Oleh :
Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Pakar Ekonomi | Guru Besar dan Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi, TAG Jambi
Tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki paradoks pembangunan seperti Kota Sungai Penuh. Kota ini mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,89, tingkat kemiskinan hanya 3,23 persen, pengangguran terbuka nyaris nol, dan ketimpangan pendapatan relatif rendah.
Angka-angka tersebut menempatkan Sungai Penuh sebagai salah satu daerah dengan kualitas pembangunan sosial terbaik di Provinsi Jambi. Namun, pada saat yang sama, kapasitas fiskalnya masih rendah, kontribusinya terhadap perekonomian provinsi relatif kecil, dan pertumbuhan ekonominya belum menunjukkan lompatan yang sebanding dengan kualitas manusianya.
Di sinilah paradoks pembangunan Sungai Penuh bermula. Kualitas manusia berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas ekonomi yang menopangnya.
Fenomena ini menarik karena berbeda dengan banyak daerah lain. Sebagian daerah di Indonesia masih berkutat dengan persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pengangguran. Sungai Penuh relatif telah melewati fase tersebut.
Harapan hidup masyarakat mencapai 74,70 tahun, harapan lama sekolah 14,85 tahun, dan rata-rata lama sekolah 10,75 tahun. Tingkat kemiskinan sebesar 3,23 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jambi, sementara Gini Ratio sebesar 0,30 menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif terkendali.
Fakta ini menunjukkan bahwa fondasi pembangunan sosial telah dibangun dengan cukup baik. Tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi bagaimana meningkatkan kualitas manusia, melainkan bagaimana mengubah kualitas manusia tersebut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.
Dalam literatur pembangunan, kondisi seperti ini sering disebut sebagai transisi dari pembangunan sosial menuju pembangunan produktivitas. Tahap pertama pembangunan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Tahap kedua berfokus pada penciptaan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.
Banyak daerah berhasil pada tahap pertama, tetapi tidak semuanya berhasil memasuki tahap kedua. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia meningkat, tetapi pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Gejala tersebut mulai terlihat di Sungai Penuh.
Pertumbuhan ekonomi Sungai Penuh tahun 2025 tercatat sebesar 4,39 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp11,07 triliun. Angka ini menunjukkan ekonomi yang tumbuh, tetapi belum cukup kuat untuk disebut sebagai lompatan transformasional.
Struktur ekonomi kota masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 31,64 persen, informasi dan komunikasi sebesar 13,48 persen, konstruksi sebesar 9,65 persen, serta jasa pendidikan sebesar 8,64 persen. Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi identitas kawasan Kerinci-Sungai Penuh hanya berkontribusi sekitar 6,28 persen terhadap PDRB kota.
Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi Sungai Penuh masih bertumpu pada aktivitas perdagangan dan jasa, sementara nilai tambah dari sektor-sektor unggulan belum berkembang secara optimal.
Persoalan utama Sungai Penuh sesungguhnya bukan kekurangan sumber daya ekonomi. Persoalannya justru terletak pada kebocoran nilai tambah.
Kawasan Kerinci dan Sungai Penuh dikenal sebagai penghasil kopi arabika berkualitas tinggi, kayu manis terbaik di Indonesia, serta berbagai komoditas hortikultura dataran tinggi yang memiliki daya saing tinggi. Namun, sebagian besar keuntungan ekonomi dari komoditas tersebut masih dinikmati di luar daerah.
Daerah menghasilkan produk, sementara pihak lain menguasai pengolahan, pengemasan, distribusi, pemasaran, dan penciptaan merek. Akibatnya, nilai ekonomi terbesar tidak berhenti di tempat asal produksi. Fenomena ini menjelaskan mengapa daerah yang kaya potensi tidak selalu menjadi daerah yang kaya nilai tambah.
Pandangan tersebut sejalan dengan teori keterkaitan ekonomi yang dikemukakan Albert O. Hirschman dalam The Strategy of Economic Development (1958). Hirschman menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan komoditas, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage).
Daerah yang hanya menjual bahan mentah memperoleh manfaat ekonomi yang terbatas. Sebaliknya, daerah yang mampu mengembangkan industri pengolahan, logistik, pemasaran, jasa keuangan, dan inovasi akan memperoleh manfaat ekonomi yang jauh lebih besar.
Tantangan Sungai Penuh bukan meningkatkan produksi semata, melainkan memperpanjang rantai nilai ekonomi agar manfaatnya tetap berada di daerah.
Michael Porter dalam konsep competitive advantage juga menegaskan bahwa kemakmuran tidak diwariskan oleh kekayaan alam, tetapi diciptakan melalui produktivitas, inovasi, dan pengembangan klaster ekonomi.
Dalam konteks Sungai Penuh, potensi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan klaster kopi premium, kayu manis, hortikultura dataran tinggi, pariwisata alam, ekonomi kreatif berbasis budaya, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Klaster-klaster inilah yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru sekaligus memperkuat daya saing daerah.
Jane Jacobs dalam The Economy of Cities bahkan mengingatkan bahwa kota maju bukanlah kota yang besar, melainkan kota yang mampu menciptakan kegiatan ekonomi baru secara berkelanjutan. Kota yang hidup adalah kota yang melahirkan inovasi, kewirausahaan, dan jaringan ekonomi yang terus berkembang.
Perspektif ini penting bagi Sungai Penuh. Kota kecil tidak harus berubah menjadi kota metropolitan untuk menjadi maju. Kota kecil dapat tumbuh menjadi pusat inovasi apabila mampu menghubungkan pendidikan, teknologi, budaya, perdagangan, dan kewirausahaan dalam satu ekosistem yang produktif.
Pengalaman berbagai kota di dunia memperkuat argumentasi tersebut. Freiburg di Jerman tumbuh sebagai kota hijau yang mengandalkan keberlanjutan lingkungan sebagai sumber daya saing. Kyoto di Jepang menjadikan budaya, pendidikan, dan industri kreatif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Chiang Mai di Thailand berhasil memadukan pariwisata, budaya lokal, pendidikan, dan ekonomi kreatif menjadi mesin pertumbuhan baru.
Kota-kota tersebut tidak berkembang dengan meniru kota metropolitan, melainkan dengan memperkuat identitas dan keunggulan lokalnya. Pelajaran yang dapat dipetik oleh Sungai Penuh sangat jelas: masa depan tidak terletak pada eksploitasi sumber daya secara besar-besaran, tetapi pada kemampuan mengubah keunggulan lokal menjadi nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
Keunikan Sungai Penuh semakin terlihat karena sekitar 69,29 persen wilayahnya berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam paradigma pembangunan lama, kondisi ini sering dianggap sebagai keterbatasan karena mempersempit ruang ekspansi ekonomi konvensional.
Namun, dalam paradigma ekonomi hijau, kondisi tersebut justru merupakan aset strategis. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon, pariwisata berkelanjutan, jasa lingkungan, perdagangan karbon, dan pertanian organik. Sungai Penuh memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu contoh ekonomi hijau di Indonesia.
Keterbatasan ruang fisik dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas, inovasi, dan nilai tambah.
Tantangan berikutnya adalah kapasitas fiskal daerah. Dengan skor kapasitas fiskal hanya 0,009 dan Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp72,25 miliar, ruang fiskal Sungai Penuh masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Kondisi ini menuntut perubahan cara pandang pembangunan. Pemerintah daerah tidak lagi dapat bertindak sebagai satu-satunya pelaku pembangunan. Peran pemerintah harus bergeser menjadi fasilitator, katalisator, dan penghubung berbagai aktor pembangunan.
World Bank dalam kajian Competitive Cities for Jobs and Growth menegaskan bahwa kota yang kompetitif adalah kota yang mampu menarik investasi, mempertahankan talenta, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor swasta.
Dalam konteks tersebut, masa depan Sungai Penuh tidak dapat dipisahkan dari Kabupaten Kerinci. Secara administratif keduanya berbeda, tetapi secara ekonomi keduanya merupakan satu kesatuan ekosistem.
Kerinci berfungsi sebagai pusat produksi pertanian, perkebunan, dan pariwisata alam. Sungai Penuh memiliki peluang menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, logistik, dan inovasi kawasan.
Pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada batas administratif justru akan mempersempit peluang pertumbuhan. Sebaliknya, pendekatan pembangunan berbasis kawasan akan menciptakan skala ekonomi yang lebih besar dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Sesungguhnya, Sungai Penuh tidak hanya sedang menghadapi tahap kedua pembangunan, tetapi mulai memasuki tahap ketiga. Jika tahap pertama adalah membangun manusia dan tahap kedua adalah membangun produktivitas, maka tahap ketiga adalah membangun inovasi.
Pada tahap ini, pendidikan harus melahirkan kewirausahaan, kreativitas, teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Daerah yang gagal memasuki tahap ini biasanya terjebak menjadi konsumen pembangunan. Sebaliknya, daerah yang berhasil akan menjadi pusat penciptaan nilai tambah baru.
Sungai Penuh sesungguhnya tidak sedang menghadapi krisis pembangunan. Kota ini justru sedang menghadapi tantangan yang lebih kompleks: bagaimana mengubah keberhasilan pembangunan sosial menjadi keberhasilan ekonomi.
Pendidikan telah membaik, kesehatan meningkat, kemiskinan relatif rendah, dan ketimpangan terkendali. Tantangan berikutnya bukan lagi membangun manusia, melainkan membangun produktivitas, nilai tambah, dan inovasi.
Sejarah menunjukkan bahwa daerah tidak menjadi maju karena apa yang dimilikinya, melainkan karena apa yang mampu dilakukannya dengan apa yang dimilikinya.
Sungai Penuh telah memiliki modal terbesar dalam pembangunan, yaitu manusia yang berkualitas. Yang kini dibutuhkan adalah keberanian mengubah kualitas tersebut menjadi kemakmuran yang berkelanjutan.
