Sarolangun - Gubernur Jambi Dr H Al Haris, S.Sos., M.H., menyalurkan bantuan beras cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Sarolangun.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Kantor Camat Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Sabtu (13/6/2026).
Beras cadangan yang disalurkan berjumlah 10.189 kilogram atau sekitar 10,2 ton.
Bantuan itu diperuntukkan bagi korban bencana banjir dan longsor di Kecamatan Batin VIII, Sarolangun, Pauh, dan Mandiangin.
Penyerahan dilakukan sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Jambi.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Al Haris didampingi Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah, Kadis Sosdukcapil Provinsi Jambi Edi Kusmiran, Kaban BPBD, Kadis Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Bustanul Aripin.
Dalam sambutannya, Al Haris menjelaskan bantuan tersebut disalurkan berdasarkan usulan Bupati Sarolangun kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
Usulan itu disampaikan pada Mei 2026 setelah bencana banjir terjadi pada akhir April.
“Usulan Bupati itu di bulan Mei, banjir di akhir April, maka memang baru bisa diberikan di bulan Juni ini,” kata Al Haris.
Al Haris menyebut penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dan diterima langsung Wakil Bupati Sarolangun.
Menurutnya, bantuan beras cadangan pangan pemerintah tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
“Ini yang pertama. Beras ini kita berikan memang ada usulan dari Bupati pada pemerintah provinsi. Prosesnya baru bisa kita kirim ke seluruh wilayah,” ujar Al Haris.
Gubernur menegaskan, fungsi beras cadangan pangan tidak hanya terbatas untuk penanganan bencana alam.
Cadangan pangan juga dapat digunakan dalam kondisi non-bencana, seperti daerah rawan pangan maupun saat terjadi gejolak harga beras.
Al Haris juga menyinggung pentingnya ketersediaan stok beras di gudang Bulog.
Menurutnya, stok Bulog di Sarolangun cukup besar, yakni sekitar 80 ton.
Namun, distribusi sempat terkendala kebutuhan adendum terkait harga dan administrasi gudang.
Untuk mempercepat distribusi ke depan, pemerintah daerah diminta memastikan status lahan sebagai lokasi pembangunan gudang Bulog permanen di Sarolangun.
“Pastikan tanahnya dulu, kalau sudah pasti, nanti kita akan mendorong percepatan pembangunan gudang Bulog di Sarolangun ini,” ujar Al Haris.
Al Haris juga menyampaikan rencana pengaturan cadangan beras yang masih tersedia.
Sebagian cadangan tersebut disiapkan untuk dikirim ke sejumlah wilayah yang membutuhkan, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Sebagian lainnya akan dikembalikan ke gudang Sarolangun untuk memperkuat stok daerah.
Gubernur juga meminta DPRD dan pemerintah daerah segera menyusun peraturan daerah atau perda yang mengatur penggunaan beras Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP.
Perda tersebut diharapkan memudahkan pengalokasian beras CPP, baik dalam kondisi bencana maupun non-bencana.
Menurut Al Haris, aturan daerah diperlukan agar pemanfaatan cadangan pangan bisa lebih fleksibel, aman secara administrasi, dan tepat sasaran.
“Kalau ada perda, boleh digunakan tidak hanya untuk non-bencana. Jadi kalau bencana alam boleh, non-bencana-nya juga bisa, misalnya daerah rawan pangan atau saat harga naik,” jelas Al Haris.
Ia menegaskan, cadangan beras tersebut sudah menjadi milik pemerintah.
Karena itu, tugas pemerintah adalah mempercepat penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, Al Haris juga meminta pemerintah daerah tetap berhati-hati dan memastikan proses administrasi berjalan baik agar distribusi bantuan lebih aman dan tepat sasaran.
Ia menyampaikan permintaan maaf jika penyaluran bantuan sempat mengalami keterlambatan akibat proses administrasi yang harus dilengkapi.
“Mohon maaf manakala pengiriman agak terlambat, karena prosesnya di kita ada dulu, biar lebih aman,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas bantuan logistik tersebut.
Menurut Gerry, bantuan yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah provinsi kepada masyarakat terdampak bencana.
“Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi perhatian Bapak Gubernur serta jajaran Dinas Ketahanan Pangan. Bantuan ini akan meringankan beban sekitar 6.000 jiwa di empat kecamatan yang saat ini menerima distribusi,” kata Gerry.
Gerry juga menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara, masih terdapat tujuh kecamatan di Kabupaten Sarolangun yang terdampak banjir.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat melanjutkan dukungan bagi kecamatan lain yang belum menerima bantuan.
“Kami berharap ke depan Provinsi Jambi dapat memperluas jangkauan bantuan ke kecamatan-kecamatan lain yang terkena dampak,” ujarnya.
Penyaluran beras cadangan pangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Bagi warga, bantuan beras bukan sekadar logistik.
Di tengah masa pemulihan setelah banjir dan longsor, bantuan tersebut menjadi penopang kebutuhan dasar keluarga.
Bencana mungkin sudah surut, tetapi beban warga belum sepenuhnya selesai.
Karena itu, kehadiran pemerintah melalui bantuan pangan, data yang akurat, dan distribusi yang cepat menjadi penting agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit kembali.(*)
