JAMBI – Puluhan perusahaan distributor minyak solar di Provinsi Jambi resmi habis masa berlaku Wajib Pungut (WAPU)-nya, menyusul implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur perubahan skema pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB). Kini, hanya perusahaan dengan kuota impor yang dikenakan pajak daerah, seperti Pertamina, Elnusa, Cosmic, dan beberapa perusahaan besar lainnya.
Dengan perubahan regulasi ini, perusahaan tanpa kuota impor tak lagi dikenakan pajak oleh daerah. Sebab, pajak BBKB mereka sudah otomatis dipotong saat membeli minyak dari pemasok besar seperti Pertamina. Meski demikian, perubahan aturan ini tetap menyisakan tanda tanya besar—apakah benar tidak ada celah penguapan pajak dalam sistem yang baru ini?
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, puluhan perusahaan yang sebelumnya menjadi wajib pajak BBKB kini tak lagi diperpanjang izinnya. Sebagian besar WAPU mereka sudah habis pada awal hingga pertengahan 2024, termasuk PT. Cahaya Petro Energi, PT. Solo Trans Energi, PT. Mitra Andalan Batam, dan banyak lainnya.
Sementara itu, hanya tiga perusahaan yang kini masih memiliki izin WAPU untuk tahun 2024, yakni: ✅ PT. Elnusa Petrofin (berlaku hingga 7 Februari 2025) ✅ PT. Petro Andalan Nusantara (berlaku hingga 7 Februari 2025) ✅ PT. Cosmic (berlaku hingga 15 Oktober 2025)
Artinya, hanya enam perusahaan besar yang kini bertanggung jawab membayar pajak BBKB ke daerah. Perubahan ini mengalihkan beban pajak dari ratusan perusahaan ke hanya segelintir entitas bisnis besar.
Kabid P3EPD BPKPD Provinsi Jambi, Dr. Muhammad Ariansyah, mengungkapkan bahwa sejak ia menjabat, pihaknya telah melakukan perubahan besar dalam mekanisme pemungutan pajak BBM di Jambi.
“Mulai tahun ini, kita hanya akan berurusan dengan enam perusahaan yang punya kuota impor. Ini berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022,” jelasnya.
Namun, kondisi ini tetap berpotensi menciptakan celah penguapan pajak. Salah satu contohnya adalah kasus dua perusahaan distributor solar di Jambi, PT. Tiara Guna Energi dan PT. Herfa Guna Sarana Bangun, yang menunggak pajak BBKB hingga Rp470,64 juta.
Dari jumlah tersebut, PT. Tiara Guna Energi baru membayar cicilan sebesar Rp153 juta dan masih menyisakan tunggakan Rp100 juta lebih. Sementara PT. Herfa Guna Sarana Bangun justru meminta keringanan karena mengklaim sudah menutup operasional.
“Mereka meminta keringanan karena kondisi perusahaan sudah tutup,” ujar salah satu kepala seksi di BPKPD.
Tertutupnya satu perusahaan tak serta-merta menghapus kewajibannya. Jika pajak BBKB sudah dipungut dari pelanggan, ke mana perginya dana tersebut? Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat hukum agar tidak menjadi preseden buruk dalam sistem perpajakan daerah.
Kasus ini juga sudah terjadi berulang. Tahun-tahun sebelumnya, salah satu perusahaan minyak besar juga menunggak pajak ke daerah hingga Rp 1 miliar. Namun, perusahaan itu diklaim telah melunasi tunggakannya.
Kendati temuan dua perusahaan itu terbilang kecil, namun jika hal serupa terjadi pada ratusan perusahaan, bisa saja daerah kehilangan potensi pendapatan hingga miliaran rupiah.
Penerapan aturan baru ini memang bertujuan untuk mempermudah tata kelola pajak BBKB, namun tetap menyisakan berbagai pertanyaan. Sebelumnya, banyak perusahaan kecil yang masih membayar pajak langsung ke kas daerah. Kini, mereka hanya membayar pajak ke perusahaan pemasok, yang kemudian disetorkan ke pemerintah daerah.
Namun, tanpa pengawasan ketat, ada potensi perusahaan besar yang memegang kuota impor justru tidak menyetorkan pajak yang seharusnya mereka pungut.
BPKPD Provinsi Jambi sendiri mengklaim telah mengambil langkah pengawasan dengan membentuk staf khusus pajak BBM guna memastikan penerimaan pajak lebih transparan dan menghindari kebocoran pajak. Namun, langkah ini masih harus diuji efektivitasnya dalam beberapa bulan ke depan.
Dengan adanya potensi kebocoran pajak akibat sistem baru ini, diperlukan pengawasan lebih ketat dan audit berkala terhadap perusahaan besar yang kini menjadi satu-satunya wajib pajak BBKB di Jambi. Tanpa langkah konkret, potensi kerugian daerah akibat penguapan pajak bisa semakin besar di masa mendatang.(*)
Add new comment