Merangin - Rencana pembangunan lift di Kantor Bupati Merangin senilai Rp 2,49 miliar terus memantik gelombang kemarahan publik. Narasi "efisiensi anggaran" yang kerap didengungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin kini dinilai tak lebih dari sekadar lelucon birokrasi yang melukai hati rakyat pelosok.
Kritik pedas itu dilontarkan oleh Ade Hary Purnama Silitonga, aktivis Jaringan Anak Negeri Jambi (Janji). Ia menyoroti tajam matinya empati para pemangku kebijakan yang lebih mementingkan kenyamanan fasilitas gedung pemerintahan ketimbang penderitaan infrastruktur warga di pedalaman.
"Di tengah cerita panjang tentang efisiensi APBD, publik justru disuguhi kabar yang mengharukan. Uang rakyat hampir dua setengah miliar rupiah digunakan untuk satu tujuan mulia: memudahkan pejabat naik turun lantai kantor bupati," sindirnya tajam, Rabu (11/3/2026).
Seperti diketahui, proyek kemewahan ini dipecah menjadi dua paket: pengadaan dua unit lift (Rp 1,815 miliar) dan pembangunan elemen pendukung seluas 118 meter persegi (Rp 680 juta). Totalnya menembus angka nyaris Rp 2,49 Miliar.
Bagi Ade Silitonga, uang sebesar itu sangat lebih dari cukup untuk membangun jembatan kecil antar-desa, menambal jalan berlubang, atau membuka urat nadi ekonomi warga pedalaman.
Ia lantas mengajak para pejabat untuk membandingkan proyek lift tersebut dengan penderitaan nyata warga di lapangan.
Di kawasan Tabir Timur, tepatnya di Desa Sungai Limau, kata dia, masyarakat hingga detik ini belum merdeka dari keterisolasian. Anak sekolah, petani, pedagang, hingga orang sakit harus bertaruh nyawa setiap hari menyeberangi sungai menggunakan perahu pompong kecil karena tak ada jembatan.
"Bayangkan kontrasnya. Rakyat Sungai Limau harus menyeberang sungai dengan pompong. Pejabat Merangin disiapkan lift miliaran rupiah," kecamnya.
Penderitaan serupa juga terjadi di Air Liki (Kecamatan Tabir Barat). Menurutnya, akses jalan yang sangat ekstrem membuat desa itu terisolasi hingga memakan waktu berjam-jam membelah jalur sungai. Tak kalah miris, warga di kawasan Jangkat masih harus berjibaku dengan aspal hancur dan jalanan yang berubah menjadi kubangan lumpur babi saat hujan turun.
"Namun di tengah realitas itu, Pemkab tampaknya punya prioritas berbeda. Jalan rusak bisa menunggu. Jembatan desa bisa menunggu. Yang penting, kantor bupati punya lift dulu," imbuhnya.
Ade menegaskan, megaproyek lift Rp 2,49 miliar ini bukan sekadar masalah pembangunan fisik. Proyek ini adalah monumen atau simbol mentalitas birokrasi yang sudah terlalu lama duduk nyaman di kursi empuk hingga lupa rasanya berjalan di atas lumpur tebal atau menyeberang sungai tanpa jembatan.
Ia mengingatkan, tuntutan warga Merangin sejatinya sangat sederhana. Rakyat tak pernah meminta gedung mewah atau fasilitas kelas atas. Mereka hanya memohon akses jalan yang layak dan jembatan yang aman.
"Bagi pejabat, naik turun lantai kantor bupati bukanlah persoalan hidup mati. Tapi bagi warga Sungai Limau, jembatan adalah soal keselamatan nyawa. Sayangnya di Merangin hari ini, pompong rakyat tampaknya masih kalah penting dibanding lift pejabat," tutupnya miris.(*)
