Pemkab Sarolangun

Pemerintah Kabupaten Sarolangun menghadapi tantangan berat di tahun 2025 dengan ancaman defisit anggaran sebesar Rp105 miliar. Pj Bupati Sarolangun, Bahri, mengungkapkan bahwa defisit ini terjadi akibat pengangkatan seluruh pegawai non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Defisit ini dipicu oleh pengangkatan pegawai non-ASN menjadi PPPK. Kebijakan ini memang sesuai undang-undang, tetapi dampaknya signifikan pada keuangan daerah," jelas Bahri dalam acara pelantikan Pj Sekda Sarolangun, Kamis (16/1/2025).

SAROLANGUN – Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan pasokan bahan pokok di pasar tetap aman dan harga-harga terkendali. Pemantauan dilakukan melalui inspeksi langsung di Pasar Atas Sarolangun pada Jumat (20/12/2024).

Penjabat (Pj) Sekda Sarolangun, Dedy Hendry, menyampaikan bahwa inspeksi ini bertujuan untuk memantau harga komoditas utama serta memastikan stok bahan pokok mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang Nataru.

SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun menghadapi sorotan tajam terkait serapan anggaran tahun 2024 yang hingga penghujung tahun baru mencapai 80 persen, jauh dari target 96 persen. Rendahnya serapan anggaran memunculkan kekhawatiran tentang potensi inefisiensi dan pelanggaran tata kelola anggaran.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sarolangun, Dedy Hendry, mengakui bahwa salah satu kendala utama adalah pola pencairan dana proyek yang dilakukan oleh pihak rekanan.

SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) berencana melanjutkan program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu pada tahun 2025. Program ini dirancang untuk membantu warga yang memiliki rumah tidak layak huni, dengan target perbaikan 15 rumah pada tahap awal tahun depan.