Jakarta – Pemerintah resmi menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke enam bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
“Kemarin saya janji akan menambahkan Rp200 triliun ke perbankan. Ini sudah diputuskan. Siang ini disalurkan dan sore sudah masuk,” kata Purbaya.
Dana tersebut disalurkan dalam bentuk Deposito On Call konvensional maupun syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Rinciannya:
- Bank Mandiri: Rp55 triliun
- BRI: Rp55 triliun
- BNI: Rp55 triliun
- BTN: Rp25 triliun
- Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp10 triliun
- Bank Syariah Nasional (BSN): tidak dirinci, namun disebut sebagai bagian dari penerima
Purbaya menjelaskan, alokasi ke BSI lebih kecil karena skala bisnis bank tersebut relatif lebih kecil. Namun BSI tetap dilibatkan karena menjadi satu-satunya bank yang memiliki akses penuh di Aceh.
“Supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana,” jelasnya.
Penempatan dana tidak memiliki tenor khusus dan bisa ditarik kapan saja. Pemerintah menetapkan bunga/imbal hasil sebesar 80,476% dari BI-Rate. Namun, dana ini tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Kalau bank nggak pakai, dia rugi sendiri karena ada cost sekitar 4 persen. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” kata Purbaya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan pihaknya akan mengawasi penggunaan dana Rp200 triliun tersebut agar tetap prudent.
“OJK meminta perbankan tetap menerapkan manajemen risiko yang terukur dalam penyaluran kredit agar kualitas kredit tetap terjaga dan dana pemerintah tetap aman,” ujarnya.
OJK berharap suntikan dana ini dapat menurunkan biaya dana (cost of fund) perbankan sehingga mendorong penurunan suku bunga kredit.
Kondisi Perbankan Nasional
- Rasio likuiditas per Juli 2025 sangat sehat:
- AL/NCD 119,43% (ambang minimal 50%)
- AL/DPK 27,09% (ambang minimal 10%)
- Pertumbuhan kredit Juli 2025 tercatat 7,03% yoy, didorong kredit korporasi (9,59% yoy).
- Dana pihak ketiga (DPK) naik 7,00% yoy.
- Loan to Deposit Ratio (LDR) 86,54%, menunjukkan ruang ekspansi kredit masih terbuka.
Langkah pemerintah ini langsung memberi sentimen positif ke pasar. Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore menguat 87 poin (0,53%) ke level Rp16.375 per dolar AS, dari sebelumnya Rp16.462.
Menurut analis ICDX, Taufan Dimas Hareva, kebijakan suntikan likuiditas ini dipandang sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah menjaga stabilitas pasar keuangan.
“Tambahan likuiditas tersebut, jika efektif terserap, dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Ekonomi Indonesia dinilai masih solid:
- Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025: 5,12% yoy (di atas ekspektasi 4,8%).
- PMI manufaktur Agustus: 51,5 (ekspansi setelah 4 bulan kontraksi).
- Indeks keyakinan konsumen Agustus: 117,2 (masih tinggi).
Dengan kondisi ini, suntikan Rp200 triliun ke perbankan diharapkan menjadi stimulus tambahan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir 2025.
Add new comment