JAMBI - Prof Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi (UNJA) angkat bicara soal jalan khusus batu bara yang kini sedang gencar didorong penyelesaiannya oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
“Tujuannya jelas, memperlancar arus logistik tambang dan menghindari kerusakan jalan umum akibat aktivitas truk tambang,” ujarnya. Ia juga mengamati ada dua investor yang saat ini terlihat serius membangun jalan khusus di Provinsi Jambi, yaitu perusahaan tambang PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) dan PT Inti Bangun Sarana (IBS).
Dikatakan Prof Haryadi, langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendorong dua investor ini, secara strategis bisa berdampak positif. Pertama, distribusi hasil tambang menjadi lebih efisien. Kedua, tekanan terhadap infrastruktur publik bisa berkurang. Ketiga, bila pengelolaannya baik, pemerintah daerah bisa mendapatkan pemasukan tambahan dari skema kerja sama dengan investor.
“Namun, pemerintah harus berhati-hati. Pembangunan jalan khusus tambang harus tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan,” lanjutnya. Jangan sampai efisiensi ekonomi justru menimbulkan konflik agraria, kerusakan lingkungan, atau mengabaikan partisipasi masyarakat sekitar, perusahaan yang membangun jalan khusus harus diwajibkan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara konsisten, bukan hanya formalitas di atas kertas.
Prof Haryadi juga menyorot soal tantangan besar yang sedang dihadapi Provinsi Jambi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai, prediksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp1,5 triliun adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Dimana Penurunan ini berdasarkan laporan resmi Statistik sudah terjadi sejak 3 tahun belakangan.
“Menurut hemat saya, penurunan ini tidak hanya soal angka semata, tetapi menggambarkan rapuhnya fondasi fiskal Jambi yang masih sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu, terutama migas dan minerba (pertambangan mineral dan batu bara),” lanjutnya.
Jambi sejatinya adalah daerah yang kaya. Sumber daya alamnya melimpah: batu bara, minyak, gas bumi, serta hasil perkebunan seperti karet dan sawit. Namun, mengapa dengan kekayaan sebesar itu, fiskal daerah bisa terguncang begitu dalam?
“Salah satu akar persoalan adalah tingginya ketergantungan Jambi terhadap sektor pertambangan dan energi. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 13 persen terhadap perekonomian Jambi dalam beberapa tahun terakhir,” lanjutnya lagi.
Namun demikian, sektor ini juga sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga minyak atau batu bara turun, maka otomatis pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) pun ikut merosot. “Inilah yang terjadi pada APBD Jambi. Ketika produksi menurun atau harga komoditas tergelincir, maka fiskal daerah ikut terguncang,” lanjutnya lagi. Ia juga menegaskan, tanpa diversifikasi ekonomi, ketergantungan terhadap sektor tambang bisa menjadi jebakan jangka panjang.
Di tengah ketimpangan yang ada, banyak masyarakat merasa bahwa sektor tambang hanya memperkaya segelintir elite dan korporasi besar. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya salah. Sebagian besar keuntungan langsung sektor ini memang dinikmati oleh pemilik modal dan perusahaan besar. “Namun pandangan ini bisa jadi tidak sepenuhnya benar, bila dikelola dengan tepat, sektor tambang bisa memberikan efek berganda (multiplier effect) yang luas kepada masyarakat.
Katanya ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan antara lain penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya sektor pendukung seperti logistik dan jasa, pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas sosial, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi dan pajak. “Sayangnya, manfaat ini tidak selalu merata. Lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan minimnya keberpihakan terhadap masyarakat lokal membuat potensi ini seringkali tidak maksimal,” ujarnya di penghujung wawancara. (*)
Add new comment