Proyek pengadaan fender kapal di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal yang dibiayai APBD-P 2022 sempat menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kala itu lantang memprotes kondisi fender yang belum lama terpasang tetapi sudah rusak, bahkan ada yang jatuh ke laut.
Namun, setelah gelombang kritik dan desakan untuk melakukan audit serta evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Tanjab Barat, isu ini perlahan meredup tanpa kejelasan tindak lanjut.
Proyek yang digarap pihak ketiga dari Bogor ini untuk tiga unit fender kapal, yang berfungsi sebagai peredam benturan kapal saat bersandar. Namun, fender tersebut hanya bertahan sebentar sebelum rusak.
Akibatnya, pelabuhan kini hanya menggunakan ban bekas sebagai pengganti fender kapal yang seharusnya memiliki daya tahan lebih kuat.
Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat, Albert Chaniago, saat itu sempat menegaskan bahwa DPRD akan memanggil Dinas Perhubungan untuk meminta klarifikasi. Desakan audit bahkan sempat mengemuka.
"Kami akan menggelar rapat internal dan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan kondisi fender yang sudah rusak dan bahkan jatuh ke laut," ujar Albert pada Februari 2025 lalu.
Namun, hingga kini tidak ada kabar tindak lanjut dari DPRD terkait hasil pemanggilan atau langkah evaluasi yang dijanjikan.
Selain dugaan kualitas buruk fender yang dipasang, anggota DPRD dari PPP, Endri Avian, kala itu juga menyinggung kemungkinan adanya "bantuan" atau sumbangan dari pihak perusahaan (agen) terkait proyek ini.
"Saya meminta Inspektorat Tanjab Barat untuk mengkaji ulang proyek fender ini, karena ada informasi mengenai dugaan permintaan bantuan kepada pihak perusahaan. Ini harus ditelusuri dengan serius," tegas Endri saat itu.
Namun, hingga kini tidak ada informasi lebih lanjut mengenai apakah Inspektorat benar-benar menindaklanjuti permintaan evaluasi proyek ini.
Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, protes dari DPRD yang awalnya keras kini nyaris tak terdengar.
Saat polemik ini mencuat, anggota DPRD juga menuntut evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan Tanjab Barat.
"Bukan hanya soal fender, tetapi kita juga harus mengevaluasi kinerja Kadis Perhubungan. Proyek ini adalah cerminan bagaimana dinas bekerja. Kalau memang ditemukan kesalahan atau kelalaian, harus ada tindakan tegas," ujar Endri beberapa waktu lalu.
Namun, seperti nasib polemik fender kapal, desakan evaluasi ini pun meredup. Tidak ada kabar mengenai apakah ada perombakan atau peringatan terhadap pejabat terkait.
Pertanyaan besar yang belum terjawab, mengapa proyek fender tidak bertahan lama?
Kenapa penggantinya hanya menggunakan ban bekas, bukan fender baru?
"Kalau proyeknya memang bermasalah, harusnya ditindak. Jangan sampai ini cuma heboh sesaat, lalu hilang tanpa kejelasan," ujar seorang warga Kuala Tungkal.
Apakah kasus ini benar-benar akan diusut hingga tuntas? Ataukah hanya akan menjadi catatan gelap lain dalam proyek-proyek infrastruktur daerah yang bermasalah?
Warga menunggu jawaban! (***)
Add new comment