Sebelum rakyat merasakan perubahan, istana kekuasaan sudah lebih dulu berbenah. Memasuki periode pemerintahan baru di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2025, proyek-proyek penataan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati mulai digelontorkan.
Di balik pagar rumah dinas Bupati Muaro Jambi, sederet pengadaan telah diluncurkan, antara lain:
Jenis Belanja | Nilai Anggaran |
---|---|
Perencanaan rehab rumah dinas Bupati | Rp 35 juta |
Pakaian dinas Bupati | Rp 95,5 juta |
Perencanaan sarana air bersih | Rp 10 juta |
Pembangunan sarana air bersih | Rp 100 juta |
Alat dan bahan kebersihan | Rp 100 juta |
Kompleks rumah dinas Wakil Bupati juga mendapatkan sentuhan. Bahkan, nilai totalnya sedikit lebih tinggi dari rumah sang kepala daerah. Sejak dulu, rumah dinas wakil bupati memang jarang ditunggu. Boleh jadi, memang diperlukan banyak rehab. Berikut rinciannya:
Jenis Belanja | Nilai Anggaran |
---|---|
Rehab interior rumah dinas | Rp 200 juta |
Rehab kamar mandi | Rp 175 juta |
Rehab pagar | Rp 100 juta |
Pakaian dinas Wakil Bupati | Rp 95 juta |
Perencanaan rehab kamar mandi | Rp 12 juta |
Perencanaan interior | Rp 20 juta |
Perencanaan pagar | Rp 10 juta |
Rakyat Muaro Jambi tentu paham pentingnya kelayakan tempat tinggal pemimpinnya. Namun, di tengah sorotan terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur publik yang masih compang-camping di sejumlah kecamatan, publik berhak bertanya apakah penataan rumah dinas memang prioritas mendesak di awal pemerintahan?
Publik juga mencermati bagaimana proses pengadaan ini dijalankan. Apakah melalui mekanisme yang transparan? Apakah anggaran sesuai harga pasar dan kebutuhan riil? Apakah pelaksana proyek memiliki rekam jejak yang kredibel?
Pemerintahan baru Bupati-Wakil Bupati Muaro Jambi telah dimulai. Harapan rakyat menggantung tinggi. Namun langkah awal yang mencolok bukanlah gebrakan pelayanan publik atau program berbasis rakyat, melainkan pengadaan-pengadaan senyap di balik dinding rumah dinas.
Publik tak menuntut pemimpinnya hidup sederhana berlebihan. Tapi publik berharap uang mereka dibelanjakan secermat mungkin. Agar kekuasaan tak hanya berwibawa secara simbolik, tetapi juga punya martabat dalam pengelolaan anggaran.(*)
Add new comment