Oleh:
Muhammad Ridwansyah
(Ketua Harian Tenaga Ahli Gubernur Jambi)
Pelantikan 13 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi oleh Gubernur Al Haris pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang lalu, patut disambut dengan ucapan selamat dan harapan besar. Amanah baru ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Ada satu pesan penting yang perlu menjadi refleksi bersama: pelantikan hanyalah sebuah seremoni. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana jabatan itu dijalankan secara bermakna (meaningful) dan menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Jabatan adalah instrumen untuk menyelesaikan persoalan, membuka peluang, menggerakkan sumber daya, dan meninggalkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, keberhasilan pejabat tidak semestinya diukur dari seberapa sering menghadiri rapat, berapa banyak kegiatan dilaksanakan, atau seberapa tebal laporan yang dihasilkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah persoalan masyarakat berkurang, produktivitas ekonomi meningkat, investasi bergerak, pelayanan publik membaik, dan kesejahteraan masyarakat semakin nyata.
Secara khusus, kami ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Tandry Adi Negara yang dipercaya memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi. Jabatan ini memiliki arti strategis karena Bappeda berada di jantung proses perencanaan, sinkronisasi, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah.
Amanah sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jambi datang pada momentum yang sangat menentukan. Dengan sisa waktu sekitar 40 bulan masa kepemimpinan Gubernur Al Haris, dibutuhkan langkah cepat, terarah, dan terukur untuk memastikan agenda pembangunan benar-benar menghasilkan perubahan nyata. Bappeda tidak cukup hanya menyusun dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang mampu menyelaraskan program prioritas, mengamankan pembiayaan, dan mengawal pencapaian target pembangunan.
Dalam seloko adat Melayu Jambi, “Berjenjang naik, bertanggo turun; yang kusut diselesaikan, yang keruh dijernihkan,” terkandung pesan bahwa setiap amanah harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, keberanian menyelesaikan persoalan, dan kebijaksanaan mencari solusi. Sebab, waktu boleh terbatas, tetapi dengan perencanaan yang tajam dan kerja nyata, hasil pembangunan dapat menjadi warisan yang bermakna bagi masyarakat Jambi.
Lima tantangan
Dalam pertemuan Bappenas dengan Tenaga Ahli Gubernur Jambi pada 30 Juli 2026, sejumlah arah kebijakan dan tantangan transformasi ekonomi Jambi menjadi perhatian penting untuk ditindaklanjuti. Menurut Bappenas, terdapat 5 tantangan utama yang harus di atasi, yakni: struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, dan kondisi infrastruktur.
Pada tahun 2025, perekonomian Jambi masih didominasi oleh sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan, yang menyumbang sekitar 48 persen terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, sektor tersier berkontribusi sebesar 35 persen dan sektor sekunder hanya 17 persen.
Struktur ini menunjukkan bahwa basis ekonomi Jambi masih bertumpu pada kegiatan primer, sehingga peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan menjadi penting untuk memperkuat produktivitas, menciptakan lapangan kerja formal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Keterbatasan diversifikasi ekonomi dan industri bernilai tambah dapat membatasi penciptaan kesempatan kerja produktif, terutama apabila pertumbuhan sektor primer tidak diikuti oleh penguatan rantai pasok dan industri pengolahan lokal. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi Jambi pada 2025 tercatat sebesar 4,93 persen, masih di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen.
Tantangan ekonomi tersebut juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata lama sekolah di Jambi baru mencapai 8,95 tahun, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 9,07 tahun. Kesenjangan pendidikan ini berpotensi membatasi ketersediaan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk mendukung industrialisasi, adopsi teknologi, dan peningkatan produktivitas. Jika tidak diatasi, keterbatasan keterampilan dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk beralih ke pekerjaan dengan nilai tambah dan pendapatan yang lebih tinggi.
Dalam konteks tersebut, tingkat kemiskinan sebesar 7,19 persen menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi masih perlu diperluas agar lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi perlu berjalan seiring dengan strategi transformasi ekonomi.
Dari sisi infrastruktur, sekitar 60 persen jalan kabupaten/kota dilaporkan berada dalam kondisi tidak mantap. Kondisi jalan yang belum memadai dapat meningkatkan biaya logistik, serta mengurangi efisiensi rantai pasok dari sentra produksi ke pusat pengolahan dan pasar. Hambatan konektivitas tersebut berpotensi mengurangi daya saing komoditas unggulan Jambi, memperlambat pengembangan industri pengolahan, dan membatasi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari agenda hilirisasi, peningkatan produktivitas, dan pemerataan kesejahteraan.
Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan. Di baliknya terdapat persoalan nyata: produktivitas ekonomi yang perlu ditingkatkan, kualitas sumber daya manusia yang harus diperkuat, konektivitas wilayah yang belum optimal, serta kebutuhan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, transformasi ekonomi Provinsi Jambi perlu dilaksanakan melalui pendekatan terpadu yang menghubungkan hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri pengolahan, pembangunan infrastruktur dan logistik, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.
Tantangan Kepala Bappeda yang baru adalah menjadikan semua tatangan tersebut dalam satu kesatuan strategi transformasi ekonomi, lengkap dengan prioritas yang jelas, penanggung jawab, sumber pembiayaan, target waktu, dan indikator keberhasilan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan, anggaran, dan kegiatan pemerintah memiliki hubungan yang jelas dengan penyelesaian persoalan pembangunan tersebut.
Salah satu agenda strategis yang perlu terus diperjuangkan adalah kelanjutan rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Pembangunan pelabuhan ini perlu ditempatkan dalam perspektif jangka panjang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas ekonomi Jambi, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Pelabuhan Ujung Jabung bukan sekadar proyek infrastruktur. Jika direncanakan dan dikembangkan secara terpadu, pelabuhan ini berpotensi menjadi salah satu simpul penting yang menghubungkan sentra produksi Jambi dengan pasar domestik maupun internasional. Keberadaannya juga dapat memperkuat ekosistem investasi, industri pengolahan, pergudangan, transportasi, dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung.
Dalam konteks transformasi ekonomi, konektivitas merupakan prasyarat penting. Jambi akan sulit mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulannya apabila biaya logistik masih tinggi, akses ke pasar terbatas, dan infrastruktur pendukung belum terintegrasi.
Karena itu, kita perlu tetap optimistis dan bersemangat mencari solusi agar rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dapat dilanjutkan. Tantangan pembiayaan, kesiapan infrastruktur pendukung, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, kepastian tata ruang, serta kelayakan ekonomi dan investasi perlu dihadapi melalui kerja teknokratis yang konsisten dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Jabatan akan berakhir, masa pelantikan akan menjadi kenangan, dan nama pejabat akan berganti. Namun, hasil kerja yang baik akan tetap dirasakan masyarakat. Jalan yang semakin baik, investasi yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, nilai tambah komoditas yang meningkat, kemiskinan yang menurun, dan konektivitas ekonomi yang semakin kuat merupakan warisan pembangunan yang jauh lebih berarti daripada seremoni jabatan.(*)
