Sarolangun - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun mulai bergulir. Berdasarkan data realisasi per April 2026, tercatat setidaknya ada 21 paket proyek senilai total Rp 3.609.073.909 (Rp 3,6 miliar) yang tengah dan sudah dieksekusi.
Sarolangun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai mematangkan rencana pembangunan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah awal ini dibuktikan dengan digelontorkannya dana APBD sebesar Rp 1.557.063.600 (Rp 1,55 Miliar) khusus untuk menyewa jasa konsultan perencana teknis jalan dan jembatan.
Sarolangun - Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun telah menyusun rencana anggaran untuk menunjang operasional dan kinerja anggota dewan selama Tahun Anggaran 2026. Dari sekian banyak pos belanja yang disiapkan, alokasi yang paling menyedot perhatian dan bernilai fantastis adalah biaya perjalanan dinas.
Tak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan untuk mobilitas para wakil rakyat ini menembus angka lebih dari Rp 10 miliar.
Sarolangun - Proyek pengadaan jasa tenaga kerja (outsourcing) di Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2026 menelan dana fantastis. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang bersumber dari APBD ini menembus angka Rp 1 miliar dan dipercayakan kepada Satria Prawira Mahardika sebagai pihak penyedia jasa.
Berdasarkan data rincian pengadaan daerah, paket dengan nomenklatur Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor (Pihak Ketiga/Outsorcing) ini memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 1.015.430.000 (Rp 1,01 Miliar).
Sarolangun - Angin segar berhembus bagi dunia pendidikan di Kabupaten Sarolangun. Pada Tahun Anggaran 2026 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sarolangun bersiap mencairkan dana miliaran rupiah yang langsung menyentuh program kerakyatan.
Berdasarkan penelusuran pada dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD 2026, Disdikbud Sarolangun menyiapkan dua paket anggaran berskala besar yang dikelola secara internal (Swakelola Tipe 1).
Berikut adalah rincian kucuran dana segar di sektor pendidikan Sarolangun tersebut:
Sarolangun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun bersiap melakukan langkah efisiensi anggaran besar-besaran mulai tahun 2026 mendatang. Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen.
Langkah tidak populer ini diambil demi menjaga kesehatan fiskal daerah. Dengan kebijakan pemotongan tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan dapat melakukan penghematan anggaran hingga Rp 30 miliar per tahun.