Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah bersama perwakilan Aliansi Masyarakat Jambi menyampaikan aspirasi langsung ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM), Selasa (30/9/2025).
Pertemuan ini digelar usai beberapa bulan terakhir aksi demonstrasi digelar di Jambi. Dalam kesempatan itu, perwakilan Aliansi Masyarakat membawa Manifesto 17+8 sebagai poin tuntutan. Salah satu desakan khusus yang mereka sampaikan adalah agar 8 anggota DPR RI Dapil Jambi rutin berdialog dengan aliansi, BEM, OKP, LSM, dan masyarakat setidaknya sekali sebulan.
Isu RUU Agraria menjadi sorotan utama. Mereka menilai meski RUU tersebut belum masuk Prolegnas, kasus-kasus agraria di Jambi tak boleh luput dari perhatian dan penindakan.
Pimpinan BAM Ahmad Heryawan menyambut baik kedatangan perwakilan masyarakat Jambi. Ia menegaskan BAM siap menampung isu-isu yang disampaikan, baik nasional maupun lokal. Isu yang diangkat antara lain reforma agraria, PKH, honorer, kawasan hutan, hingga program MBG.
Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Jambi H Bakhri juga menanggapi langsung aspirasi yang disampaikan, mulai dari masalah jalan batu bara, desa dalam kawasan hutan, UMKM, transparansi informasi, hingga kriminalisasi aktivis. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI lainnya untuk membuat agenda khusus dialog dengan aliansi masyarakat.
Ketua DPRD Jambi M Hafiz Fattah menegaskan siap memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat dan stakeholder. "Semua aspirasi harus ditampung demi perbaikan dan kebersamaan ke depan," ujarnya. (*)
Add new comment