Pengakuan para kepala sekolah SMP di Jambi soal perjalanan luar negeri di RDP DPRD Kota Jambi, menyebutkan telah disetujui Pj Wali Kota Jambi. Langkah Pj Wali Kota yang mengizinkan perjalanan tersebut dinilai kurang bijak di tengah kebutuhan mendesak untuk perbaikan pendidikan di dalam negeri.
***
Jambi – Polemik perjalanan kepala sekolah (kepsek) SMP di Kota Jambi ke luar negeri kini semakin menghangat setelah pengakuan terbaru muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Jambi dan Dinas Pendidikan, Senin (14/10/2024), kemarin. Dalam pertemuan itu, Kadis Pendidikan dan Jajaran menyampaikan bahwa keberangkatan mereka ke luar negeri telah diketahui dan disetujui oleh atasan mereka, mulai Dari Kepala Dinas Pendidikan, Sekda hingga Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi.
Pengakuan ini memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Mengapa Pj Wali Kota Jambi, yang seharusnya memastikan kelancaran roda pemerintahan dan meningkatkan kinerja pendidikan di daerah, justru memberikan izin bagi para kepala sekolah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri? Terlebih, meskipun kepala sekolah mengklaim perjalanan tersebut menggunakan biaya pribadi, fakta bahwa ada surat tugas dan nota dinas resmi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan mengindikasikan adanya campur tangan formal dalam proses keberangkatan mereka.
Anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Demokrat, Roro Nully Kurniasih mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan telah menjelaskan ihwal perjalanan tersebut.
"Para kepala sekolah mengatakan bahwa perjalanan ke luar negeri mereka telah melalui prosedur yang benar, mulai dari izin dinas hingga pemberitahuan kepada Sekda dan Pj Wali Kota. Mereka juga mengaku biaya perjalanan sepenuhnya ditanggung pribadi," kata Roro.
"Kepsek juga manusia, mereka butuh healing seperti layaknya yang lain..,"imbuh Roro.
Namun, pengakuan ini seolah menjadi tameng yang mengaburkan kenyataan. Robert Samosir, aktivis yang kali pertama membongkar masalah ini ke permukaan, menjelaskan bagaimana mungkin sebuah perjalanan pribadi bisa mendapatkan izin resmi dari seorang Pj Wali Kota, apalagi dengan disertai surat tugas yang resmi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi?
"Di tengah krisis pendidikan dan berbagai permasalahan yang masih membutuhkan perhatian di Kota Jambi, langkah ini jelas kurang bijak,"ujar Robert.
Robert menilai bahwa Pj Wali Kota seharusnya lebih tegas dalam menolak pengajuan izin semacam ini, terutama di masa-masa sibuk dan pembenahan serta di tengah isu pendidikan yang masih perlu diselesaikan. Memfasilitasi perjalanan ke luar negeri untuk kepala sekolah dengan alasan “penggalian ilmu” terdengar mengada-ada jika dibandingkan dengan urgensi kebutuhan nyata di lapangan.
“Pj Wali Kota seharusnya memprioritaskan penguatan pendidikan dalam negeri dan fokus pada peningkatan kualitas di Jambi, bukan malah memberi izin perjalanan kepala sekolah ke luar negeri yang belum tentu relevan dengan permasalahan pendidikan di Jambi,” ujar Robert.
Dugaan bahwa perjalanan ini membawa manfaat besar bagi dunia pendidikan di Jambi tentu masih perlu dibuktikan. Penggalian ilmu di luar negeri, walaupun diklaim sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah di Jambi, masih sulit untuk diterima jika dilihat dari perspektif kebutuhan mendesak pendidikan di tanah air.
"Pj Wali Kota, sebagai pemimpin sementara di kota ini, seharusnya memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga integritas pendidikan dan menggunakan kewenangannya dengan lebih bijaksana. Dalam situasi yang penuh tantangan seperti sekarang, keputusan untuk mengizinkan perjalanan dinas ke luar negeri bagi kepala sekolah patut dipertanyakan, terutama jika hal ini tidak menunjukkan manfaat konkret bagi siswa dan sistem pendidikan di Jambi," jelas Robert.
Sementara itu, para kepala sekolah yang hadir dalam RDP tetap bersikeras bahwa perjalanan tersebut dilakukan demi pengembangan wawasan dan perbaikan di sekolah-sekolah mereka. Namun, dalam konteks ini, perlu ada evaluasi lebih mendalam tentang apakah perizinan perjalanan semacam ini benar-benar berdampak positif dan relevan, atau sekadar menjadi perjalanan yang berujung pada formalitas tanpa hasil nyata.
Publik kini menanti langkah tegas dari Pj Wali Kota untuk menjelaskan lebih lanjut alasan di balik pemberian izin tersebut. Bagaimanapun, pendidikan di Jambi butuh solusi nyata, bukan hanya perjalanan ke luar negeri yang justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban.(*)
Add new comment