Jambi - Belum juga dilantik, pengurus Karang Taruna Provinsi Jambi periode 2026-2031 di bawah komando Rocky Candra sudah mulai bergerak.
Bukan hanya sibuk menyusun struktur.
Bukan pula sekadar rapat mempersiapkan seremoni pelantikan.
Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah Jambi, organisasi kepemudaan itu memilih turun gunung.
Karang Taruna Provinsi Jambi mulai mendirikan Posko Satgas Karang Taruna. Pendirian dilakukan hari ini, Rabu 26 Agustus 2026.
Tenda posko ditempatkan di lokasi strategis, di depan Universitas Muhammadiyah Jambi, Kota Jambi.
Gerakan itu menjadi salah satu langkah awal kepengurusan Rocky Candra sebelum resmi dilantik.
Sekretaris Karang Taruna Provinsi Jambi Arif Hermanto mengatakan posko tersebut disiapkan sebagai pusat koordinasi keterlibatan Karang Taruna dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap sekaligus mendukung upaya pemerintah menangani karhutla.
"Walaupun kepengurusan belum dilantik, persoalan masyarakat tentu tidak bisa menunggu pelantikan. Ketika Jambi sedang menghadapi karhutla dan kabut asap, Karang Taruna harus hadir. Karena itu, atas intruksi Ketua Rocky Candra, kami mulai bergerak dengan mendirikan Posko Satgas Karang Taruna di depan Universitas Muhammadiyah Jambi," kata Arif.
Menurut Arif, Karang Taruna bukan hendak mengambil alih tugas Satgas Karhutla pemerintah.
Posko tersebut justru diproyeksikan menjadi simpul gerakan sosial anak muda untuk membantu pekerjaan kemanusiaan yang bisa dilakukan organisasi.
Mulai dari membantu sosialisasi kepada masyarakat, membangun jejaring relawan, mendukung distribusi bantuan, masker, air hingga kegiatan sosial lain yang dibutuhkan masyarakat terdampak.
"Prinsipnya kita memperkuat. Pemerintah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan petugas lainnya sudah bekerja keras di lapangan. Karang Taruna datang untuk membantu apa yang bisa kami bantu. Semakin banyak elemen masyarakat bergerak, semakin kuat penanganannya," ujarnya.
Bentuk Satgas GEBRAK
Tak hanya mendirikan posko.
Arif mengatakan Karang Taruna Provinsi Jambi juga telah membentuk Satgas GEBRAK Karang Taruna Provinsi Jambi.
Satgas tersebut menjadi instrumen gerak cepat organisasi ketika muncul persoalan sosial maupun kondisi darurat yang membutuhkan keterlibatan relawan.
"Selain posko, kami sudah membentuk Satgas GEBRAK Karang Taruna Provinsi Jambi. Satgas ini kami persiapkan sebagai kekuatan respons cepat. Jadi Karang Taruna tidak hanya punya struktur di atas kertas, tetapi punya orang yang bisa digerakkan ketika masyarakat membutuhkan," kata Arif.
Menurut dia, kekuatan terbesar Karang Taruna justru terletak pada jaringannya hingga kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan.
Potensi itu, kata Arif, harus dikonsolidasikan menjadi kekuatan sosial.
"Karang Taruna ini punya jaringan sampai ke bawah. Kalau jaringan ini terkonsolidasi, kita bisa membantu edukasi pencegahan kebakaran, menyampaikan informasi dari masyarakat, membantu warga terdampak dan melakukan aksi sosial. Satgas GEBRAK menjadi bagian dari ikhtiar itu," katanya.
Rocky: Karang Taruna Jangan Cuma Besar Saat Pelantikan
Ketua Karang Taruna Provinsi Jambi terpilih Rocky Candra mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari arah baru organisasi yang ingin dibangunnya.
Rocky merupakan anggota Komisi XII DPR RI dari daerah pemilihan Jambi. Data resmi DPR juga mencatat Rocky aktif di Komisi XII yang membidangi antara lain sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup dan investasi.
Menurut Rocky, pengurus boleh saja belum berdiri di panggung pelantikan.
Tetapi pengabdian tidak harus menunggu panggung disiapkan.
"Pelantikan itu penting secara organisasi, tetapi masyarakat tidak bisa kita suruh menunggu. Kalau ada persoalan di depan mata, kita bergerak. Karang Taruna harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan baru terlihat ketika ada acara seremonial," kata Rocky.
Semangat tersebut sejalan dengan pernyataan Rocky ketika terpilih memimpin Karang Taruna Provinsi Jambi pada Februari 2026.
Saat itu Rocky secara terbuka mengatakan Karang Taruna ke depan tidak boleh menjadi organisasi yang sekadar hadir dalam kegiatan seremonial. Ia ingin menjadikannya organisasi yang melahirkan gerakan nyata dan solusi bagi masyarakat.
Kini ucapan itu mulai diuji.
Belum dilantik.
Kabut asap datang.
Karang Taruna bergerak.
Karhutla Bukan Persoalan Pemerintah Saja
Rocky mengatakan karhutla merupakan persoalan besar yang tidak mungkin dibebankan hanya kepada pemerintah.
Keterlibatan masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha hingga generasi muda dinilai sangat dibutuhkan.
"Karhutla bukan hanya urusan gubernur, BPBD, TNI, Polri atau Manggala Agni. Ini persoalan kita bersama. Kalau pemerintah bekerja di titik pemadaman, kami dari Karang Taruna bisa mengambil bagian di sektor sosial, edukasi masyarakat, relawan dan kebutuhan warga terdampak," ujarnya.
Ia juga meminta pengurus Karang Taruna di kabupaten dan kota meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi wilayah masing-masing.
Apalagi sejumlah daerah di Jambi masih masuk kawasan rawan karhutla.
Data Polda Jambi menyebut wilayah yang menjadi perhatian antara lain Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo dan Merangin.
Dalam Operasi Aman Nusa II-2026, Polda Jambi mengerahkan 873 personel, sementara 25 personel Polda bergabung dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Pada 24 Agustus saja tercatat 84 kegiatan pencegahan dan 19 kegiatan pemadaman.
Bagi Rocky, data tersebut menunjukkan satu hal.
Petugas sedang bekerja keras.
Mereka perlu dibantu.
"Jangan semua orang hanya menjadi penonton. Ada yang mengkritik boleh, ada yang memberikan masukan silakan. Tetapi akan jauh lebih baik kalau dibarengi dengan kerja. Kami memilih ikut bekerja sesuai kemampuan Karang Taruna," katanya.
Posko Jadi Pusat Gerakan
Posko di depan Universitas Muhammadiyah Jambi nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tenda organisasi.
Karang Taruna ingin menjadikannya sebagai titik konsolidasi relawan.
Koordinasi aksi sosial akan dilakukan dari sana.
Arif mengatakan pengurus juga akan melihat perkembangan kondisi karhutla untuk menentukan kebutuhan gerakan berikutnya.
"Kita akan melihat situasi di lapangan. Apa yang paling dibutuhkan masyarakat, itu yang kita prioritaskan. Posko ini menjadi tempat konsolidasi Satgas GEBRAK dan pengurus yang ingin terlibat membantu," katanya.
Arif juga mengajak kader Karang Taruna di daerah tidak menunggu instruksi terlalu panjang apabila ditemukan persoalan sosial yang membutuhkan tindakan cepat.
Tetapi setiap kegiatan harus tetap dikoordinasikan dengan aparat dan pemerintah setempat.
"Yang paling penting jangan berjalan sendiri-sendiri. Untuk karhutla misalnya, kalau terkait titik api atau pemadaman harus berkoordinasi dengan Satgas resmi. Kita tidak mau relawan justru membahayakan dirinya karena masuk lokasi kebakaran tanpa prosedur," ujarnya.
Gerakan Pertama Sebelum Pelantikan
Rocky terpilih memimpin Karang Taruna Provinsi Jambi periode 2026-2031 setelah mengikuti proses organisasi pada Februari lalu.
Ketika itu ia menyatakan program Karang Taruna akan diarahkan agar selaras dengan agenda pembangunan pemerintah serta menyentuh langsung persoalan masyarakat.
Dalam beberapa bulan terakhir, konsolidasi kepengurusan dan persiapan pelantikan terus dilakukan.
Namun kabut asap membuat agenda organisasi bergerak lebih cepat.
Bagi Rocky, itu justru ujian pertama.
"Kalau Karang Taruna hanya kuat ketika acara pelantikan, buat apa? Organisasi ini harus dirasakan masyarakat. Ada bencana kita hadir. Ada persoalan sosial kita hadir. Ada pemuda yang butuh ruang berkembang kita hadir. Itu yang ingin kita bangun lima tahun ke depan," kata Rocky.
Ia meminta seluruh pengurus menjaga semangat gotong royong dan tidak menjadikan kegiatan sosial sebagai sekadar panggung organisasi.
"Bekerjalah karena memang masyarakat membutuhkan. Tidak semuanya harus menunggu kamera, tidak semuanya harus menunggu seremoni. Ukuran organisasi bukan seberapa besar panggung pelantikannya, tetapi seberapa besar manfaat yang ditinggalkannya di tengah masyarakat," ujarnya.(*)
