Jambi - Persoalan kebakaran hutan dan lahan langsung masuk dalam pembicaraan Irjen Pol Widodo saat tiba di Jambi. Pada malam kedatangannya, Selasa (13/10/2026), Kapolda Jambi yang baru itu berbincang dengan Gubernur Al Haris dan Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin untuk mencari jalan menjangkau titik api.
Salah satu yang dibahas adalah kemungkinan menempatkan personel beserta peralatan pemadaman langsung di lokasi kebakaran. Medannya sulit, sementara api di lahan gambut tidak selalu bisa dituntaskan dengan penyiraman dari udara.
Widodo menyampaikan pembicaraan tersebut seusai rangkaian penyambutan dan serah terima pataka di Mapolda Jambi, Rabu (14/10/2026). Ia menegaskan kepolisian akan tetap mengambil bagian dalam pemadaman.
“Kita nggak ada cerita, polisi bukan pemadam kebakaran nggak ada cerita. Pokoknya semua yang bisa kami bantu kita lakukan, polisi lakukan,” kata Widodo.
Penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian awal Widodo, bersama pemberantasan narkoba dan persoalan tambang ilegal. Untuk kebakaran di kawasan taman nasional, ia membuka pintu bagi pakar dan akademisi agar ikut mencari metode pemadaman yang lebih efektif.
Menurut Widodo, kendala di lapangan bukan sekadar membawa air ke lokasi. Akses masuk terbatas, vegetasi menghalangi jangkauan penyiraman, sedangkan bara dapat bertahan di bawah permukaan gambut.
“Water bombing hanya kena daun-daun saja toh. Apinya di bawah, nah ini yang perlu kita cari solusinya,” ujarnya.
Ia juga mengundang masukan dari masyarakat dan insan pers. Pengerahan personel darat menjadi salah satu pilihan yang dibicarakan, meski jangkauannya terbatas dan kondisi medan harus diperhitungkan.
Di lapangan, operasi pemadaman yang telah berjalan masih berlanjut. Pada Rabu (14/10), tim gabungan menangani kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya, Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.
Berdasarkan keterangan Polda Jambi, tim tersebut terdiri atas dua personel TNI, empat personel Polsek Kumpeh Ilir, 15 personel Manggala Agni, dan 30 personel regu pemadam PT JBP. Enam mesin pompa air serta satu ekskavator dikerahkan.
Lahan berupa semak belukar dan gambut menjadi tantangan pemadaman. Saat keterangan itu diterbitkan, luas kebakaran di lokasi tersebut belum dapat dipastikan karena penanganan masih berlangsung.
Selain api dan asap, Widodo menempatkan narkoba sebagai pekerjaan yang harus diteruskan secara konsisten. Ia menyatakan akan melanjutkan program pemberantasan yang dijalankan pendahulunya, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar.
“Saya akan melanjutkan program Kapolda sebelumnya untuk memberantas narkoba, sejalan dengan commander wish Kapolri,” kata Widodo.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak menghentikan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba di Jambi.
Persoalan berikutnya adalah penambangan emas tanpa izin atau PETI serta pengeboran minyak ilegal. Widodo menilai penanganannya membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk mencari penyelesaian atas ketergantungan sebagian warga pada kegiatan tersebut.
Untuk pertambangan rakyat, ia mendorong pembahasan jalur perizinan resmi. Widodo mencontohkan pengalaman saat bertugas di Gorontalo dalam memperjuangkan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR.
“Kita cari solusi bersama. Masyarakat butuh mata pencaharian, maka kita dorong jalur resmi seperti IPR,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, penertiban perlu berjalan bersama upaya mencari pilihan kegiatan ekonomi warga yang sesuai aturan. Ia juga menekankan perhatian terhadap lingkungan dalam pengelolaan pertambangan.
Harapan terhadap kepemimpinan Widodo sudah disampaikan sejumlah tokoh sejak pengumuman pergantian Kapolda. Mereka menitipkan persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dari asap, kondisi sungai, hingga pelayanan kepolisian.
Ketua IKAL Lemhannas RI Jambi Usman Ermulan, dalam pernyataannya pada Senin (5/10), meminta perhatian terhadap perjudian daring, peredaran barang ilegal, narkoba, serta kabut asap.
Khusus karhutla, mantan Bupati Tanjung Jabung Barat itu mengingatkan pentingnya keterlibatan warga dan perusahaan. Ia meminta masyarakat menghindari pembakaran saat membuka atau membersihkan kebun.
“Karena tidak melulu tugas pemerintah. Masyarakat juga ikut bertanggung jawab,” kata Usman, sebagaimana diberitakan Aksipost.
Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra, Hambali, juga menitipkan harapan agar penanganan PETI membawa perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Saya berharap dengan Kapolda yang baru, air sungai semua se-Provinsi Jambi jernih, pertanda PETI tidak ada lagi,” ujar Hambali.
Hambali turut menyoroti narkoba dan penumpukan kendaraan pelansir di SPBU. Di lingkungan kepolisian, ia mengharapkan rekrutmen yang transparan, bebas pungutan, serta peningkatan integritas personel.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Nasroel Yasier mengingatkan pentingnya menerjemahkan komitmen menjadi pelaksanaan tugas. Dalam pernyataannya pada Selasa (6/10), ia meminta kepemimpinan baru berpegang pada Tri Brata dan Catur Prasetya.
“Jika dua sumpah tersebut dijalankan dengan konsekuen, tanpa perlu banyak janji baru, maka kepercayaan publik akan kembali dan Jambi akan lebih aman dan kondusif,” kata Nasroel.(*)
