Gubernur Jambi Al Haris menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar program yang dijalankan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Al Haris saat memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi untuk mengevaluasi kegiatan tahun 2026 sekaligus membahas rencana pembangunan 2027 dan 2028 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta sejumlah undangan lainnya.
Al Haris mengatakan, keselarasan perencanaan dan data pembangunan menjadi kunci agar alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Al Haris.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dirancang secara terintegrasi sehingga tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Dalam rapat tersebut, Al Haris turut menyoroti pembangunan jalan tol yang diharapkan mampu menjadi simpul ekonomi baru di Provinsi Jambi.
Ia menegaskan, jalan tol tidak cukup hanya berfungsi sebagai jalur transportasi orang dan barang, tetapi juga harus mampu mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru.
Wilayah Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kawasan yang didorong berkembang melalui pertumbuhan pasar, fasilitas layanan publik, hingga rumah sakit.
Dengan demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi turut membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah lainnya.
Al Haris juga menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengawal percepatan lelang proyek Pelabuhan Ujung Jabung.
Pemprov Jambi akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna menindaklanjuti rencana lelang proyek tersebut kepada pihak swasta. Terlebih, menurut Al Haris, minat investor terhadap proyek Pelabuhan Ujung Jabung telah tersedia.
Selain pelabuhan, pembangunan Jembatan Sungai Rambut juga menjadi perhatian. Proyek tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dinilai memiliki keterkaitan strategis dengan Pelabuhan Ujung Jabung.
“Dan ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh,” katanya.
Dalam aspek penanganan bencana, Al Haris mendorong pemerintah daerah memaksimalkan pengajuan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak longsor, banjir, dan bencana alam lainnya.
Usulan tersebut harus dilengkapi data pendukung serta dokumentasi hasil verifikasi yang valid agar dapat ditindaklanjuti.
Al Haris juga berencana mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian PUPR guna memperjuangkan program pembangunan prioritas dan strategis bagi Provinsi Jambi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi Muzakkir mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, harus berjalan searah sesuai kewenangan masing-masing.
Muzakkir mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas.
Karena itu, optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN, APBD provinsi, hingga APBD kabupaten/kota, menjadi hal penting untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Jambi. (*)
