Audit BPK RI 2025 menemukan kekurangan volume Rp 728 juta pada proyek Jalan Air Hitam Laut–Sungai Cemara yang dikerjakan CV Surya Citra Persada. Meski disorot, perusahaan ini kembali menang tender proyek rabat beton Rp 5 miliar di Tebo.
***
CV Mulia Ardhana asal Kota Jambi lagi-lagi sukses mengunci kemenangan tender proyek Jalan Parit Selamat–Kuala Mendahara Rp 2,74 miliar. Tahun 2025 ini, perusahaan ini juga sukses merebut proyek rehabilitasi Jalan Simpang Margoyoso–Batas Tebo senilai Rp 4 miliar. Jejak proyeknya di tahun-tahun lalu jadi temuan BPK RI 2025.
***
Di balik keperkasaannya, yang sukses mengunci sejumlah paket proyek pemerintah, rekam jejak CV Putra Jaya Perkasa menarik disimak. Tak semua proyeknya berjalan mulus. Terbukti, ada beberapa proyek masuk daftar catatan temuan BPK RI. Salah satunya proyek drainase TP Sriwijaya tahun 2024 lalu.
***
Nama PT Perdana Lokaguna sempat ikut terseret dan bosnya bolak-balik menjadi saksi kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Hebatnya, bendera PT Perdana Lokaguna terus berkibar dengan mengerjakan proyek bernilai jumbo sampai sekarang. Sayangnya, proyeknya terjejak banyak persoalan, salah satunya menjadi temuan BPK RI tahun 2025 ini. Seperti apa rekam jejak PT Perdana Lokaguna ini? Berikut hasil penelusuran Jambi Link di lapangan.
***
CV Try Jaya Pratama sukses mengunci kemenangan tender proyek rehabilitasi dan renovasi madrasah senilai Rp 14 miliar di Provinsi Jambi. Proyek itu bersumber dari APBN Kementerian PUPR tahun 2025. Menggunakan skema Tender Cepat, perusahaan ini unggul sebagai penawar terendah. Bahkan telah diberi tanda bintang satu sebagai pemenang potensial. Di balik capaian ini, jejak perusahaan konstruksi asal Aceh Besar itu terselip sejumlah catatan yang patut jadi perhatian publik. Berikut hasil penelusuran tim Jambi Link.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas proyek pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi kian melebar. Tak hanya tiga SMP, BPK kini mengungkap total ada 7 sekolah yang terindikasi bermasalah dalam pelaksanaan proyek revitalisasi.
Nilainya mencapai Rp 7,7 miliar. Dan semua proyek dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024.
Dalam audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025, BPK menyebut ada pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kekurangan volume, hingga kelemahan pengawasan oleh pejabat dinas.
Praktik tender proyek di Tanjung Jabung Barat tengah disorot. Banyak temuan pengadaan proyek pemerintah itu, diwarnai cacat hukum. Mulai dari dokumen bermasalah, hingga keberadaan penyedia jasa yang tak jelas wujudnya.
Beberapa temuan di lapangan menunjukkan dokumen penyedia yang tak memenuhi syarat, tapi tetap diloloskan.
Terbaru, tim Jambi Link menemukan proyek Review RDTR Kawasan Perkotaan Pelabuhan Dagang, dengan nilai HPS Rp 500 juta, berada di bawah Dinas PUPR Tanjab Barat, juga cacat administrasi.
Masalahnya begini.
Proses tender rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 43 Kecamatan Senyerang saat ini sedang berada di tahap paling menentukan. Dengan nilai HPS mencapai Rp 1,25 miliar, proyek ini menjadi perhatian karena menyasar langsung kualitas ruang belajar anak-anak sekolah negeri di wilayah pesisir barat Jambi itu.
Proses tender saat ini masuk tahap pembukaan dokumen penawaran. Dimulai sejak 19 Mei 2025 hingga 20 Mei 2025. Dari data terlihat ada 7 CV yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran.
BUNGO – Mengawali tahun anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kesbangpol Kabupaten Bungo langsung mengeksekusi dua proyek besar penanganan pasca bencana dengan total anggaran fantastis: Rp 23,3 miliar.
Menariknya, dua proyek ini sudah ditenderkan dan ditetapkan pemenangnya sejak 5 Desember 2024, meski pekerjaan baru dimulai tahun anggaran 2025. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, karena menyangkut transparansi, kesiapan pelaksanaan, dan potensi pembengkakan anggaran awal tahun.