Tebo - Tradisi aparatur pemerintahan yang 'rajin jalan-jalan' tampaknya masih mengakar kuat di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tebo. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, instansi ini menyiapkan dana operasional super fantastis, yakni mencapai Rp 3.888.980.752 (Rp 3,88 Miliar) yang murni hanya untuk menutupi biaya Perjalanan Dinas.
Uang nyaris Rp 4 miliar yang bersumber dari keringat rakyat ini dialokasikan untuk membeli tiket pesawat, biaya sewa hotel, hingga uang saku harian (per diem) bagi para pejabat yang dinas luar maupun dalam kota.
Berdasarkan data yang dihimpun, total dana Rp 3,88 miliar tersebut dipecah secara sistematis menjadi 70 paket pengadaan. Fakta yang paling menohok adalah hampir seluruh paket ini (69 paket) dieksekusi menggunakan mekanisme Swakelola, alias dikelola dan dicairkan sendiri oleh kalangan internal Setda tanpa campur tangan pihak ketiga.
Untuk melihat seberapa masifnya agenda pelesiran dan mobilitas pejabat Tebo, berikut adalah rincian lengkap 70 paket perjalanan dinas yang siap dieksekusi sepanjang tahun 2026:
Kelas Raksasa: Paket Hampir Rp 1 Miliar
Porsi paling gila-gilaan disedot oleh dua paket perjalanan dinas biasa yang angkanya langsung menembus angka miliaran rupiah.
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Swakelola) - Rp 900.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Swakelola) - Rp 850.000.000
Kelas Jumbo: Rp 100 Juta hingga Rp 200 Juta
Seolah belum puas, anggaran ratusan juta lainnya kembali disusun untuk pos perjalanan biasa dan mobilitas dalam kota:
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 206.920.900
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 155.232.300
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 150.000.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Rp 100.000.000
Kelas Menengah: Puluhan Juta untuk Evaluasi dan Analisis
Anggaran di kelas ini sering kali disematkan pada program-program evaluasi, laporan kinerja, hingga analisis jabatan:
7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 87.929.527
8. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 80.340.100
9. Pengelolaan Kelembagaan & Analisis Jabatan - Rp 68.185.800
10. Fasilitasi Pelayanan Publik & Tata Laksana - Rp 68.069.105
11. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 62.142.400
12. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 61.650.000
13. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 56.742.500
14. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 55.000.000
15. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 54.187.100
16. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Rp 50.000.000
17. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 50.000.000
18. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 49.509.100
19. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 46.445.100
20. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 40.916.200
21. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 40.841.900
22. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 40.646.500
23. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 40.032.000
24. Peningkatan Kinerja & Reformasi Birokrasi - Rp 35.362.610
25. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja - Rp 33.158.600
26. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 31.108.800
27. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 30.417.650
28. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 30.000.000
29. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Rp 27.640.000
30. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 25.000.000
31. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 24.910.900
32. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Rp 24.818.200
33. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 16.000.000
34. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 15.000.000
35. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 14.499.800
36. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Rp 13.922.000
37. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 13.000.000
38. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp 12.800.000
39. Belanja Sewa Hotel (Satu-satunya lewat E-Purchasing) - Rp 12.600.000
40. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Rp 10.895.560
Kelas Recehan: Maraton Paket Rp 10 Juta hingga Rp 3 Juta
Birokrasi Setda Tebo rupanya juga sangat telaten memecah sisa anggaran perjalanan dinas dan 'meeting luar kota' menjadi 30 paket receh (masing-masing di kisaran Rp 3 Juta hingga Rp 10 Juta) yang jumlah totalnya tetap saja fantastis:
41. Belanja Perjalanan Dalam Kota - Rp 10 Juta
42. Koordinasi Penyusunan Laporan (Dalam Kota) - Rp 10 Juta
43. Peningkatan Kinerja Birokrasi (Dalam Kota) - Rp 10 Juta
44. Belanja Perjalanan Biasa - Rp 10 Juta
45. Belanja Perjalanan Dalam Kota - Rp 10 Juta
46. Belanja Perjalanan Biasa - Rp 10 Juta
47. Belanja Perjalanan Biasa - Rp 10 Juta
48. Monitoring Pelayanan Publik (Dalam Kota) - Rp 9.463.600
49. Belanja Perjalanan Dalam Kota - Rp 9.415.000
50. Belanja Perjalanan Dalam Kota - Rp 9.356.000
51. Belanja Perjalanan Biasa - Rp 8.861.500
52. Pengelolaan Kelembagaan (Dalam Kota) - Rp 8.200.000
53. Belanja Perjalanan Biasa - Rp 7 Juta 54. Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota - Rp 5 Juta
55. Hingga paket ke-68 berisi perjalanan dinas dan meeting luar kota yang dipatok merata masing-masing Rp 5.000.000.
69. Belanja Perjalanan Dalam Kota - Rp 4.760.000
70. Dua paket Perjalanan Dalam Kota terakhir - masing-masing Rp 3.000.000
Menghamburkan APBD daerah hingga Rp 3,88 Miliar per tahun secara swakelola hanya untuk biaya mobilitas birokrat tentu sangat melukai rasa keadilan publik Tebo. Apalagi, Kabupaten Tebo masih dihadapkan pada banyak persoalan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat yang butuh sentuhan anggaran riil.
Sudah seharusnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) hingga kejaksaan turun tangan. Publik menuntut audit ketat: apakah rentetan 70 paket perjalanan dinas dan meeting di luar kota ini murni untuk kepentingan daerah, atau sekadar ajang 'plesiran' yang dilegalkan lewat APBD?
