Kajian Tipologi Calon Wakil Presiden Pendamping Presiden Prabowo

oleh :
Antony Zeidra Abidin

Pendahuluan

Dua nama di selembar surat akan menentukan arah republik hingga 2029. Pada 2024, Gibran Rakabuming Raka terpilih bersama Prabowo Subianto dengan 96,2 juta suara rakyat (Antara). Penggantinya akan dipilih oleh 732 anggota MPR (Antara), dari dua nama yang hanya boleh diusulkan satu orang: Presiden.

Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan masa depan bangsa. Jumat, 13 November, MPR menyurati Presiden untuk meminta dua nama itu (Antara). Pekan depan, paling lambat Rabu, 18 November, keduanya harus tiba di Senayan untuk diverifikasi (IDN Times). Rabu, 2 Desember, sidang paripurna MPR memilih sekaligus melantik salah satunya (detikcom).

Tentunya, harapan dan dambaan seluruh rakyat Indonesia adalah republik yang dipimpin orang-orang cerdas dan berintegritas. Di kursi kedua, itu berarti wakil presiden yang paling kompeten: negarawan berpengalaman yang memahami isi dan jiwa konstitusi serta tujuan kemerdekaan.

Dari pasangan Presiden dan wakil presiden yang saling mendukung, rakyat menanti perubahan besar dalam pengelolaan negara, terutama penegakan Pasal 33 UUD 1945 secara nyata. Itulah harapan sejak Indonesia merdeka 81 tahun lalu: hukum, ekonomi, dan politik yang lebih baik dan lebih demokratis, demi kepentingan seluruh rakyat.

Kajian ini adalah sumbangan pemikiran. Sebelum dua nama dikirim ke Senayan, tiga syarat dalam esai saya “Tiga Syarat, Satu Kursi” patut menjadi bahan renungan semua pihak, terutama Presiden Prabowo. Kajian ini mengujinya pada delapan nama di bursa.

Inti Masalah: Paradoks Indonesia

Presiden Prabowo sendiri telah merumuskan penyakit bangsa dalam bukunya, Paradoks Indonesia: negeri kaya raya, tetapi masih banyak rakyatnya hidup miskin (CNBC Indonesia). Penyakit terparahnya, tulis Prabowo, adalah mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri, yang ia sebut net outflow of national wealth (merdeka.com, detikFinance).

Menurut Presiden, Pasal 33 justru dirancang para pendiri bangsa untuk mencegah kebocoran itu (detikFinance). Di depan Sidang Tahunan MPR, ia mengibaratkannya dengan tubuh yang darahnya terus mengalir keluar: bila dibiarkan, Indonesia berpotensi menjadi negara gagal (Investortrust).

Delapan puluh satu tahun sesudah merdeka, jarak antara pasal dan kenyataan masih lebar.

Indikator	Angka terbaru
Penduduk miskin, Maret 2026	8,07% atau 22,93 juta orang; Papua Tengah 30,41% (BPS, GoodStats)
Rasio Gini, Maret 2026	0,368, naik lagi dari 0,363 (Kontan)
Indeks Persepsi Korupsi 2025	34, peringkat 109 dari 180 (NU Online)
Indeks Negara Hukum WJP 2026	0,51; peradilan pidana 0,37 (The Jakarta Post)
Warga yang menilai penegakan hukum baik (survei SMRC), Juli 2026	26,4% (Kabar Bursa)

Simpul masalahnya memang ekonomi, tetapi kunci penyelesaiannya ada pada hukum. Kekayaan bocor lewat celah hukum: kebun dan tambang ilegal bertahuntahun menguasai kawasan hutan, dan hingga Oktober 2026 negara telah menguasai kembali 6,2 juta hektare kebun ilegal (Katadata). Alat negara pun bisa disalahgunakan: empat jenderal polisi menjadi tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden (CNN Indonesia).

Émile Durkheim menyebut keadaan ini anomi: norma kabur, orang kehilangan pegangan. Rakyat dan investor tidak yakin aturan berlaku sama bagi semua. Acemoglu dan Robinson menunjukkan, tanpa institusi hukum yang inklusif, hasil pembangunan hanya mengalir ke segelintir orang.

Jadi wakil presiden yang dibutuhkan bukan pengisi kursi. Ia harus membantu Presiden menutup kebocoran itu, dimulai dari hukum.

Tiga Syarat dan Cara Mengukurnya

Tiga syarat berikut disusun sebagai tipe ideal ala Max Weber: alat ukur untuk menakar jarak setiap tokoh dari sosok yang dibutuhkan.

1. Setia dan tepercaya, syarat terpenting. Wakil presiden harus mendukung Presiden dan bersinergi dengannya, jujur, dengan rekam jejak dan dokumen yang bersih. Joel Goldstein (2016) mencatat, wapres baru berarti bila mendapat kepercayaan, akses, dan tugas yang jelas dari presiden.
2. Teknokratik dan berpengalaman, yang terbaik di antara yang terbaik saat ini. Teknokrat bukan sarjana teknik, melainkan cendekiawan yang memerintah berdasarkan keahlian. Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan disebut teknokrat karena keahlian ekonominya (Tirto). Kini kuncinya ada pada hukum, politik, dan tatanan sosial, yang menentukan apakah pembangunan ekonomi berjalan sesuai Pasal 33.
3. Konstitusional dan solutif: memahami amanat konstitusi dan mampu menjawab persoalan mendasar bangsa, yakni kemiskinan, ketimpangan, dan hukum yang lemah, sehingga terjadi perubahan nyata.

Yang sangat dibutuhkan adalah teknokrat hukum, selain ekonomi, sains dan teknologi, humaniora, dan bidang keilmuan pendukungnya. Khusus untuk posisi wakil presiden, sangat dibutuhkan teknokrat hukum untuk mengatasi problem mendasar paradoks Indonesia.

Georgy Egorov dan Konstantin Sonin (2011) mengingatkan dilema klasik: pembantu yang paling cakap juga paling mampu membelot. Jalan keluarnya, kesetiaan diikat pada konstitusi, bukan pada pribadi. Dengan begitu, Presiden tidak perlu ragu memilih yang paling cakap.

Setiap syarat diukur dengan dua indikator berskor 1–3, sehingga skor maksimum 18: A1 kepercayaan Presiden dan A2 integritas dokumen; B1 kapasitas dan B2 kecocokan keahlian dengan kunci penyelesaian masalah, yakni hukum; C1 syarat UU MD3 dan C2 pemahaman konstitusi.

Delapan nama diambil dari pemberitaan media nasional dan asing, dengan fakta kunci diperiksa pada sedikitnya dua sumber, per 15 November 2026. Hasilnya diuji tiga kali: memakai tafsir longgar UU MD3, membuang indikator C2, dan menilai keahlian calon (B2) dari sisi ekonomi, bukan hukum.

Lalu tiga saringan praktis diterapkan, dan hasilnya ditimbang ulang dengan ukuran budaya kita sendiri: bibit, bebet, dan bobot.

Hasil: Skor, Saringan, dan Timbangan

Prof Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas, selanjutnya ditulis Prof YIM. Jabatan dicatat per 15 November 2026.

Calon	A1	A2	B1	B2	C1	C2	Skor
Prof YIM (Menko Kumham Imipas; PBB)	3	3	3	3	3	3	18
Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR; Gerindra)	3	2	2	3	3	3	16
Bahlil Lahadalia (Menko Hilirisasi dan Transisi Energi; Golkar)	3	2	2	3	3	1	14
Agus Harimurti Yudhoyono (Menko IPK; Demokrat)	3	3	2	2	3	1	14
Ahmad Muzani (Ketua MPR; Gerindra)	3	3	2	1	3	2	14
Sugiono (Menko PMK; Gerindra)	3	3	1	2	3	1	13
Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta; PDIP)	1	3	3	2	1	2	12
Puan Maharani (Ketua DPR; PDIP)	1	3	2	2	1	2	11

Dalam ketiga uji, Prof YIM tetap teratas; bila semua uji digabung, keunggulannya menyempit menjadi satu poin. Karena nilainya penuh pada semua indikator, posisi teratasnya tidak berubah sekalipun syarat pertama, kesetiaan, diberi bobot ganda.

Saringan pertama adalah gerbang hukum. Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang berlaku saat ini mensyaratkan calon dari partai pengusung (Beritasatu). PDIP bukan partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Karena itu Pramono Anung dan Puan Maharani tersisih oleh ketentuan undang-undang, bukan kapasitas.

Saringan kedua, integritas dokumen, menyisihkan Bahlil Lahadalia karena UI masih mewajibkan revisi disertasinya (Kompas, Afu.id).

Saringan ketiga menyisihkan Ahmad Muzani, Ketua MPR yang lembaganya akan memilih; Sugiono, yang baru enam pekan menjabat Menko PMK (Kompas TV); dan Agus Harimurti Yudhoyono, yang menurut pengamat berpotensi menjadi pesaing pada 2029 (The Star).

Tersisa dua nama: Prof YIM dan Sufmi Dasco Ahmad.

Ukuran bibit, bebet, dan bobot tercatat dalam Serat Warayagnya karya Mangkunegara IV (Atlantis Press). Untuk republik, bibit dibaca sebagai keabsahan dokumen dan rekam jejak, bukan keturunan, sebab republik menghargai status yang diraih, bukan yang diwarisi (Linton, 1936). Bebet adalah kepercayaan Presiden dan kedudukan dalam koalisi; bobot adalah kecakapan.

Dengan porsi bibit 20, bebet 30, dan bobot 50, Prof YIM meraih nilai 100, disusul Dasco 87,8. Dengan porsi setara atau bibit diutamakan pun, nilai Prof YIM tetap 100. Dalam bahasa metodologi, ia mendominasi: hasilnya tidak bergantung pada porsi yang dipilih.

Memilih: Prof YIM sebagai Mitra Presiden

Secara objektif dan metodologis, calon terbaik adalah Prof YIM. Objektif, karena ukurannya terbuka dan dapat diuji ulang siapa pun. Metodologis, karena ia teratas pada skor dasar, semua uji kepekaan, ketiga saringan, dan timbangan bibit, bebet, dan bobot.

Syarat pertama terpenuhi. Ia menteri koordinator yang dipercaya Presiden, dan dipanggil ke Istana pada 12 November, di tengah proses pengganti Gibran (VOI). PBB tidak memiliki kursi DPR (RMOL), sehingga ia tidak membawa basis massa yang dapat menyaingi Presiden.

Syarat kedua terpenuhi. Ia teknokrat hukum, politik, dan etika: guru besar hukum tata negara, doktor ilmu politik dari Universiti Sains Malaysia pada 1993, dan doktor ilmu filsafat dari Universitas Indonesia pada Juli 2026 (Hukumonline, detikNews). Sejak 1996 ia menulis sekitar 204 naskah pidato Presiden Soeharto (CNN Indonesia).

Syarat ketiga terpenuhi. Pada Mei 1998, ia menyarankan kata berhenti, bukan mundur, agar kekuasaan beralih kepada Wakil Presiden Habibie saat itu juga menurut Pasal 8 UUD 1945 (RMOL, Wikisource). Sebagai Menteri Kehakiman dan HAM, ia merumuskan UU Mahkamah Konstitusi dan menyiapkan penyatuan atap peradilan (Hukumonline).

Ia salah seorang arsitek hukum awal Reformasi, menteri pada era Gus Dur, Megawati, dan SBY (Bisnis). Dua puluh delapan tahun sesudah 1998, Pasal 8 kembali bekerja, kali ini ayat (2). Orang yang ikut merancang peralihan 1998 kini berada di antara calon pengisi kursi yang kosong.

Sinergi antarlembaga pun terjaga. Dengan Prof YIM di Istana dan Dasco tetap di DPR, agenda hukum mendapat dua mesin: perumus di eksekutif dan pengawal legislasi di parlemen.

Karena Pasal 8 ayat (2) mewajibkan dua nama, Prof YIM layak diusulkan pertama; Dasco satu-satunya nama lain yang lolos ketiga saringan, meski ia lebih dibutuhkan di DPR.

Pedoman: Reformasi Hukum Jilid Dua dalam Tiga Tahun

Bagaimana ekonomi dan politik bisa baik bila hukumnya lemah? Tidak bisa, setidaknya tidak lama. Menurut survei Kadin, hanya 32,4% pelaku usaha berencana berinvestasi dalam enam bulan ke depan, dan kepastian hukum disebut salah satu hambatannya (Investortrust, Infobank).

Perlukah reformasi ulang? Perlu, tetapi bukan dari nol. Yang dibutuhkan adalah reformasi hukum jilid dua: membenahi lembaga yang ada dengan sasaran terukur, dari Desember 2026 hingga Oktober 2029. Arah ini sejalan dengan Asta Cita ketujuh Presiden: memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi (Investortrust).

Tahap	Langkah utama	Ukuran keberhasilan
1. Tuntaskan, Desember 2026–2027	Bawa kasus penyadapan ke pengadilan terbuka; sahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026, sesuai janji DPR (Justisio)	Putusan pengadilan; undang-undang terbit tepat waktu
2. Benahi, 2027–2028	Pulihkan independensi KPK; tuntaskan RUU Penyadapan, Jabatan Hakim, dan Advokat (RMOL); beri kepastian status lahan hasil penertiban hutan	Indeks Persepsi Korupsi kembali ke 40, angka 2019 (Republika)
3. Pertanggungjawabkan, 2028–2029	Laporan tahunan terbuka kepada publik dan DPR	Indeks Negara Hukum WJP 0,55, rata-rata global 2023 (Kompas)

Inilah jawaban hukum atas Paradoks Indonesia. Perampasan aset mengembalikan kekayaan yang bocor. Penertiban kawasan hutan menegakkan Pasal 33, asal menyasar korporasi nakal, bukan kebun petani rakyat yang menurut temuan awal Pustaka Alam ikut tercatat seluas sekitar 614 ribu hektare (Jawa Pos). Anggaran yang tidak bocor memperkuat jaminan sosial Pasal 34.

Wakil presiden dapat ditugasi memimpin agenda ini lewat peraturan presiden, seperti Wapres Boediono dulu memimpin Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Presiden memegang arah dan kekuatan politik; wapres memegang kerja harian membenahi hukum.

Keberatan dan Batas Kajian

Ada keberatan yang perlu dijawab. PBB tidak punya kursi DPR: wapres dipilih MPR, dan Boediono pun menjadi wapres tanpa partai. Usianya 70 tahun (Hukumonline): UUD tidak membatasi usia, tetapi hasil pemeriksaan kesehatannya sebaiknya dibuka. Ia memimpin tim pembela Prabowo-Gibran di MK pada 2024 (Kompas TV): persepsi konflik kepentingan itu sah dan perlu dijawab dengan keterbukaan.

Ia juga bukan ekonom, tetapi urusan ekonomi ada pada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, dan bila keahlian dinilai dari sisi ekonomi pun, ia tetap teratas.

Kajian ini punya batas. Indikator dan porsi adalah pilihan penulis, data terbatas pada rekam jejak publik, dan skor bukan ramalan. Kajian ini juga tidak bebas nilai, karena berangkat dari harapan di awal tulisan. Karena itu cara hitung dan sumbernya dibuka, agar dapat diuji siapa saja.

Penutup: Solusi, Bukan Beban

Delapan puluh satu tahun sesudah merdeka, 22,93 juta orang masih hidup miskin, dan ketimpangan kembali melebar. Di Papua Tengah, hampir sepertiga penduduk miskin. Itulah persoalan mendasar yang harus dijawab Presiden dan wakil presiden hingga 2029.

Wakil presiden baru bisa menjadi solusi atas persoalan itu. Ia juga bisa menjadi beban bangsa bila kita salah memilih, terlebih bila pilihan ditentukan kedekatan atau uang.

Karena itu, tiga syarat ini patut menjadi renungan bersama, terutama bagi Presiden Prabowo saat menetapkan dua nama pekan depan: setia dan bersinergi, teknokratik dan berpengalaman, serta mampu menjawab persoalan mendasar bangsa.

Diukur dengan semua alat ukur dalam kajian ini, Prof YIM paling memenuhi ketiganya.

Pasal 33 dan 34 sudah menunggu terlalu lama. Wakil presiden baru harus menjadi solusi, bukan beban.

Jakarta, 15 November 2026

Penulis adalah sosiolog, wartawan senior.

Rujukan

Pustaka

• Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail. New York: Crown.
• Durkheim, É. (1893). De la division du travail social. Paris: Félix Alcan.
• Egorov, G., & Sonin, K. (2011). Dictators and Their Viziers: Endogenizing the LoyaltyCompetence Trade-off. Journal of the European Economic Association, 9(5), 903–930.
• Goldstein, J. K. (2016). The White House Vice Presidency: The Path to Significance, Mondale to Biden. Lawrence: University Press of Kansas.
• Linton, R. (1936). The Study of Man. New York: D. Appleton-Century.
• Masfiah, U. (2022). Bobot, Bibit, and Bebet in Choosing a Mate: A Study of Serat Warayagnya Manuscript by Mangkunegara IV. Proceedings of ISLAGE 2021, 341–348. Atlantis Press.
• Subianto, P. (2017). Paradoks Indonesia: Negara Kaya Raya, tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin.
• Subianto, P. (2022). Paradoks Indonesia dan Solusinya.
• Weber, M. (1978). Economy and Society. Berkeley: University of California Press. Terbit pertama 1922.

Esai penulis yang menjadi dasar

• “Tiga Syarat, Satu Kursi.”
• “Angka untuk Kursi Kedua.”

Data dan berita utama

• Antara: MPR kirim surat permintaan dua nama cawapres, 13 November 2026
• IDN Times: Tenggat dua nama, 18 November 2026
• detikcom: Sidang paripurna MPR, 2 Desember 2026
• Antara: 732 anggota MPR 2024–2029
• Antara: Perolehan suara Prabowo-Gibran, Pilpres 2024
• merdeka.com: Kebocoran kekayaan nasional dalam buku Paradoks Indonesia
• detikFinance: Prabowo tentang kebocoran kekayaan dan Pasal 33
• Investortrust: Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR
• Investortrust: Asta Cita ketujuh
• BPS: Persentase penduduk miskin Maret 2026
• Kontan: Jurang kaya-miskin kembali melebar, Maret 2026
• The Jakarta Post: Indeks Negara Hukum WJP 2026
• Katadata: Hasil Satgas PKH, Oktober 2026
• The Star: Bursa pengganti Gibran, 14 November 2026
• RMOL: Pilihan kata berhenti, Mei 1998
• FIB UI: Promosi doktor filsafat, Juli 2026