Tanjab Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung meninjau tiga proyek besar di Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibelanjakan sesuai aturan dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Peninjauan lapangan oleh lembaga antirasuah itu digelar pada Rabu (12/11/2025). Tiga mega proyek yang menjadi fokus perhatian KPK adalah:

Jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) rupanya sedang dalam sorotan tajam. Pasalnya, puluhan jabatan strategis di TK, SD, dan SMP Negeri diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), sebuah praktik yang ternyata dilarang keras oleh kementerian.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Tanjab Barat kini harus bergerak cepat "membersihkan" status Plt tersebut.

Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Disdik Tanjab Barat, Eva Lidiarti, membenarkan adanya larangan tersebut. Ia menyebut, Disdik dikejar aturan dari pusat.

Tiga kegiatan sosial yang seharusnya menjadi wajah baik kolaborasi antara pemerintah dan PetroChina, justru menjadi catatan dalam laporan keuangan Pemkab Tanjung Jabung Timur. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 ini, mengungkap ada total Rp 684,48 juta dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT PetroChina Jambi Ltd (PCJL) dikelola tanpa melalui APBD.

Masalahnya bukan pada siapa yang memberi. Tapi, pada bagaimana dana itu dicatat, dikelola, dan dipertanggungjawabkan.

Proyek pengadaan fender kapal di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal yang dibiayai APBD-P 2022 sempat menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kala itu lantang memprotes kondisi fender yang belum lama terpasang tetapi sudah rusak, bahkan ada yang jatuh ke laut.

Namun, setelah gelombang kritik dan desakan untuk melakukan audit serta evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Tanjab Barat, isu ini perlahan meredup tanpa kejelasan tindak lanjut.

JAKARTA — PT PetroChina International Jabung Ltd mencetak prestasi gemilang dengan meraih Gold Reward dari Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baharkam Polri). Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) kategori Objek Vital Nasional (Obvitnas), setelah mencatatkan skor audit yang luar biasa, yakni 95,06 persen.

Jambi - Calon kuat Gubernur Jambi nomor urut 2 Al Haris mendapatkan sambutan yang sangat antusias saat bersilaturahmi dengan warga Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjab Barat, Senin (28/10/2024) sore.

Bertempat di Alun-alun Desa Sri Agung, kedatangan Al Haris disambut dengan tari persembahan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Batang Asam.

"Kami Batang Asam tidak ingin Gubernur baru, Haris-Sani harus dilanjutkan," kata Dedi Irawan anggota DPRD Tanjab Barat mewakili tokoh masyarakat Batang Asam dalam sambutannya.

Bupati Tanjung Jabung Barat membuka Kejuaraan Sepaktakraw Provinsi Jambi VII/2024. Event ini memperebutkan trophy bergilir Gubernur Jambi dan piala tetap Bupati Tanjabbar.

****

JAMBI – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dilaporkan ke Polda Jambi oleh seorang perempuan, N. Media ini memperoleh salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan nomor STPL/200/VII/2024/SPKT/Polda Jambi, yang menguatkan adanya laporan tersebut.

Dalam surat tersebut, Wabup Tanjab Barat dilaporkan atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP. Laporan dimasukkan pada 18 Juli 2024. Dan diterima oleh Kepala SPKT Polda Jambi AKBP Tumiran.

Polemik seputar tender proyek bermasalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) semakin memanas. Setelah berbagai temuan dugaan kecurangan dalam proses lelang proyek tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat terungkap, desakan agar proyek tersebut dibatalkan semakin menguat.

Tanjung Jabung Barat– Sebuah isu panas tengah menghangatkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dugaan kecurangan dalam proses tender proyek pembangunan senilai miliaran rupiah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Ketua Gapensi Provinsi Jambi, Ritas Mairiyanto, menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.