh Dinas kesehatan. Dirinya berang, ketika mengetahui Dinkes tidak lagi memberikan rekomendasi soal layanan SKTM buat warga miskin untuk berobat ke Rumah Sakit Pemerintah.

"Jadi soal SKTM itu begini ya, intinya Dinkes itu tidak berhak menstop soal layanan SKTM. Harusnya Dinkes itu membantu memberikan rekomendasi SKTM bagi warga tak mampu yang ingin berobat bukannya menstop layanan itu," kata Al Haris, Kamis 9 Januari 2025.

Al Haris mengatakan bahwa surat edaran Dinkes yang diteken oleh Kadinkes Fery Kusnadi itu adalah bentuk semena-mena. Dirinya kecewa jika ada bagian OPD pemerintah dibawah kepemimpinan itu malah tidak membantu program pemerintah terutama dirinya sebagai Gubernur Jambi.

"Tidak berhak itu Dinkes setop-setop layanan SKTM itu, harusnya Dinkes itu membantu Gubernur Jambi dari program program yang ada. Terutama soal SKTM ini," ujar Al Haris.

Al Haris juga menegaskan agar layanan SKTM itu harus kembali dilanjutkan. Dia minta Dinkes jangan menghalang-halangi program pro rakyat seperti SKTM yang tentu sangat membantu masyarakat tidak mampu berobat.

"Jadi saya tegaskan SKTM itu kembali dijalankan. Tidak ada disetop setop oleh Dinkes," tegas Al Haris.

Demi membantu masyarakat tidak mampu berobat di Rumah Sakit Pemerintah Jambi. Al Haris menyebutkan bahwa layanan SKTM kembali diteruskan, dia juga menyebutkan bahwa masyarakat Jambi tidak perlu khawatir untuk berobat ke Rumah Sakit Pemda.

"Jadi SKTM terus jalan, semua jalan jangan ada yang disetop," ucap Al Haris.

Sebelumnya, pemberhentian layanan SKTM oleh Dinkes ini berdasarkan surat nomor S I.970/dinkes-4.3/XII/2024. Surat ini diteken langsung oleh Kadinkes Jambi dr.MHD.Fery Kusnadi,Sp.OG,MM

Layanan SKTM ini resmi dihentikan oleh Dinkes Jambi pertanggal 1 Januari 2025. Pihak Dinkes mengklaim bahwa pemberhentian layanan SKTM itu berdasarkan keputusan Mendagri RI Nomor 15 tahun 2024. (*)