Sarolangun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun bersiap melakukan langkah efisiensi anggaran besar-besaran mulai tahun 2026 mendatang. Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen.
Langkah tidak populer ini diambil demi menjaga kesehatan fiskal daerah. Dengan kebijakan pemotongan tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan dapat melakukan penghematan anggaran hingga Rp 30 miliar per tahun.
Efisiensi ini dinilai mendesak mengingat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sarolangun saat ini masih terbebani oleh belanja pegawai. Hampir sebagian besar anggaran daerah tersedot untuk pembayaran gaji, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi terbatas.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sarolangun, Dedy Hendri, menjelaskan bahwa 'ikat pinggang' anggaran tidak hanya dikencangkan dari sisi tunjangan pegawai. Pemerintah daerah juga akan menyisir ulang kegiatan-kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak mendesak.
"Ada kegiatan-kegiatan yang dianggap belum pas, belum tepat, kita ambil, kita tarik," ujar Dedy.
Anggaran dari pos-pos yang dianggap kurang penting tersebut nantinya akan dialihkan ke program yang dinilai lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat dan daerah.
Selain pemangkasan TPP dan seleksi ketat kegiatan, strategi belanja Pemkab Sarolangun di tahun depan juga akan berubah arah.
Dedy menegaskan bahwa pemerintah akan lebih memprioritaskan kegiatan pemeliharaan atau perawatan fasilitas umum yang sudah ada ketimbang melakukan pembangunan infrastruktur baru.
Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan aset daerah yang sudah terbangun sekaligus menekan pengeluaran modal yang besar di tengah upaya efisiensi.(*)
Add new comment