MUARO JAMBI — Di dalam buku inventaris, kendaraan-kendaraan itu masih hidup.
Kondisinya dicatat:
baik.
Namun ketika Badan Pemeriksa Keuangan menelusuri fisiknya, sebanyak 25 kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum dapat diketahui keberadaannya.
Jumlahnya bukan satu atau dua unit.
Ada 25 kendaraan roda dua dan roda empat.
Total harga perolehannya:
Rp348.000.000.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 10 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di empat perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Nilai awal kelebihan pembayarannya mencapai Rp283.010.145,19.
Sebagian besar telah dikembalikan.
Namun sampai pemeriksaan BPK, masih terdapat Rp46.450.857,46 yang belum masuk ke Kas Daerah.
Empat perangkat daerah yang terseret dalam temuan tersebut ialah:
MUARO JAMBI — Angka penerimaan pajaknya tampak bagus.
Target terlampaui.
Grafik bisa dibuat hijau.
Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT Kabupaten Muaro Jambi pada 2025 ditargetkan sebesar Rp30.159.469.974.
Realisasinya mencapai Rp30.604.540.222.
Capaian 101,48 persen.
Lebih tinggi Rp445.070.248 dari target.
Namun BPK RI menemukan cerita lain di balik keberhasilan itu.
MUARO JAMBI — Temuan ini masuk daftar proyek fisik yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam daftar awal masalah yang disusun dari LHP BPK, ia berada di nomor 7, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dalam LHP BPK Buku II, temuan ini ditulis sebagai temuan nomor 14 dengan judul “Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Empat SKPD.”