Bupati Tanjung Jabung Barat membuka Kejuaraan Sepaktakraw Provinsi Jambi VII/2024. Event ini memperebutkan trophy bergilir Gubernur Jambi dan piala tetap Bupati Tanjabbar.
****
JAMBI – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dilaporkan ke Polda Jambi oleh seorang perempuan, N. Media ini memperoleh salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan nomor STPL/200/VII/2024/SPKT/Polda Jambi, yang menguatkan adanya laporan tersebut.
Dalam surat tersebut, Wabup Tanjab Barat dilaporkan atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP. Laporan dimasukkan pada 18 Juli 2024. Dan diterima oleh Kepala SPKT Polda Jambi AKBP Tumiran.
Polemik seputar tender proyek bermasalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) semakin memanas. Setelah berbagai temuan dugaan kecurangan dalam proses lelang proyek tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat terungkap, desakan agar proyek tersebut dibatalkan semakin menguat.
Tanjung Jabung Barat– Sebuah isu panas tengah menghangatkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dugaan kecurangan dalam proses tender proyek pembangunan senilai miliaran rupiah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Ketua Gapensi Provinsi Jambi, Ritas Mairiyanto, menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.
Jakarta - Puluhan petani dari Kecamatan Merlung dan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (15/07/2024) lalu. Aksi ini dilakukan terkait tudingan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, dalam penyelesaian pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKM).
Gapensi Provinsi Jambi menemukan dugaan kecurangan dalam proses tender proyek miliaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat). Ketua Gapensi Provinsi Jambi, Ritas Mairiyanto, mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan pemenang tender tidak memenuhi syarat legalitas yang ditetapkan. Hal itu menimbulkan kecurigaan akan adanya pelanggaran hukum dan aturan konstruksi.