Kerinci – Jalan nasional Kerinci–Jambi sempat lumpuh total setelah warga Desa Pulau Pandan melakukan blokade pada Jumat (22/8/2025). Aksi itu dipicu tuntutan agar tujuh warga yang ditangkap saat unjuk rasa di PLTA Kerinci segera dibebaskan.
Pemblokiran berlangsung sekitar tiga jam, membuat arus lalu lintas macet panjang. Kendaraan dari dua arah terpaksa berhenti karena massa membentangkan kayu dan batu di tengah jalan.
Mendengar kabar tersebut, Bupati Kerinci Monadi langsung turun tangan. Usai salat magrib, ia datang menemui massa di lokasi pemblokiran.
Dalam dialog terbuka, Monadi mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak memperkeruh suasana. Ia meminta pemblokiran segera dihentikan demi kepentingan bersama.
“Saya minta warga Pulau Pandan bisa berdamai, jangan lagi ada pemblokiran jalan. Saya yang akan menjadi jaminan bahwa paling lambat tiga hari, tujuh warga yang ditahan akan dilepaskan,” tegas Monadi di hadapan massa.
Monadi menambahkan, dirinya siap mengawal proses hukum agar para warga yang ditahan segera dibebaskan. “Beri kepercayaan kepada saya atas nama Bupati untuk mengurus ini,” tambahnya.
Monadi menjelaskan, Pemkab Kerinci terus melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mencari solusi terbaik. Namun ia mengingatkan bahwa upaya tersebut hanya bisa berjalan jika situasi di lapangan kondusif.
“Kalau jalan masih ditutup, bagaimana saya bisa menyampaikan dan meyakinkan pihak berwenang? Mari kita percayakan proses ini. Saya berkomitmen mengawal sampai tuntas,” ujarnya.
Pantauan di lokasi, sebagian warga masih bertahan meski sudah mendapat imbauan. Namun sekitar pukul 19.30 WIB, setelah dialog intens dengan Bupati Monadi serta pendekatan persuasif aparat kepolisian, akhirnya blokade dibuka.
Arus lalu lintas nasional Kerinci–Jambi kembali normal. Kendaraan yang sempat tertahan bisa melanjutkan perjalanan, meski antrian panjang baru terurai sekitar satu jam kemudian.
Pemblokiran jalan ini bermula dari penangkapan tujuh warga dalam aksi unjuk rasa di sekitar PLTA Kerinci. Mereka ditahan aparat karena dianggap melakukan pelanggaran hukum saat aksi. Warga Desa Pulau Pandan menilai penahanan itu berlebihan, sehingga memilih menekan pemerintah dengan cara memblokade jalan utama.(*)
Add new comment