Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
(Guru Besar Universitas Jambi, Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi, Tenaga Ahli Gubernur Jambi)
Pertumbuhan ekonomi Jambi yang mencapai 4,93 persen pada 2025, sebagaimana dirilis dalam Ringkasan Eksekutif ALCo Regional Jambi 2026, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih terjaga. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang telah mencapai Rp90,80 triliun memperlihatkan kapasitas ekonomi yang tidak kecil. Namun demikian, angka tersebut belum sepenuhnya menjelaskan kualitas pertumbuhan yang terjadi. Indikator kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IPM Jambi berada pada 75,13, dengan tingkat kemiskinan 6,89 persen dan TPAK yang justru menurun menjadi 68,32 persen. Situasi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan yang merata.
Kondisi tersebut membawa Jambi pada fenomena yang dalam literatur pembangunan dikenal sebagai jebakan komoditas (commodity trap). Ketergantungan pada sektor primer seperti perkebunan dan pertambangan memang mampu mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi sering kali tidak menghasilkan nilai tambah yang luas. Sachs dan Warner (2001) dalam kajian klasiknya menunjukkan bahwa daerah atau negara yang bergantung pada komoditas cenderung mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan sulit melakukan transformasi ekonomi. Dalam konteks Jambi, struktur ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas menyebabkan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh harga global, bukan oleh produktivitas domestik.
Jebakan ini memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola fiskal. Ketika penerimaan daerah bergantung pada siklus komoditas, maka kebijakan fiskal cenderung bersifat reaktif. Data ALCo (2025) menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pusat, sementara PAD relatif kecil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal belum sepenuhnya ditopang oleh kekuatan ekonomi lokal. Ketergantungan ganda—pada komoditas dan pada transfer pusat—menciptakan keterbatasan dalam ruang kebijakan.
Di sisi belanja, tantangan yang muncul tidak kalah kompleks. Realisasi belanja APBD yang masih rendah pada awal tahun, disertai SILPA yang tinggi, menunjukkan bahwa fungsi fiskal sebagai pendorong ekonomi belum optimal. Dalam kerangka Keynesian, belanja pemerintah berperan sebagai stimulus yang menciptakan efek pengganda (multiplier effect). Ketika belanja tertunda, maka efek tersebut juga tertunda. Akibatnya, pertumbuhan kehilangan momentum yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat aktivitas ekonomi.
Komposisi belanja juga memperlihatkan adanya ruang perbaikan. Dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk kebutuhan rutin. Sementara itu, belanja yang bersifat produktif—yang dapat mendorong transformasi ekonomi—masih relatif terbatas. Data mengindikasikan bahwa belanja ekonomi yang besar belum secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini memperkuat argumen bahwa persoalan utama bukan pada besarnya anggaran, tetapi pada efektivitas dan arah penggunaannya.
Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep “middle income trap daerah”. Gill dan Kharas (2007) menjelaskan bahwa wilayah yang berada pada tahap pendapatan menengah sering mengalami stagnasi karena tidak mampu beralih dari pertumbuhan berbasis faktor menuju pertumbuhan berbasis produktivitas. Dalam konteks daerah, jebakan ini muncul ketika ekonomi tidak berhasil melakukan diversifikasi dan peningkatan nilai tambah. Jambi menunjukkan gejala tersebut: pertumbuhan ada, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lompatan kesejahteraan.
Untuk keluar dari jebakan ini memerlukan perubahan arah kebijakan yang lebih strategis. Transformasi ekonomi menjadi kata kunci. Penguatan hilirisasi komoditas menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah. Komoditas unggulan tidak lagi cukup dijual dalam bentuk mentah, tetapi perlu diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya memperkuat basis industri lokal.
Percepatan pertumbuhan juga memerlukan penguatan sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat. UMKM dan ekonomi lokal memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli. Investasi pada sektor ini cenderung memberikan dampak yang lebih cepat dan merata. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha kecil melalui pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas belanja publik. Pendekatan berbasis value for money menjadi relevan dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran memberikan manfaat maksimal. Belanja pada sektor kesehatan dan pendidikan perlu diperkuat, mengingat kontribusinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, investasi pada manusia akan menjadi faktor penentu dalam keluar dari jebakan pertumbuhan.
Penguatan kemandirian fiskal juga menjadi bagian dari solusi. Optimalisasi PAD tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan, tetapi juga dengan penguatan basis ekonomi daerah. Digitalisasi sistem pajak, pengelolaan aset yang lebih produktif, serta peningkatan kualitas layanan publik dapat menjadi langkah yang strategis. Kemandirian fiskal yang lebih kuat akan memberikan ruang bagi daerah untuk lebih fleksibel dalam merancang kebijakan.
Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah tetap menjadi faktor kunci. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana memastikan bahwa sinergi tersebut benar-benar terwujud dalam implementasi kebijakan. Integrasi program akan memperkuat dampak fiskal dan menghindari fragmentasi kebijakan yang selama ini sering terjadi.
Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, upaya keluar dari jebakan komoditas dan jebakan pertumbuhan menengah tidak memerlukan perubahan yang drastis, tetapi memerlukan konsistensi dan ketepatan arah. Kebijakan yang berbasis data, evaluasi yang berkelanjutan, serta keberanian untuk melakukan penyesuaian menjadi faktor penting. Jambi memiliki fondasi yang cukup kuat untuk melakukan lompatan tersebut.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan memiliki arti ketika mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Anggaran akan menemukan maknanya ketika benar-benar bekerja. Jebakan komoditas bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan titik refleksi untuk memperkuat arah kebijakan. Dalam konteks tersebut, sinergi fiskal yang efektif dan tata kelola yang adaptif menjadi kunci untuk membawa Jambi menuju pertumbuhan yang lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan.(*)
